Virus Corona

Sejumlah Pekerja Terancam PHK akibat Corona, Sri Mulyani Pastikan Dapat Intensif Rp 1 Juta

Pandemi Virus Corona yang berkembang secara masif di Indonesia rupanya turut memberikan dampak pada perekonomian masyarakat.

Sejumlah Pekerja Terancam PHK akibat Corona, Sri Mulyani Pastikan Dapat Intensif Rp 1 Juta
Instagram/@smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani mempin rapat terbatas melalui sambungan video 

TRIBUNWOW.COM - Pandemi Corona'>Virus Corona yang berkembang secara masif di Indonesia rupanya turut memberikan dampak pada perekonomian masyarakat.

Terlebih untuk para pekerja harian dan juga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Kondisi ini membuat pendapatan yang dihasilkan menjadi turun drastis.

KTT G20, Sri Mulyani: Presiden Xi Jinping Tawarkan Pengalaman dari RRT saat Tangani Virus Corona

Melihat hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan kelonggaran bagi mereka yang mempunyai cicilan kredit di bawah Rp10 miliar.

Informasi ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020) seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Kepada pelaku UMKM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha," kata Jokowi.

"Baik itu kredit yang diberikan perbankan, maupun oleh industri keuangan non bank," imbuhnya.

Jokowi mengatakan keringanan bunga dan penundaan cicilan tersebut akan dilakukan selama satu tahun.

Hal ini juga berlaku untuk tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan

"Oleh karena itu, kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor, serta nelayan yang sedang mengambil kredit perahu agar tidak perlu khawatir."

"Pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun," ucapnya.

Menkeu Sri Mulyani Ungkap 4 Hasil KTT Luar Biasa G20 soal Penanganan Pandemi Virus Corona

Jokowi juga mengingatkan kepada para pihak yang melakukan peminjaman agar tak mendesak peminjam tersebut.

"Dan pihak perbankan atau industri keuangan non bank, dilarang untuk mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan seperti debt collector, itu dilarang," tegasnya.

Agar aturan ini berlaku, Jokowi juga meminta Polri untuk turut mengawasi. (Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Beri Relaksasi Kredit 1 Tahun, Ekonom: Cukup Baik, Tapi Sebaiknya 2 Tahun.

Ikuti kami di
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Ananda Putri Octaviani
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved