Larangan Mudik Ramadan, Ganjar Pranowo: Maka Kita Bisa Menjaga Level Perbatasan Antar Provinsi

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan prosedur yang digunakan sebelum dan sesudah adanya keputusan larangan mudik di tengah pandemi Virus Corona.

Hal tersebut Ganjar Pranowo beberkan melalui kanal YouTube tvOneNews, Selasa (21/4/2020).

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, yang berlaku untuk semua masyarakat.

• Gerakan Indonesia Peduli dan Bersatu Mendukung Imbauan Pemerintah terkait Virus Corona

Larangan mudik tersebut akan berlaku mulai Jumat (24/4/2020) mendatang.

Kendati demikian ternyata, Ganjar Pranowo sudah menyiapkan simulasi sebelum adanya larangan mudik.

Tepatnya saat baru ada imbauan untuk tidak mudik ke kampung halaman di tengah pandemik Virus Corona.

Bukan tanpa sebab hal itu dilakukan demi menekan angka penyebaran Virus Corona yang tergolong mudah.

Oleh karena itu, Jawa Tengah menyiapkan tempat karantina yang ada di desa.

"Kami di Jawa Tengah menyiapkan di desa-desa, adanya tempat karantina, terus kemudian protokol-protokol, menguatkan lembaga kemasyarakat di tingkat desa, siapkan personel untuk mengontrol," ujar Ganjar Pranowo.

"Itu asumsinya, karena ini imbauan maka masih ada yang tidak mau mengikuti imbauan," imbuhnya.

• Waspada Gejala Baru Virus Corona, Timbul Lesi Keunguan di Sekitar Kaki, Tanda-tanda seperti Campak

Kendati demikian, Ganjar Pranowo mengakui bahwa keadaan kali ini berbeda dari sebelumnya.

Pasalnya sudah adanya larangan mudik, oleh karena itu tinggal menegakkan hukum yang berlaku.

Ganjar Pranowo pun menjelaskan bahwa pihaknya akan menjadi lini kedua dan ketiga.

Nantinya setiap perbatasan privinsi dan kabupaten akan di perketat penjagaannya, terutama di daerah zona merah Virus Corona.

"Nanti kita bisa mem-backup lini kedua dan lini ketiga," ujar Ganjar Pranowo.

"Maka kita bisa menjaga di level perbatasan antar provinsi, terus kemudian kita bisa masuk di jalan kabupaten kota," imbuhnya.

"Kawan-kawan bupati dan walikota bisa kita ajak, maka tiga layer ini bisa kita pakai untuk mengontrol mereka," jelasnya.

Lihat videonya dari menit ke 03:10:

• Kepada Wagub DKI Riza Patria, Ganjar: Sahabat Saya Selamat, Terima Kasih Bantuan untuk Warga Jateng

Menhub Luhut Pandjaitan Tutup Akses Keluar Masuk Jabodetabek

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan berupa larangan mudik di tengah pandemi Virus Corona.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus Corona, khususnya dari wilayah Jabodetabek ke daerah lain.

Hal itu mengingat Jabodetabek merupakan pusat episentrum dari penyebaran Covid-19 di Indonesia, terutama untuk provinsi DKI Jakarta.

Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan turun tangan.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (21/4/2020), Luhut mengatakan larangan mudik akan berlaku efektif mulai Jumat (24/4/2020) mendatang.

Ketika kebijakan sudah mulai diterapkan, maka aktivitas masuk dan keluar, dari dan ke Jabodetabek akan ditutup.

Namun ada pengecualian untuk logistis yang tetap diizinkan untuk melintas.

"Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah Virus Corona," ujar Luhut.

"Larangan mudik ini tentunya tidak diperbolehkan lalu-lintas orang untuk keluar dan masuk, dari dan ke wilayah, khususnya wilayah Jabodetabek," jelasnya.

"Namun logistik masih dibenarkan."

Meski begitu, untuk arus lalu lintas di Jabodetabek masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan PSBB yang sudah diterapkan.

• Presiden Jokowi Minta Penerapan PSBB di Sejumlah Wilayah Dievaluasi Menyeluruh

Luhut menyebut istilahnya adalah aglomerasi, yakni aktivitas hanya di dalam satu wilayah saja.

"Namun masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal istilahnya aglomerasi," kata Luhut.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020," beber Luhut.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi kepada masyarakat yang masih tetap nekat untuk melakukan mudik.

Meski begitu, sanksi tersebut tidak bisa langsung diterapkan sejak larangan mudik diberlakukan.

Namun baru mulai efektif dan akan ditegakan pada 7 Mei 2020.

"Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei," sambungnya.

Luhut kemudian mengatakan pemerintah tidak bisa langsung menerapkan suatu kebijakan dalam satu waktu, karena harus mempertimbangkan semuanya dengan matang, termasuk bagaimana dengan konsekuensinya.

• Evaluasi PSBB DKI Jakarta, Doni Monardo Dapat Arahan dari Jokowi soal Sektor yang Belum Optimal

"Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap, kalau bahasa keren militernya bertahap, bertingkat, dan berlanjut," kata Luhut.

"Jadi kita tidak ujug-ujug, karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat," pungkasnya. (TribunWow.com/Khistian TR/Elfan)