Terbaru soal Wacana Mudik, Pemerintah Ingin Harga Tiket Angkutan Umum Naik, Motor Tak Bawa Penumpang

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah sedang menyusun buku panduan prosedur standar operasional untuk implementasi jaga jarak fisik (physical distancing) bagi penumpang setelah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan pemerintah tidak akan melarang mudik di tengah wabah Virus Corona.

Penyusunan buku panduan itu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara RI, dan lembaga atau instansi terkait lainnya.

Audiensi publik akan diadakan sebelum buku panduan diluncurkan.

• Banyak Kritik untuk Pemerintah soal Penanganan Virus Corona, Luhut: Jangan Digunakan Berpolitik

"Langkah-langkah dan peraturan yang berlaku akan berlaku selama dua bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Minggu (5/4/2020).

Di dalam buku panduan itu akan diatur, misalnya, pengurangan kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

"Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum dengan menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," katanya.

Ridwan menambahkan untuk kebijakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, tidak dapat membawa penumpang. Sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

"Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan," ungkapnya.

Selain itu, setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

"Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah," jelasnya.

Pada pembukaan rapat terbatas untuk antisipasi mudik Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyiapkan skenario yang komprehensif menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja atau kepentingan daerah saja. Tapi dilihat secara utuh," kata Jokowi dalam

Presiden dalam rapat tersebut mengusulkan alternatif.

"Saya melihat untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional pada hari lain untuk hari raya. Yang kedua memberikan fasilitas mudik untuk masyarakat di hari pengganti tersebut. Dan pada hari itu juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah," katanya.

• Sejumlah Pasien Corona di Padang Tanpa Gejala, Dinkes Ungkap Malah Ada yang Mual dan Nyeri Sendi

'Pemerintah tidak larang mudik'

Sesudah rapat terbatas, Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan rapat memutuskan pemerintah tidak akan larang mudik.

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah."

"Namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau agar masyarakat, atas dasar keselamatan bersama, tidak mudik tahun ini.

"Pemerintah bersama seluruh aparatnya akan mengambil langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan jaga jarak yang dikenal physical distancing," Luhut menjelaskan.

Istana menyatakan warga yang mudik akan berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan harus mengkarantina diri 14 hari.

Sementara untuk menyambut Ramadan, Presiden Joko Widodo meminta menteri dalam negeri menegur kepala daerah terkait penutupan atau blokade jalan-jalan di daerah dalam konteks memastikan kelancaran distribusi logistik.

"Kita harus memastikan distribusi logistik lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar. Saya harapkan mendagri juga menegur daerah-daerah yang memblokir jalan-jalannya. Agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu. Saya dapat laporan dari dua daerah kemarin. Urusan beras agak terganggu karena jalan-jalan yang ditutup."

Ditakutkan percepat penyebaran wabah

Sebelumnya, pada pekan ketiga Maret, telah terjadi arus mudik ke berbagai daerah di antaranya ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Para kepala daerah langsung ambil langkah untuk menangani ini.

Kepala daerah yang telah mengambil langkah termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang meminta warganya untuk tidak pulang kampung, sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui pemudik menjadi masalah.

Di antara mereka yang kembali ke kampung halaman termasuk penjual makanan di ibu kota Jakarta, Juli Winarno.

Juli kembali mudik ke kampungnya, Desa Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah setelah selama dua pekan dagangan mi ayam di Jakarta sepi akibat kebijakan bekerja dari rumah.

Menurutnya, hidup di kampung lebih hemat dari pada tetap di Jakarta. Sementara waktu ia akan bertani sambil menunggu pandemi Virus Corona mereda.

"Kalau di Jakarta terus kan, pengeluaran gede, kalau di kampung bisa diminimalisir," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (26/03).

• Sejumlah Pasien Corona di Padang Tanpa Gejala, Dinkes Ungkap Malah Ada yang Mual dan Nyeri Sendi

Sebagai pendatang dari Jakarta, kota dengan tingkat kasus paling tinggi di Indonesia, Juli mengatakan mengetahui bahwa ia bakal diperiksa otoritas kesehatan di kampungya sebelum berbaur dengan masyarakat.

"Kita diminta cek kesehatan dulu ke puskesmas dari pihak perangkat desa," katanya.

Sementara itu, penjual bubur ayam di Jakarta, Hari Cahyono juga mudik ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ia pun mudik karena dagangannya sepi.

Namun, belum ada informasi dari kampungnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan para perantauan yang kembali ke kampung halaman.

"Nggak diperiksa. Kemarin belum ada," katanya.

Juli dan Hari Cahyono, merupakan dua dari ribuan warga Jawa Tengah yang pulang dari Jakarta, kepulangan yang dikhawatirkan akan mengancam penyebaran virus di kampung mereka.

Artikel ini telah tayang di BBC Indonesia dengan judul "Virus Corona: Pemerintah ingin harga tiket angkutan umum dinaikkan dan sepeda motor tidak bawa penumpang saat mudik lebaran di tengah wabah Covid-19"