Desakan ke Jokowi untuk Reshuffle setelah Polemik Kartu Prakerja, Pengamat: Sebabnya Gak Diberesin

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Hendri Satrio mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diakhirnya dikeluarkan pemerintah di tengah wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Hendri Satrio mengatakan Jokowi perlu mengganti menteri-menteri yang dianggap tak bisa bekerja dalam kondisi pandemi seperti yang saat ini terjadi.

Sebab, menurut Hendri Satrio menuntaskan wabah Virus Corona lebih penting ketimbang mengeluarkan Kartu Pra Kerja.

Hal itu disampaikan Hendri Satrio melalui tayangan YouTube realita TV, Rabu (22/4/2020).

• Komentar Refly Harun soal Kartu Pra Kerja: Jangankan yang Nganggur, yang Kerja Juga Terancam PHK

• Kata Adi Prayitno soal Kisruh Kartu Pra Kerja, Soroti Nama Belva Devara: Secara Moral Kurang Bagus

Pada kesempatan itu, Hendri menyebut pemerintahan Jokowi tampak gagap dalam menghadapi Virus Corona.

Ia pun menyinggung visi Jokowi yang sejak awal fokus ingin melakukan pembangunan.

"Visi dari pemerintahan Jokowi ini kan kerja dan membangun, jadi membangun, membangun, membangun," kata Hendri.

"Pada saat ada pandemi gagap pemerintahan, termasuk juga menteri-menterinya Pak Jokowi."

Hendri mengatakan, kini pemerintahan Jokowi seolah memaksakan program yang dirancang sebelum adanya pandemi.

Termasuk soal program Kartu Pra Kerja yang kini ditujukan untuk warga korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Virus Corona.

"Sehingga program-program yang dirancang sebelum adanya pandemi itu dipaksakan terus menerus berjalan," ujar Hendri.

"Karena dianggap pandemi ini seperti hal yang tidak pernah diperhitungkan, dan tidak diperhitungkan bahkan."

• Pilih Mundur sebagai Stafsus Presiden, Belva Devara: Saya Tidak Mau Polemik Berkepanjangan

Karena itu, menurutnya Jokowi perlu segera melakukan reshuffle terhadap para menteri yang dinilai tak bekerja baik secara pandemi berlangsung.

Bahkan, ia kembali menyoroti banyaknya polemik yang timbul akibat Kartu Pra Kerja.

"Maksudnya saya juga, kalau kita akan berdiskusi panjang tentang hal ini mestinya Pak Jokowi melakukan reshuffle dan mengganti menteri yang tidak bisa bekerja dalam situasi pandemi," tegas Hendri.

"Jadi ini kan ada sebab dan akibat, Kartu Pra Kerja dan polemiknya ini kan akibat, sebabnya ini kan Covid-19."

Lebih lanjut menurut Hendri, Jokowi tak perlu segan jika ingin mereshuffle para menteri.

Hendri mengatakan, orang nomor 1 di Indonesia itu bahkan diperbolehkan kembali mereshuffle kabinet jika kabinet yang baru selesai mengatasi Virus Corona.

"Sebabnya ini enggak diberesin. Dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak Jokowi kalau mau reshuffle ya reshuffle, ganti dengan orang siap dengan kondisi pandemi," ujarnya.

"Nanti kalau pandeminya selesai kemudian direshuffle dibalikin lagi orang-orang yang sekarang diharapkan membuat kabinet kerja lagi ini enggak apa-apa."

Simak video berikut ini menit ke-7.35:

Mekanisme Penyelenggaraan Kartu Pra Kerja

Dilansir akun YouTube Talk Show tvOne, Kamis (9/4/2020), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa Kartu Pra Kerja tersebut awalnya diberikan untuk pencari kerja dan pengangguran.

Namun setelah merebaknya Virus Corona, Kartu Pra Kerja ini dialih fungsikan untuk para pekerja yang kini di PHK atau di rumahkan pasca mewabahnya Virus Corona.

"Kartu Pra Kerja ini sebenarnya adalah pelatihan vokasi yang sebelum kondisi merebaknya Covid-19 ini diarahkan untuk mereka yang mencari kerja atau pengangguran yang membutuhkan peningkatan kompetensi," ujar Ida.

"Tapi karena kondisi Covid-19 ini dampaknya sangat luas, maka orientasi penerima Kartu Pra Kerja ini diberikan pada teman-teman pra kerja yang terdampak PHK, pekerja yang dirumahkan. Pekerja ini pekerja formal dan pekerja informal, pelaku ekonomi kecil dan mikro yang terdampak Covid-19," jelasnya.

Pemberian Kartu Pra Kerja ini awalnya dilakukan secara terbuka, namun kini pemerintah akan menentukan siapa saja yang berhak diberikan kartu pra kerja tersebut.

"Program Kartu Pra Kerja ini kalau dulu dilakukan secara terbuka dan banyak diberikan kesempatan pada pencari kerja, tapi sekaran ini diarahkan untuk PHK atau yang dirumahkan," kata Ida.

• Panduan Mendapatkan Kartu Pra Kerja Melalui Situs Resmi www.prakerja.go.id

Pihaknya menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi jumlah pekerja yang membutuhkan Kartu Pra Kerja.

"Beberapa minggu ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan identifikasi di provinsinya masing-masing," kata Ida menerangkan.

Untuk mendata para pekerja informal yang juga terdampak Virus Corona, kementrian tenaga kerja telah bekerja sama dengan semua jejaring yang ada.

"Kita lakukan (dari) semua jejaring, kami tidak hanya minta dari dinas ketenaga kerjaan, kami minta dari asosiasi pengusaha, dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh," terang Ida.

"Sektor informal itu kan banyak pekerja harian itu masing-masing masih kita jaring," imbuhnya.

Ida menjelaskan bahwa penerima Kartu Pra Kerja kini telah diperluas jangkauannya menjadi lebih dari dua kali lipat.

"Kalau dulu sebelum adanya Covid-19 ini, penerima manfaat itu 2 juta (orang). Sekarang ini karena adanya Covid-19 ini kita perluas menjadi 5,6 juta (orang)," ujar Ida melalui sambungan telepon.

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini juga telah ditambahkan dua kali lipat menjadi sebanyak 20 triliun rupiah.

"Kalau dulu alokasi yang diberikan itu 10 triliun, sekarang menjadi 20 triliun," kata Ida.

Ida menjelaskan bahwa sebelumnya, penerima Kartu Pra Kerja ini akan menerima dana pelatihan yang jumlahnya lebih besar daripada dana insentif.

Namun melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi Virus Corona ini, pemerintah akan memberikan jumlah dana insentif yang lebih besar daripada dana pelatihan.

• Bahas Kartu Pra Kerja, Adi Prayitno Minta Belva Delvara Pilih Bisnis atau Stafsus: Harus Dipisahkan

"Kalau dulu sebelum Covid-19, biaya untuk pelatihan itu lebih besar dan insentifnya kecil. Sekarang dibalik, biaya pelatihannya kecil, biaya insentifnya diperbesar," jelas Ida.

"Jadi ini sebagai bentuk social safety net selama 4 bulan diberikan insentif, kemudian juga diberikan pelatihan," imbuhnya.

Dana untuk pelatihan tetap dianggarkan karena pemerintah berharap masyarakat, terutama yang kehilangan pekerjaan akan bisa mendapat keterampilan baru.

Sehingga, setelah wabah Covid-19 di Indonesia bisa diatasi, masyarakat dapat menggunakan bekal keterampilan tersebut untuk mendapat pekerjaan atau berwirausaha.

"Harapan kita, setelah Covid-19 ini lewat, kondisinya normal, maka kita berharap kompetensi yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman terutama yang di PHK," jelas Ida.

"Apalagi kemudian pelatihan-pelatihan itu mengarah pada kewirausahaan."

"Jadi setelah pelatihan ini selesai, mereka punya keterampilan baru, punya kompetensi baru, dia bisa mengembangkan usahanya," pungkasnya.

(TribunWow.com)