Yakini Pemerintah Tak Mampu Terapkan Lockdown, Refly Harun Sebut Tak Bisa Jamin Stok Bahan Pokok

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun secara terang-terangan menyakini pemerintah tidak akan mampu menerapkan lockdown dalam penanganan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai pemerintah tidak akan sanggup menanggung semua beban dari penerapan lockdown tersebut.

Menurut Refly Harun, diberlakukan lockdown, maka pemerintah wajib memberikan bantuan secara penuh.

Hal itu karena semua aktivitas masyarakat akan benar-benar berhenti.

• Cuhat di ILC, Rahmi Mulyani Tak Bisa Penuhi Janji Ibunya: Dia Bilang Tahun Depan Belum Tentu Ketemu

Sebab itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah tidak memilih lockdown, melainkan justru pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal ini disampaikan Refly Harun dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020).

"Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, saya pikir. Karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu," ujar Refly Harun.

"Coba kalau pemerintahnya mampu, misalnya menjamin semua orang bisa makan ya orang dengan suka rela," sambungnya.

Selain menjamin bantuan makanan, pemerintah tentunya juga harus memastikan semua masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak.

"Lalu kemudian mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi kalau dia huniannya terlalu tidak layak misalnya," kata Refly Harun.

"Pemerintah bisa mengatasinya untuk menyediakan tempat-tempat lain untuk sementara ketika lockdown dilakukan."

• Ngabalin Kaitkan Arti Kata Ramadan dengan Akhir Pandemi Corona: Artinya Itu Panas sampai Kekeringan

Namun menurut Refly Harun, hal itu kembali pada ketidakmampuan pemerintah mencukupi kebutuhan rakyatnya.

Ketidakmampuan pemerintah itu tentunya berhubungan dengan faktor ekonomi, termasuk ketersediaan bahan pokok.

Karena meski tidak melakukan lockdown saja, stok pangan dikatakan sudah mengalami defisit.

"Tapi kan kita paham, masalahnya adalah pemerintah tidak mampu, pemerintah tidak mau melakukan hal yang agak radikal karena dia berhitung dampak sosial ekonominya," ungkap Refly Harun.

"Kemampuan pemerintah untuk deploying bahan pokok patut kita ragukan juga," jelasnya.

Lebih lanjut, Refly Harun mengatakan kondisi tersebut menjadi kekhawatiran besar dari pemerintah.

Karena kemungkinan yang akan terjadi justru adanya kerusuhan lantaran ketersediaan stok pangan terganggu.

"Sehingga yang terjadi dikhawatirkan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena lockdown pilihan yang buruk, kok terkesan seperti dimusuhi," tukasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 6.00

Sandiaga Uno Minta Pemerintah Gunakan Akal Sehat Tangani Corona

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta pemerintah menggunakan akal sehatnya dalam penanganan Virus Corona.

Sandiaga Uno mengatakan ketika akal sehat tidak digunakan maka dalam pengambilan kebijakan pun dinilai menjadi kurang tepat.

Menurut Sandiaga Uno, ketika pemerintah menggunakan akal sehat maka langkah yang diambil harus mengedepankan nilai kemanusiaan.

• Soroti Kartu Pra Kerja, Sandiaga Uno Minta Porsi Dana Tunai Lebih Banyak: Tak Mungkin Lakukan Hiring

Dilansir TribunWow.com dari unggahan video di akun Instagram pribadinya, Rabu (29/4/2020), Sandiaga Uno menilai untuk saat ini pemerintah masih banyak memikirkan dampak ekonomi ketimbang nyawa manusia.

Wakil Ketua Partai Gerindra itu kemudian menjelaskan bahwa masih penting nyawa manusia dibandingkan ekonomi negara.

Karena untuk masalah ekonomi masih bisa tumbuh ketika semuanya sudah normal, sedangkan nyawa manusia tidak mungkin bisa kembali.

"Covid-19 itu juga sama itu kembali lagi ke common sense, ke akal sehat," ujar Sandiaga Uno.

"Kalau saya melihat akal sehatnya adalah dahulukan kemanusiaanya," jelasnya.

"Kalau ekonomi bisa kita hidupkan kembali, tapi kalau nyawa manusia gak bisa dihidupkan kembali," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno lalu menyinggung soal banyaknya tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang meninggal akibat menangani pasien Virus Corona.

• Kasus Corona di DKI Jakarta Menurun Berkat PSBB, Anies: Jangan Diartikan Sudah Sampai Puncak

Itu artinya mereka tidak menggunakan atau bisa dikatakan memang tidak ada alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar protokol penanganan Covid-19.

Menurutnya, masalah yang menyangkut nyawa seperti itulah yang harusnya dinomorsatukan.

"Kalau ada dokter, tenaga kesehatan yang harus gugur karena tidak mendapatkan APD (Alat Pelindung Diri) itu yang harus didahulukan," tegas Sandiaga Uno.

Maka dari itu, dirinya berharap pemerintah atau para pejabat publik secara pribadi bisa mengedepankan akal sehat dalam mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Akal sehatlah yang dapat menyelamatkan banyak nyawa manusia.

"Jadi akal sehat ini sebetulnya bisa digunakan untuk para pejabat publik mengambil keputusannya," kata Sandiaga Uno.

"Para pejabat publik harusnya mengedepankan akal sehat untuk menyelamatkan kemanusiaan," sambungnya.

• Akui Bosan di Rumah, Mahfud MD Sebut Rencana Pemerintah Atasi Corona: Dikurung Terus Nanti Jenuh

Lebih lanjut, Sandiaga Uno yakin ketika semua pihak, tidak hanya pemerintah menggunakan akal sehat dalam menyikapi Virus Corona ini, maka ia yakin pandemi bisa segera berakhir.

Ia juga mengamini prediksi dari Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19, Doni Monardo yang mengatakan bisa selesai pada bulan Juli.

"Saya yakin kalau kita semua berpikir seperti itu kita mudah-mudahan sesuai dengan prediksi Jenderal Doni menyatakan Juli, Amiin," ungkap Sandiaga Uno.

"Kalau bisa lebih cepat alhamdulillah, fokus kepada rakyat kecil yang sekarang lagi mendapatkan dampak negatif dan UMKM insyaallah ekonomi kita akan bangkit kembali," pungkasnya.

Simak video lengkapnya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)