Virus Corona

Pemerintah Pilih Gunakan Darurat Sipil dibanding Karantina Wilayah, Ekonom Beri Perbandingan

Untuk mencegah Virus Corona semakin mewabah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan darurat sipil.

TribunVideo/Radifan Setiawan
Ilustrasi Covid-19 atau Virus Corona. Untuk mencegah Virus Corona semakin mewabah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan darurat sipil. 

TRIBUNWOW.COM - Untuk mencegah Virus Corona semakin mewabah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan darurat sipil.

Penerapan tersebut sebagai opsi terakhir dalam mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) dibandingkan karantina wilayah.

Menanggapi hal itu, Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menilai keputusan ini kurang tepat.

"Mengapa pemerintah tidak mengambil karantina wilayah, alih-alih darurat sipil?" ujar Bhima, kepada Tribunnews, Selasa (31/3/2020) siang.

Terbaring di Kasur Rumah Sakit, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Ungkap Kondisinya lewat Video

Menurutnya, darurat sipil dan karantina wilayah atau karantina kesehatan merupakan dua hal yang berbeda.

Ada tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok terhadap rakyat yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan.

"Terbaca secara jelas, apabila Pemerintah menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018, artinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat memenuhi kebutuhan pokok rakyat selama karantina wilayah diberlakukan," jelas Bhima.

Ia menyebutkan Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur tentang kewajiban pemerintah selama masa karantina wilayah diberlakukan.

"Sesuai amanat pasal 55, ‘Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat’," kata Bhima.

Cara Khofifah Indar Ajak Warganya Cegah Corona: Ayo Berjemur, Enggak sampai Gosong

Kebutuhan manusia maupun hewan ternak merupakan tanggung jawab pemerintah, jika penerapan penanganan Corona menggunakan UU ini.

"Manusia yang berada dalam wilayah karantina, sekaligus (hewan ternak) kambing, ayam, dan sapi kebutuhannya wajib dipasok Pemerintah Pusat, bukan oleh Pemerintah Daerah," tegas Bhima.

Pemerintah memang saat ini memilih untuk menggunakan darurat sipil dibandingkan karantina wilayah.

Padahal sebelumnya Presiden Jokowi yang telah menandatangani UU Kekarantinaan Kesehatan untuk menjadi payung hukum dalam upaya penanggulangan wabah penyakit. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Ekonom Pertanyakan Keputusan Pemerintah Terapkan Darurat Sipil Cegah Penyebaran Virus Corona".

Ikuti kami di
Editor: Ananda Putri Octaviani
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved