Di ILC, Refly Harun Sebut Alasan Pemerintah Tak Mau Terapkan Lockdown, Lihat Reaksi Ali Ngabalin

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah penuhi kebutuhan warga.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut hal itu merupakan satu di antara alasan pemerintah hingga kini tak menerapkan lockdown untuk mengendalikan Virus Corona.

Ia bahkan menyinggung peluang terjadinya kerusuhan akibat pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi.

Hal itu disampaikan Refly Harun melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020).

• Selandia Baru Menang Lawan Corona, Lockdown Dilonggarkan hingga Ratusan Ribu Orang Kembali Kerja

• Beri 5000 Alat Rapid Test Corona, Prabowo: Tidak Punya Agenda Lain, Selain Mengancam Keselamatan

Pada kesempatan itu, mulanya Refly secara gamblang menyebut pemerintah tidak mampu menerapkan lockdown.

Padahal, menurut dia masyarakat akan menuruti apapun kebijakan pemerintah.

"Jadi kita tidak boleh membenturkan terminologi isolasi, lockdown dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Refly.

"Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, saya pikir. Karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu."

Refly mengatakan, masyarakat bahkan akan suka rela menaati aturan lockdown jika pemerintah sanggup memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, yang terjadi menurut Refly pemerintah tidak mampu melakukan itu.

"Coba kalau pemerintahnya mampu menjami  semua orang bisa makan ya orang dengan suka rela," jelas Refly.

"Lalu kemudian mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi kalau dia huniannya terlalu tidak layak misalnya."

• Kasus Corona di DKI Jakarta Menurun Berkat PSBB, Anies: Jangan Diartikan Sudah Sampai Puncak

• Akui Tak Mudah Kelola Bansos Corona, Ganjar Pranowo: Bisa Enggak Kami Diberikan Kepercayaan

Pada saat itu, terlihat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tertunduk saat mendengar pernyataan Refly.

Melanjutkan penjelasannya, Refly juga menyoroti kemampuan pemerintah menyediakan hunian sementara yang layak untuk warga selama pandemi Virus Corona berlangsung.

Namun, sekali lagi Refly menyebut pemerintah tak memiliki kemampuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga.

"Pemerintah bisa mengatasinya untuk menyediakan tempat-tempat lain untuk sementara ketika lockdown dilakukan," jelas Refly.

"Tapi kan kita paham, masalahnya adalah pemerintah tidak mampu, pemerintah tidak mau melakukan hal yang agak radikal karena dia berhitung dampak sosial ekonominya."

Lebih lanjut, menurut Refly kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga pantas untuk dilakukan.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung peluang terjadinya kerusuhan.

"Kemampuan pemerintah untuk deploying bahan pokok patut kita ragukan juga," ujar Refly.

"Sehingga yang terjadi dikhawatirkan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena lockdown pilihan yang buruk, kok terkesan seperti dimusuhi," tukasnya.

• Seorang Dokter Garda Depan Lawan Virus Corona Meninggal karena Bunuh Diri, sang Ayah: Dia Korban

Simak video berikut ini menit ke-5.54:

PSBB DKI Mulai Tunjukkan Hasil

Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengonfirmasi adanya penurunan penambahan kasus Virus Corona di wilayah Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan mengatakan penurunan tersebut merupakan dampak positif dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Meskipun begitu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyebut peperangan melawan Virus Corona belumlah usai.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan melalui tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (28/4/2020).

• Benarkah Kasus Corona di DKI Jakarta Melambat seperti yang Disampaikan Doni Monardo? Cek Faktanya

Menurut Anies, penurunan penambahan kasus Virus Corona itu disebabkan karena banyak warga yang mau mematuhi imbauan pemerintah.

Bahkan, ia mengklaim warga Jakarta sudah mulai menjaga jarak sebelum PSBB resmi diterapkan.

"Masyarakat di Jakarta walaupun belum diterapkan secara resmi PSBB, tapi ketika anjuran bekerja dari rumah itu mulai digaungkan per 16 Maret (2020) kalau tidak salah," kata Anies.

"Maka sudah mulai mengurangi kegiatan di luar, mengurangi interaksi."

Lantas, Anies menyebut pengendalian terhadap Virus Corona tak semudah mengendalikan air.

Menurut dia, penanganan Virus Corona memerlukan waktu beberapa minggu untuk menunjukkan hasil.

• Saat Trump Ingin Minta Ganti Rugi dari China atas Corona: Kami Tak Bahagia dengan Situasi yang Ada

"Dan itu kemudian berdampak, dampaknya mulai kita rasakan karena ini memang berbeda dengan mengendalikan aliran air," ucap Anies.

"Kalau aliran air itu kalau ditutup pintu airnya langsung berhenti dan mengalir ke tempat lain, kalau dibuka dia langsung mengalir."

"Kalau ini, kebijakannya dilakukan perlu waktu beberapa minggu untuk merasakan dampaknya," sambungnya.

Karena itu, meskipun sudah ada pergerakan positif, Anies menyebut DKI Jakarta belum sepenuhnya aman dari Virus Corona.

Ia lantas mengajak seluruh warganya untuk terus bersama-sama memerangi virus yang berasal dari Wuhan, China itu.

"Sekarang, kita di Jakarta belum merdeka dari Covid. Peperangan melawan Covid masih harus diteruskan, kita belum selesai, masih ada waktu yang harus kita tuntaskan," jelas Anies.

"Karena sekarang sudah berkurang pertambahannya, kecepatan pertambahannya, tapi masih ada pertambahan," pungkasnya. (TribunWow.com)