Soal Transportasi Kembali Beroperasi, Ahli Epidemiologi: Kita Masih Berurusan dengan Tingginya Angka

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, DR. Dr Hariadi Wibisono menyebut kembali beroperasinya transportasi umum masih sangat berisiko.

Dilansir TribunWow.com dari acara Kabar Petang tvOne, Rabu (6/5/2020), Hariadi Wibisono sebenarnya mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Menurutnya, belum saatnya transportasi umum kembali beroperasi di tengah penyebaran Virus Corona yang masih berlangsung.

• Singgung Ekonomi di Tengah Corona, Jokowi: Kita Beruntung sejak Awal Pilih PSBB Bukan Lockdown

Hariadi Wibisono kemudian meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain.

Dirinya mengatakan Virus Corona bukanlah penyakit sembarangan, melainkan penyakit menular dan bisa menjangkit siapapun.

"Saya akan mengajak kita semua berpikir kembali siapa musuh kita ini, yaitu Covid-19, di mana sifat dari Covid-19 ini bisa menular dari orang ke orang kemudian bisa ditularkan melalui percikan ludah," ujar Hariadi Wibisono.

Namun dengan melihat kebijakan baru dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, maka seakan-akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas kembali.

Padahal sebelumnya banyak transportasi umum juga sudah berhenti beroperasi untuk mensukseskan kebijakan dari pemerintah, seperti penerapan PSBB maupun larangan mudik.

Dan itu jelas sangat beresiko apalagi penyebaran Virus Corona di Indonesia belum berakhir, bahkan baru akan menuju puncak.

"Jadi salah satu syarat untuk memutus rantai penularan adalah menjaga jarak berupa social distancing, physical distancing, ini menjadi syarat," jelasnya.

"Apapun upayanya, di mana upaya itu mengurangi efektifitas dari menjaga jarak tadi maka berisiko," ujar dia.

"Kita masih berurusan dengan tingginya angka, jadi kalau sekarang kita membuka kran untuk transportasi umum, berarti kita membuka kesempatan orang berkontak satu sama lain," kata Hariadi Wibisono.

• Ayahnya Ngeyel Tetap Tangani Corona, dr Agung Minta Najwa Shihab yang Melarang: Mungkin Denger

Lebih lanjut, Hariadi Wibisono mempertanyakan terkait skema dari penyaringan masyarakat antara yang diperbolehkan untuk menggunakan transportasi umum dengan yang tidak diizinkan.

Meski dalam implementasinya tetap tidak diizinkan masyarakat umum untuk menggunakan transportasi tersebut, menurutnya, tidak akan mudah melakukan pembatasan atau pengawasannya.

"Padahal peraturan mengatakan ekstensinya pengecualinya adalah untuk barang dan untuk orang yang bekerja berhubungan dengan upaya penanggulangan Covid-19, di luar itu tetap tidak boleh bergerak."

"Tapi kalau itu konotasinya angkutan umum, bagaimana pemerintah bisa menyaring umum ini siapa, apakah dia naik kendaraan umum berkaitan upaya ini apa yang lain," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit awal:

Kata Ganjar soal Isu Kelonggaran Transportasi

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluruskan isu soal adanya kelonggaran penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga perizinan kembali transportasi umum.

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo menyebut pemerintah tidak bertujuan untuk melonggarkan aturan pembatasan sosial.

Menurutnya, banyak pihak yang salah dalam mengartikan kebijakan tersebut, termasuk dari media.

• Ceritakan Kesan terhadap Sosok Didi Kempot, Dory Harsa Nyanyi untuk Ganjar Pranowo: Sakit Itu Pak

Ganjar menduga dalam rapat virtual bersama anggota DPR Komisi V ada pertanyaan yang diberikan kepada pemimpin rapat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumandi yakni tentang perizinan transportasi.

Lebih tepatnya yaitu perizinan anggota DPR maupun pejabat pemerintah untuk pelaksanaan pengawasan.

Maka dari itu, dirinya tidak setuju dengan anggapan pemerintah justru melonggarkan aturan PSBB maupun transportasi.

Hal ini disampaikan dalam acara Metro Pagi Primetime yang tayang di YouTube metrotvnews, Rabu (6/5/2020).

"Kalau saya bicaranya tidak ada kelonggaran, kalau kemudian ini diinterpretasi ada kelonggaran, kelonggaran yang mana," ujar Ganjar.

"Kecuali dugaan saya, dalam rangka Pak Budi menjelaskan di depan Komisi V DPR RI, mungkin ada pertanyaan kira-kira begini mbak, kalau saya anggota DPR RI ingin melaksanakan tugas pengawasan, saya boleh enggak?" jelasnya.

• Krisis Corona, Bank Indonesia Tolak Usulan Cetak Uang: Mohon Maaf, Supaya Tak Menambah Bingung

Menurut Ganjar, alasan pemerintah mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi bukan berarti untuk digunakan bebas untuk masyarakat secara umum.

Namun lebih ditujukan untuk hal-hal yang berkepentingan saja atau yang diperbolehkan.

"Kalau untuk urusan pemerintahan kan boleh, masak saya mau ngecek wilayah saya terus kemudian saya jalan keliling-keliling, enggak tidak boleh kan tidak mungkin juga kan," kata Ganjar.

Lebih lanjut, permasalahannya sebenanya adalah ada pada pihak kedua yakni masyarakat dan media yang kurang tepat dalam menerima informasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub.

Sekali lagi Gubernur kelahiran Karanganyar Jawa Tengah itu menegaskan masyarakat tetap harus menjaga jarak dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah seperti sebelum-sebelumnya, bahkan lebih ditingkatkan. 

"Tidak sama sekali, yang saya lihat adalah kebingungan dan interpretasi di media yang kemudian memang kalimat atau diksi yang diomongkan kontradiktif, kelonggaran, seolah-olah bebas, terjemahannya kemudian transportasi mulai hidup lagi," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)