Tak Henti Lakukan Persuasi soal Corona, Ali Ngabalin: Musibah Besar akan Datang Kalau Tak Disiplin

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah tidak akan berhenti untuk terus memberikan imbauan ataupun larangan kepada masyarakat berkaitan dengan penyebaran Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin mengajak semua masyarakat bisa mengikuti anjuran dari pemerintah dan menyadari bahayanya penyebaran Virus Corona.

Ali Ngabalin mulanya memberikan kabar baik, bahwa saat ini tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia sudah mulai meningkat.

• Larang Semua Masyarakat Mudik, Jokowi Singgung Hasil Survei: 24 Persen Angka yang Sangat Besar

Bahkan bisa dikatakan angka kesembuhan lebih banyak dibandingkan dengan angka kematian.

Namun kabar buruk, angka kematian dirasa masih cukup besar.

Hingga Selasa, jumlah pasien sembuh mencapai 842, sedangkan yang meninggal berjumlah 616 kasus.

Selain itu, jumlah kasus positif juga terus mengalami penambahan, hingga mencapai 7.135 kasus.

"Yang paling penting memang harus kita kabarkan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa kasus-kasus yang terkait dengan Covid-19, mereka yang menderita itu sudah banyak yang sehat," ujar Ali Ngabalin.

Dengan melihat kondisi seperti itu, Ali Ngabali mengatakan persebaran masih terus terjadi.

Bahkan dirinya menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah berlaku di Jabodetabek dirasa kurang efektif.

Hal itu mengingat masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mulai aktivitas masih banyak terjadi, hingga kantor-kantor masih ada yang beroperasi secara normal.

"Ratas kemarin itu menyoroti dua hal, pertama terkait dengan kurangnya kita disiplin, berkali-kali secara persuasif disampaikan oleh pemerintah, kedua adalah kantor-kantor yang tidak termasuk dalam delapan sektor yang masih beroperasi normal," kata Ali Ngabalin.

• Tak Ingin Ada Campur Politik di Tengah Corona, Ganjar Pranowo: Seperti Komentar di Youtube Hari Ini

Termasuk kini dengan kebijakan terbaru yaitu berupa larangan mudik, tidak hanya untuk para ASN dan TNI-Polri, melainkan untuk semua masyarakat umum.

Oleh karenanya, masyarakat diharapkan untuk mengikuti anjruan dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik, karena memiliki risiko tinggi untuk menyebarkan Virus Corona, khususnya dari wilayah Jabodetabek ke daerah lain.

Dirinya mengatakan penerapan kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak ada maksut lain selain untuk mengatasi penyebaran Virus Corona yang sudah mulai menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Ali Ngabalin mengingatkan musibah besar akan datang jika masyarakat tidak disiplin dan seakan menyepelakan Virus Corona.

"Maksutnya tidak ada lain, kita tahu bahwa pembatasan sosial berskala besar itu adalah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus, sehingga kalau kita tidak disiplin, maka itu akan mendatangkan musibah yang besar bagi kehidupan kita," jelasnya.

"Itu sebabnya pemerintah terus-menerus menyampaikan supaya masyarakat bisa disiplin, kemudian taati apa yang menjadi anjuran dari pemerintah," pungkasnya.

Simak videonya dari menit awal:

Tindak Lanjut Larangan Mudik, Luhut Tutup Akses Keluar Masuk Jabodetabek

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan berupa larangan mudik di tengah pandemi Virus Corona.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus Corona, khususnya dari wilayah Jabodetabek ke daerah lain.

Hal itu mengingat Jabodetabek merupakan pusat episentrum dari penyebaran Covid-19 di Indonesia, terutama untuk provinsi DKI Jakarta.

• Larang Semua Masyarakat Mudik, Jokowi Singgung Hasil Survei: 24 Persen Angka yang Sangat Besar

Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan turun tangan.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (21/4/2020), Luhut mengatakan larangan mudik akan berlaku efektif mulai Jumat (24/4/2020) mendatang.

Ketika kebijakan sudah mulai diterapkan, maka aktivitas masuk dan keluar, dari dan ke Jabodetabek akan ditutup.

Namun ada pengecualian untuk logistis yang tetap diizinkan untuk melintas.

"Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah Virus Corona," ujar Luhut.

"Larangan mudik ini tentunya tidak diperbolehkan lalu-lintas orang untuk keluar dan masuk, dari dan ke wilayah, khususnya wilayah Jabodetabek," jelasnya.

"Namun logistik masih dibenarkan."

Meski begitu, untuk arus lalu lintas di Jabodetabek masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan PSBB yang sudah diterapkan.

• Presiden Jokowi Minta Penerapan PSBB di Sejumlah Wilayah Dievaluasi Menyeluruh

Luhut menyebut istilahnya adalah aglomerasi, yakni aktivitas hanya di dalam satu wilayah saja.

"Namun masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal istilahnya aglomerasi," kata Luhut.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020," beber Luhut.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi kepada masyarakat yang masih tetap nekat untuk melakukan mudik.

Meski begitu, sanksi tersebut tidak bisa langsung diterapkan sejak larangan mudik diberlakukan.

Namun baru mulai efektif dan akan ditegakan pada 7 Mei 2020.

"Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei," sambungnya.

Luhut kemudian mengatakan pemerintah tidak bisa langsung menerapkan suatu kebijakan dalam satu waktu, karena harus mempertimbangkan semuanya dengan matang, termasuk bagaimana dengan konsekuensinya.

• Evaluasi PSBB DKI Jakarta, Doni Monardo Dapat Arahan dari Jokowi soal Sektor yang Belum Optimal

"Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap, kalau bahasa keren militernya bertahap, bertingkat, dan berlanjut," kata Luhut.

"Jadi kita tidak ujug-ujug, karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)