Kisruh Pemberian Bansos PSBB: Dana Bantuan Disunat, Tak Tepat Sasaran, hingga Dikembalikan Warga

TRIBUNWOW.COM - Pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah menuai polemik.

Mulai dari pemberian kepada orang yang tidak tepat sasaran hingga menumpuk.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube Metrotvnews, berikut rangkumannya, Senin (20/4/2020):

• Fakta PDP Virus Corona di Tegal Kabur dari Ruang Isolasi RS, Dibantu sang Istri hingga Terekam CCTV

Warga Kembalikan Bansos

Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, warga mengembalikan 22 paket bansos lantaran mengaku seharusnya tidak menjadi penerima.

"Warga ini mengembalikan kembali ke Pak Gubernur, untuk memberikan kepada masyarakat yang lebih layak," ujar Lurah Kelapa Gading Barat, Abdul Buang.

"Karena untuk warga kami, khususnya di RW 7 ini ya masuk golongan yang boleh dikatakan mampu," sambungnya.

Bansos Menumpuk

Di Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan bansos menumpuk di kantor kelurahan Kota Baru.

Hal tersebut lantaran paket bansos yang tidak sesuai dengan data yang dikirimkan.

Ketua RW 15 Kota Baru, Ahmad Sumantri bahkan menyebut ada warga yang sudah pindah tetap diberi bansos.

"Yang dapat ini baru 20 KK, dan yang dapat ini tidak sesuai dengan apa yang kita kirim," ujar Ahmad Sumantri.

"Orang yang sudah pindah, sudah di mana, ini masih ada."

"Nah kita juga tidak mau nyalahin pamor yang sudah bekerja keras, capek-capek, terus orang-orang staf kelurahan, termasuk dibantu lembaga LPM, BKM."

"Ternyata pada saat turun, tidak riil sesuai dengan apa yang kita kerjakan," sambung dia.

Ia pun mempertanyakan apakah pihak dinas sosial memakai data lama untuk menyalurkan bansos kepada warga.

• Akui Data Penerima Bansos Tak Akurat, Pemkot Depok: Tak Ada Waku Buat Verifikasi Lapangan

Dana Bantuan Disunat

Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, pemberian bansos justru disunat oleh oknum.

Dana bansos yang seharusnya diberikan Rp 250.000 per KK, dikurangi Rp 25.000 per KK.

"Rp 250.000 dipotong Rp 25.000," kata Mardani, seorang warga.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua RT Mampang, Pancoranmas, Depok mengaku memotong bansos tersebut lantaran dana yang turun hanya untuk 39 kk.

Padahal pihaknya mengajukan untuk 100 KK.

Barep Suroso, Ketua RT 005 RW 006 itu membantah dana itu masuk ke kantong pribadinya.

"Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," ucap Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

"Saya mengajukan (jumlah penerima dana bansos) sekitar 100 KK, tetapi yang turun itu cuma 39 KK. Nah, saya berpikir keras bagaimana membaginya," sambungnya.

Ia pun mengaku pemotongan ini berdasarkan kesepakatan para ketua RT yang mengalami hal serupa.

"Warga ini dapat dan yang ini enggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Ini pasti warga akan tanya saya kenapa dia enggak dapat, saya jawabnya bagaimana?," ucap dia.

"Tapi terus terang, dengan potongan Rp 25.000 itu saya akui salah. Tapi saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat."

Diketahui, secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan total Rp 405,1 triliun unuk mengatasi pandemi Virus Corona.

Dari angka tersebut, Rp 75 triliun disalurkan untuk anggaran kesehatan.

Kemudian Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial.

Serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Jaring pengaman sosial tersebut di antaranya pemberian Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan diskon tarif listrik.

• Sambil Menangis, Seorang Ibu di Banten Ceritakan Keluarganya Belum Makan Dua Hari: Abah Nyuruh Sabar

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)