Reaksi Jokowi saat Didebat Najwa Shihab Berkali-kali soal Perbedaan Istilah Mudik dan Pulang Kampung

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait mudik lebaran 2020.

Hal itu diungkapkan Jokowi pada Najwa Shihab di Istana Merdeka, Jakarta pada acara Mata Najwa, Selasa (21/4/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat berdebat dengan Najwa Shihab terkait perbedaan mudik dan pulang kampung.

• Permintaan Maaf Rizal Ramli ke Jokowi di ILC, lalu Sebut Presiden Tak Lakukan Strategi yang Benar

Mulanya, Najwa Shihab bertanya mengapa Jokowi tidak melarang mudik sejak awal.

Diketahui, Jokowi baru mengumumkan larangan mudik pada Selasa sore.

Sehingga wawancara itu dilakukan sebelum Jokowi mengumumkan larangan mudik.

Jokowi menjawab tak ingin terburu-buru atau sembrono dalam mengambil keputusan, karena bisa memunculkan masalah baru.

"Kenapa tidak dilarang sekarang Bapak? Kenapa harus melihat situasi?" tanya Najwa Shihab.

"Kan kita kemarin kita memakai ada transisinya sehingga jangan sampai menimbulkan syok dan justru memunculkan masalah baru."

"Rame-rame begitu didadak, rame-rame semua ke stasiun, rame-rame nanti ke terminal, rame-rame ke bandara."

"Yang terjadi ada penumpukan orang di suatu tempat itu yang justru itu menyebabkan tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru penularan yang akan lebih menyebar," jawab Jokowi.

Lalu, Najwa menyinggung soal data dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan sudah hampir satu juta orang melakukan mudik.

• Jokowi Terang-terangan Kenapa Tak Ingin Lockdown Indonesia: Coba Tunjukkan Negara Mana yang Berhasil

Sehingga, Najwa bertanya-tanya mengapa Jokowi tidak ingin terburu-buru mengeluarkan kebijakan mudik sedangkan sudah banyak orang keluar dari Jakarta khususnya.

"Tapi yang dikhawatirkan itu sudah timbul pak karena data dari Kemenhub sudah hampir satu juta orang curi start mudik."

"Sudah 900 ribu orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah."

"Apakah ini berarti keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi tetapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah," tanya Najwa.

Lalu, Jokowi menjawab bahwa apa yang dilakukan satu juta orang itu pulang kampung bukan mudik.

Akibatnya, Najwa membantah bahwa mudik dan pulang kampung itu adalah sama.

"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung memang bekerja di Jabodetabek di sini sudah tidak dapat kerjaan ya mereka pulang, karena anak istrinya mereka pulang kampung," jelas Jokowi.

"Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Kan sama," bantah Najwa.

Lalu, Jokowi menjelaskan lagi bahwa mudik itu keluar daerah untuk merayakan lebaran dengan keluarga.

Namun, Najwa masih membantah masalah tersebut.

• Sebut Perppu Corona Melegitimasi Cari Utang, Refly Harun: Jangan Heran kalau Sri Mulyani Raja Utang

"Mudik kan di hari lebarannya, beda," ujar Jokowi.

"Perbedaannya hanya masalah waktu Bapak," kata Najwa.

"Untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, kalau yang namanya pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung," jelas Jokowi lagi.

Lalu, Najwa masih membantah pendapat Jokowi soal mudik dan pulang kampung itu berbeda.

Menurut Najwa, mudik maupun pulang kampung sama-sama merupakan kegiatan orang dari suatu daerah ke daerah asal untuk bertemu keluarga.

"Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden, tapi aktivitasnya sama, mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama," kata Najwa.

Jokowi menyebut ada banyak orang yang tinggal berdesakan dengan keluarganya dan kehilangan pekerjaan saat Virus Corona melanda.

Tidak diterapkannya physical distancing diketahui bisa meningkatkan risiko penularan Virus Corona.

"Coba dilihat juga di lapangan, ini kita lapangan juga yang dilihat. Di Jakarta mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4 isinya 8 orang-9 orang mereka di sini tidak bekerja."

"Lebih berbahaya di mana? Di sini di dalam ruangan dihuni sembilan delapan orang atau pulang ke kampung tetapi di sana sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa saya jelaskan semua desa sudah menyiapkan isolasi ini yang pulang dari Jakarta, lebih bahaya mana?," jelas Jokowi.

Sehingga, Jokowi meminta agar semua pihak bisa melihat detail permasalahan sebelum memberlakukan keputusan terkait masala wabah tersebut.

"Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, kita harus melihat lebih detail angka-angkanya," ucap dia.

• Prabowo Ungkap Kesaksian Selama Kerja dengan Jokowi: Saya Minta Dukungan, Percayalah pada Pimpinanmu

Lihat videonya mulai menit ke-10:53:

Pemerintah Akhirnya Larang Mudik Begini Skemanya

residen Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa pemerintah resmi melarang mudik Lebaran bagi seluruh masyarakat di tengah masa pandemi Virus Corona (Covid-19).

Larangan mudik tersebut akan berlaku mulai Jumat, (24/4/2020).

Merespons hal tersebut, Kementerian Perhubungan langsung menanggapi hal tersebut terutama terkait skema pelarangan kendaraan di jalur darat.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi menyampaikan, tidak akan ada penutupan jalan pada skema larangan mudik nantinya.

Dilansir TribunWow.com, Kemenhub tidak akan menutup baik jalan tol maupun jalan nasional.

Budi Setiyadi menyatakan bahwa pihaknya hanya akan melakukan penyekatan jalan di pos-pos tertentu guna melakukan pemeriksaan terhadap setiap pengendara.

"Di dalam apa yang menjadi pelarangan nanti kita tidak akan melakukan penutupan jalan, baik jalan tol maupun jalan nasional," ujar Budi Setiyadi dikutip dari kanal tvoneNews, Rabu (22/4/2020).

"Karena di situ kita hanya tempatkan saja petugas-petugas untuk melakukan penyekatan atau check point untuk menanyakan tujan perjalanan dan menyakinkan kepada pengguna untuk mengenakan APD dan sebagainya," tambahnya.

Untuk daerah-daerah yang secara khusus memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Dishub akan melakukan pemeriksaan ketat dengan mengerahkan Polri dan TNI untuk membantu.

Skemanya, pada lokasi atau pos check point kendaraan akan diperlambat dan diperiksa.

Apabila kendaraan yang diperiksa adalah logistik, maka akan dipersilakan melanjutkan perjalanan.

Sedangkan apabila didapati pemudik, akan minta untuk segara kembali ke tempat semula.

"Untuk daerah-daerah yang dilakukan pembatasan (PSBB), pada lokasi-lokasi itu keluar masuknya kita akan lakukan penyekatan dengan Korlantas Polri, TNI dan Dishub dan Pol PP," ujar Budi.

"Untuk kendaraan logistik, sebagaimana arahan pimpinan itu tidak boleh terganggu sama sekali. Pada lokasi-lokasi yang menjadi check point kita siapkan pos kemudian kendaraan-kendaraan kita perlambat."

"Kalau itu membawa logistik lanjut, kalau itu pemudik ya harus kita kembalikan lagi tidak boleh melanjutkan perjalanan," tambahnya.

Selain itu, Budi juga menyampaikan terkait sanksi bagi masyarakat yang kedapatan akan pulang ke daerah.

Ia menyebut pemberlakuan sanksi setidaknya akan diberlakukan minimal mulai tanggal 7 Maret 2020.

"Untuk sanksi tidak langsung berjejal, jadi enggak tanggal 24 langsung, minimal mungkin baru tanggal 7 kita lakukan tindakan tegas. "

"Tapi terkait masalah sanksi ini nanti menyangkut masalah kepolisian," tandasnya.

Simak videonya mulai dari menit ke 01.00:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Rilo Pambudi)