Luhut Tolak Penghentian Operasional KRL Selama PSBB, Fadli Zon: Kita Sama-sama Tahu

TRIBUNWOW.COM - Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menolak usul pemberhentian operasional Kereta Rel Listrik (KRL) selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek.

Terkait hal tersebut, anggota DPR RI Fadli Zon menyebut keputusan Luhut merupakan respons yang memprihatinkan.

Lantaran menghentikan KRL sebenarnya justru efektif menekan penyebaran Virus Corona, dari satu daerah ke daerah lain.

• 5 PDP Virus Corona di Merangin Tak Terurus, Hanya Diberi Satu Kali Makan Sehari Selama Isolasi

"Sayangnya, efektivitas PSBB sepertinya sulit dicapai jika pemerintah pusat masih saja bersikap kontra terhadap sejumlah inisiatif kepala daerah," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2020).

"Menghentikan operasional KRL Commuter Line di Jabodetabek selama 14 hari, ditolak oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan tanpa diskusi yang mendalam. Menurut saya, respon tersebut sangat memprihatinkan," tambahnya.

Fadli Zon mengatakan penyebaran virus corona tidak dapat dicegah jika tidak ada pembatasan aktivitas secara konkret.

Ia lantas mengulas penyataan pihak Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyebut sejumlah pasien positif virus corona di wilayahnya tertular saat melakukan kontak di dalam rangkaian KRL.

"Penyebaran Covid-19 ini kan dari manusia ke manusia. Tanpa pembatasan aktivitas orang, kita tak akan bisa memutus rantai penularannya. Dan KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus tersebut," ucap Wasekjen Partai Gerindra ini.

Menurut Fadli Zon, kebijakan karantina wilayah dapat memutus rantai penyebaran Virus Corona.

Namun, karena pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat jika karantina wilayah diterapkan, maka kebijakan PSBB yang diterapkan.

"Kita sama-sama tahu kebijakan PSBB sebenarnya tak mencukupi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Yang dibutuhkan kan sebenarnya karantina wilayah, bukan PSBB," katanya.

"Namun, karena pemerintah pusat tak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama periode karantina wilayah, akhirnya yang dipilih adalah kebijakan PSBB," lanjut Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, penghentian sementara operasi KRL tak boleh dibenturkan dengan batas kewenangan status PSBB.

Di tengah situasi darurat, fokus kebijakan publik mestinya adalah problem solving serta berorientasi mengatasi kegagalan.

Karena itu, kata Fadli, penolakan Menteri Perhubungan dapat berakibat kurang efektifnya PSBB. Sama halnya dengan mudik.

"Saya termasuk yang berpendapat mudik dilarang. Tapi pemerintah pusat hanya mengimbau. Bagaimana dengan nasib para pekerja yang bidang usahanya masih diperbolehkan buka selama PSBB jika operasional KRL dihentikan?" katanya.

Kritik Sikap Pemerintah terkait Imbauan Tidak Mudik

Menurut Fadli Zon, pemerintah yang tidak tegas melarang warga untuk mudik justru membuat masyarakat semakin bingung.

Politisi Gerindra itu pun menyinggung soal ucapan pejabat pemerintah yang saling bertentangan terkait mudik.

"Salah satu keputusan urgen dikeluarkan pemerintah adalah larangan mudik," ujar Fadli, dalam keterangannya, Rabu (15/4/2020).

"Saya heran, kenapa sejauh ini pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini."

"Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat," sambungnya.

Dia mengatakan mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun.

Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang ke kampung halaman.

Fadli Zon pun membandingkan permasalahan mudik ini dengan peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.

Otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar.

Akan tetapi anggota DPR RI tersebut melihat larangan serupa terkait mudik belum juga muncul.

Baginya, pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut.

• Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana Nyatakan Kotanya Siap Laksanakan PSBB: Masih Bebas Aktivitas

"Meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan."

"Dan sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan, mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol pemerintah."

"Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari pemerintah alias tidak mencla mencle," kata Fadli Zon.

Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kata dia, tak akan berarti apabila larangan mudik tak segera diumumkan pemerintah.

Pasalnya potensi ledakan jumlah orang terpapar Covid-19 di daerah akan meningkat akibat mudik.

Fadli Zon juga menyoroti Sekjen MUI yang mengatakan mudik tahun ini di tengah pandemi adalah haram, pun demikian Muhammadiyah telah mengumumkan kalau tak mudik adalah sebentuk jihad kemanusiaan.

"Artinya, lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini," ungkap Fadli Zon.

"Agak aneh malah pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini," kata Fadli.

Di sisi lain, Fadli Zon yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) telah meminta agar orang-orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini sampai situasi kondusif.

"Itu sebabnya, kami dari IKM meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran Covid-19. Caranya dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini," tegasnya.

"Dengan adanya larangan tegas pemerintah, kita berharap pandemi ini dapat segera diatasi."

"Mari bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini."

"Kepada pemerintah, keputusan dan kebijakan harus tepat dan cepat," tambah Fadli. (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fadli Zon Kecewa Luhut Tolak Penghentian Operasional KRL Selama PSBB: Sangat Memprihatinkan, dan Fadli Zon Pertanyakan Sikap Pemerintah yang Masih Tarik Ulur soal Larangan Mudik