Pakar Kesehatan UI Sebut Sudah Saatnya PSBB Skala Nasional: Harus Lebih Serius Melakukan Intervensi

TRIBUNWOW.COM - Indonesia disebut sudah seharusnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran Virus Corona.

Hal itu dikatakan oleh Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Riono dalam acara Kabar Petang yang tayang di Youtube tvOneNews, Senin (20/4/2020).

Pandu Riono mengatakan dengan persebaran Virus Corona yang sudah mulai meluas di seluruh provinsi di Indonesia, maka harus ada tindakan yang lebih nyata lagi.

• Dianggap Terus Menutupi Data soal Corona, Jokowi Minta Semua Jajarannya Terbuka dalam Masalah Apapun

Dilansir TribunWow.com, dr. Pandu Riono meminta semua pihak untuk lebih serius dalam melaksanakan intervensi.

Menurutnya, penyebaran Virus Corona di Indonesia bukan lagi tentang wilayah, melainkan sudah negara.

Oleh karenanya, PSBB yang sebelumnya hanya diterapkan di beberapa daerah, juga harus dilakukan di semua daerah lain.

"Kita harus sudah menyadari bahwa tidak ada lain, bahwa kita harus lebih serius melaksanakan intervensi," ujar dr. Pandu.

"Intervensi yang dilakukan adalah intervensi adalah pembatasan sosial berskala besar," jelasnya.

Meski begitu, dirinya juga menyebut jika sebenarnya penerapan PSBB dirasa terlambat.

Karena seharusnya PSBB langsung diterapkan sejak Presiden Jokowi mengumumkan Indonesia darurat kesehatan.

"Seharusnya sejak awal, sejak deklarasi bahwa Indonesia mengalami kedaruratan kesehatan masyarakat," kata dr. Pandu Riono.

"Indonesia, bukan bukan wilayah," tegasnya.

• Bahas Potensi Kriminal dan Teroris di Tengah Corona, Deputi Kominfo BIN: Sudah Dilakukan Antisipasi

Selain itu, dr. Pandu Riono mengatakan PSBB yang ditetapkan pun harusnya berskala nasional, bukan per wilayah.

Meskipun untuk implementasinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.

Dengan begitu, maka setiap daerah tidak perlu lagi meminta izin dari pemerintah, dalam kasus ini melalui Menteri Kesehatan.

"Pada saat itu sudah selayaknya dilakukan pembatasan sosial yang bersakala besar dan lingkupnya nasional, hanya implementasinya bisa bervariasi, mulainya bisa bervariasi," katanya.

"Sehingga tidak perlu kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur harus minta izin untuk melaksanakan PSBB."

"Itu sebenarnya membuat birokasi-birokasi yang tidak penting, itu yang menjadikan masalah ini berlarut-larut, sehingga kita tahu sekarang penularannya sudah seluruh Indonesia" terang dr. Pandu Riono.

Dan kita harus segera mulai hari ini atau minggu ini untuk membuat menjadi skalanya nasional," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-4.05:

Antisipasi Kriminalitas di Tengah PSBB

Di sisi lain, kondisi pandemi Virus Corona memunculkan suatu permasalah baru, yaitu maraknya tindakan kriminalitas.

Tidak menutup kemungkinan juga terjadinya kejahatan besar, seperti misalnya terorisme.

Dilansir TribunWow.com, Deputi Kominfo BIN, Wawan Purwanto menegaskan pihaknya sudah melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya hal seperti itu.

Dalam acara Metro Pagi Primetime, Senin (20/4/2020, Wawan Purwanto mengaku tetap mewaspadai adanya kemungkinan terburuk yang memanfaatkan kondisi masyarakat di tengah wabah Virus Corona.

Menurutnya, meski sedang menghadapi Virus Corona, tim BIN tidak akan lengah dalam melakukan pengawasan kepada oknum-oknum yang mengarah ke tindakan terorisme.

"Pergerakan itu sudah kami lakukan antisipasi juga dan saat ini juga terjadi operasi yang mengarah ke arah situ untuk dilakukan upaya-upaya penangkapan dan tindakan-tindakan terukur," ujar Wawan Purwanto.

"Pergerakan mereka karena selama ini juga terus diikuti dan dipantau, maka ini juga bisa kita lakukan upaya mempersempit gerakan", jelasnya.

"Dan ini terus kita lakukan meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, kita tidak boleh lantas lengah agar tidak memberikan satu ruang gerak kepada mereka."

• Tak Setuju Kriminalitas Meningkat di Tengah Corona, Kriminolog UI Sebut Sebaliknya, Ini Alasannya

Selain itu, Wawan Purwanto memastikan belum berhenti untuk melakukan pengejaran terhadap daftar pencarian orang (DPO).

Hal tersebut dliakukan untuk mengantisipasi adanya rekrutmen baru kepada masyarakat-masyarakat yang lemah.

"Dan memang kita juga terus lakukan upaya-upaya pengejaran, termasuk menduga jaring-jaring baru yang selama ini mereka coba untuk rekrut, termasuk juga wilayah-wilayah pasif yang selama ini mereka bentuk," ungkapnya.

"Termasuk DPO yang selama ini masih terus dalam pengejaran," sambungnya.

• Kronologi 6 Anggota Rajawali Vs 2 Orang Begal Kejar-kejaran hingga Berujung Tembakan di Perut

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap dan terus berhati-hati dengan kemungkinan tindakan tersebut.

Meski begitu, Wawan Purwanto menyebut potensi adanya tindakan teroris dirasa tidak sebesar pada pada kondisi sebelumnya.

Potensi masih ada, meskipun tidak sebesar sebelum-sebelumnya, karena memang kita terus juga melakukan upaya pembinaan, penggalangan, tidak hanya dari sisi penindakan semata," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-12.33:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)