Sebut Masih Ada Birokrasi Tak Penting di Tengah Corona, Pakar Kesehatan UI: Tak Perlu Lagi Izin PSBB

TRIBUNWOW.COM - Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Biono mengatakan masih saja ada birokasi tidak penting di tengah wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Biono menilai di tengah situasi darurat seperti saat ini seharusnya permasalahan birokrasi bisa lebih dipermudah.

Mulanya dirinya menyinggung penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia.

• Dianggap Terus Menutupi Data soal Corona, Jokowi Minta Semua Jajarannya Terbuka dalam Masalah Apapun

Hal ini disampaikan Pandu Biono dalam acara 'Kabar Petang' yang tayang di kanal Youtube tvOneNews, Senin (20/4/2020).

Pandu Biono mengatakan penerapan PSBB harusnya sudah berskala nasional.

Hal itu mengingat penyebaran Virus Corona sudah mencakup semua provinsi di Indonesia.

Bahkan seharusnya sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Indonesia darurat bencana PSBB sudah berskala nasional.

Meskipun untuk implementasi dan penerpannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.

Dengan begitu, maka setiap daerah tidak perlu lagi meminta izin dari pemerintah, dalam kasus ini melalui Menteri Kesehatan.

Hal inilah membuat birokasi terlihat masih saja dipersulit di tengah situasi genting yang sebenarnya harus melakukan tindakan cepat.

"Pada saat itu sudah selayaknya dilakukan pembatasan sosial yang bersakala besar dan lingkupnya nasional, hanya implementasinya bisa bervariasi, mulainya bisa bervariasi," ujar Pandu Biono.

"Sehingga tidak perlu kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur harus minta izin untuk melaksanakan PSBB.

"Itu sebenarnya membuat birokasi-birokasi yang tidak penting," sambungnya.

• Bahas Potensi Kriminal dan Teroris di Tengah Corona, Deputi Kominfo BIN: Sudah Dilakukan Antisipasi

Menurut Pandu Biono, dampak dari lambannya penaganan Virus Corona membuat penyebaran Virus Corona menjadi tidak terkendali.

Melihat kondisi saat itu, lebih sulit untuk mengatasi penyebaran Virus Corona.

Oleh karenanya, langkah yang tepat yaitu melakukan pembatasan yang berskala nasional, bukan lagi per wilayah.

"Itu yang menjadikan masalah ini berlarut-larut, sehingga kita tahu sekarang penularannya sudah seluruh Indonesia," sambungnya.

"Dan kita harus segera mulai hari ini atau minggu ini untuk membuat menjadi skalnya nasional," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.05:

Jokowi Minta Semua Jajarannya Terbuka

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak terbuka dalam menangani Virus Corona.

Jokowi tidak ingin ada yang ditutup-tutupi oleh jajarannya perihal Virus Corona.

Hal itu menyusul banyaknya anggapan yang menyebut pemerintah seakan-akan menutupi dan tidak transparan.

Mulai dari data pasien Virus Corona, hingga dana yang dikeluarkan untuk wabah tersebut.

• Dicopot Erick Thohir dari Komut PT Pelindo 1, Refly Harun: Izin Terus Jadi Peniup Peluit

• Yakin PSBB Tak Berjalan Lama, Karni Ilyas Bandingkan Indonesia dengan Singapura: Sulit Diharapkan

Sebelumnya hal ini sudah ditindak lanjuti oleh Juru Bicara Pemerintah penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.

Pada setiap kesempatannya saat memaparkan update jumlah Virus Corona, Yurianto sudah menjelaskan lebih rinci, termasuk mengungkapkan jumlah orang yang diperiksa.

"Komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak, jangan ada yang mengangap-anggap lagi kita ini menutup-nutupi," ujar Jokowi.

Terlepas dari tudingan miring tersebut, Jokowi memastikan jika pemerintah tdak pernah ada niatan untuk menutupi permasalahan yang ada, khususnya di sini soal penanganan Virus Corona.

Dirinya menegaskan pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menginformasikan perkembangan yang terjadi.

"Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah yang ada," pungkasya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)