Ganjar Pranowo Siapkan Skenario B bagi Warga yang Nekat Mudik: Dipenjara Enggak Mungkin

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau dengan tegas warganya untuk tidak mudik.

Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo pada saat wawancara via Video Call dengan acara Dua Arah Kompas TV pada Senin (6/4/2020).

Mulanya presenter bertanya bagaimana tanggapan Ganjar soal pemudik yang nekat pulang dan tak mengindahkan imbauan pemerintah.

• Anies Benarkan Ada Lonjakan Kematian Misterius di Jakarta pada Maret: Diminta Bawa Peti

Presenter juga menyinggung soal adanya warga Solo yang menolak diisolasi setelah pulang dari daerah lain.

Dengan santai, Ganjar mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melarang untuk mudik.

"Ya kan tidak mudik, kita sudah bicara tidak mudik, jangan mudik," kata Ganjar.

Namun, jika ada yang nekat mudik karena terpaksa, Ganjar mengatakan pihaknya tak bisa melarang.

"Bahwa kemudian ada yang penting sekali dia harus mudik dan kesadarannya itu terbelah karena dilema itu."

"Maka kita harus mengantisipasi kan ketentuannya memang tidak dilarang," ucap Ganjar.

• PSBB Direstui Menkes, Pemprov DKI Jakarta Bisa Batasi Aktivitas di Tempat Kerja hingga Transportasi

Sehingga, pemerintah harus melakukan rencana alternatif jika gelombang mudik memang tak bisa dihentikan.

"Jadi kami harus menyiapkan skenario B, plan B nya."

"Karena kita enggak bisa ketat di zona merah maka plan B nya harus kita terima," ungkapnya.

Mau tak mau pemerintah harus menerima, pasalnya negara juga tak bisa begitu saja memberi hukuman.

"Saya kan enggak bisa nolak, apakah mereka mau kita hukum? Dipenjara enggak mungkin, dibalikin enggak mungkin," sambungnya.

Gubernur yang juga seorang Mantan Anggota DPR ini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri Koordinatornya sudah membahas masalah tersebut.

"Hitung-hitungan kita rapat dengan presiden dengan Menko kan mereka dihitung," ungkap Ganjar.

• Orang Muda dan Sehat Berpotensi Meninggal karena Virus Corona, Ini Penjelasan Ahli

Selain itu, Ganjar mengatakan bahwa sebenarnya akan ada bantuan sosial pada warga bukan Jakarta yang tetap berada di sana

"Mungkin dia tidak ber KTP contoh ya yang dari DKI atau Jabodetabek yang tidak berKTP sana tapi dia ada di sana dalam kondisi darurat dihitung saja nanti kita kasih insentif."

"Insentifnya apa kebutuhan mereka makan karena mereka kehilangan pekerjaan, mesti kontrak rumah, ya itu saja dijamin."

Selain itu, disebutkan Gubernur DKI Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial terkait bantuan sosial pada para rakyat kurang mampu yang tetap berada di ibu kota.

"Kalau tidak salah Menteri Sosial dan Gubernur sudah menghitung ini kok," sambungnya.

Lihat videonya mulai menit ke-9:50:

 Anies Ungkap akan Berikan Tunjangan pada Kelompok Rentan Miskin

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melaporkan perkembangan terkini penanganan Virus Corona di DKI Jakarta pada Wakil Presiden, KH Maruf Amin.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan meminta pihaknya diberi waktu untuk mendata kelompok rentan miskin.

Sedangkan, masyarakat miskin selama ini sudah terdata karena sebelumnya mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

• Ai Fen, Dokter yang Pertama Kali Ungkap Virus Corona Dikabarkan Menghilang

"Kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin, kalau masyarakat miskin di Jakarta jumlahnya 1,1 juta."

"Mereka sudah teridentifikasi by name by address di Jakarta karena selama ini mereka mendapat bantuan dari kita."

"Tetapi kelompok rentan miskin ini adalah kelompok yang memang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung, misalnya ini pengemudi ojek, atau pedagang bakso, pedagang-pedagang kaki lima," jelas Anies dikutip dari channel YouTube tvOneNews pada Kamis (2/4/2020).

Kelompok rentan miskin disebut tak memiliki pendapatan akibat pembatasan sosial Virus Corona.

"Mereka selama ini memiliki pendapatan tapi ketika ekonomi mengalami kontraksi mereka langsung kehilangan pendapatan," ujarnya.

• Anies Baswedan Buka Tuntutan RS Swasta: Supaya Mereka Tetap Mau Menerima Kasus Covid-19

Anies menjelaskan, pihaknya tengah mendata kelompok rentan miskin tersebut.

"Nah inilah yang saat ini dikumpulkan datanya pak untuk nanti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," sambungnya.

Gubernur 50 tahun tersebut menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait jumlah bantuan yang akan diberikan.

"Pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, tim DKI dan tim Kemensos mensepakati untuk memberikan dukungan di angka Rp 1 juta per, diberikannya per keluarga untuk nanti digunakan bersama-sama," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan Rp 880 ribu per keluarga selama dua bulan kepada 2,6 juta orang rentan miskin di DKI Jakarta.

"Jadi nilai tepatnya ini pak jumlah orangnya targetnya 2,6 juta, bantuan Rp 880 ribu diberikan selama dua bulan, bulan April dan Mei sehingga nilai totalnya adalah Rp 4,576 triliun," ucapnya.

• Aksi Ojol Lindungi Orderan dari Disinfektan Buat Najwa Shihab Terharu: Abang Ojol yang Amanah

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut juga sudah dikoordinasikan bersama Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Secara jumlah terselesaikan, ini juga bersama dengan Menko Kemaritiman tetapi yang belum selesai data tentang siapanya," ujar dia.

Sehingga sekali lagi ia mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mendata siapa saja yang berhak mendapat bantuan tersebut.

"Angkanya sudah disepakati, besarannya juga sudah tapi datanya itu yang kita masih dalam proses," ucapnya.

Lihat videonya mulai menit ke 7:31:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)