Ma'ruf Amin Minta MUI Keluarkan Fatwa Penanganan Jenazah Korban Corona, Boleh Tak Dimandikan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta organisasi masyarakat (Ormas) Islam mengeluarkan fatwa terkait penanganan jenazah korban Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kurangnya tenaga medis untuk mengurusi jenazah yang sebelumnya dinyatakan psoitif terjangkit virus dengan nama lain Covid-19 itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ma'ruf Amin melalui siaran pers yang ditayangkan kanal YouTube Talk Show tvOne, Senin (23/3/2020).

Sebelumnya, Ma'ruf Amin telah mengimbau MUI untuk mengeluarkan fatwa yang membolehkan warga Muslin tak melaksanakan salat jamaah dan salat Jumat di masjid.

• Nilai Kondisi Rumah Sakit Parah soal Tangani Corona, Andrea Dian: Kami Butuh Pertolongan

• Kata Polisi soal 270 Dus Masker di RSUD Pagelaran Cianjur Hilang: Indikasi Keterlibatan Orang Dalam

Ma'ruf Amin menyatakan, hal itu dilakukan demi mengurangi peluang penularan Virus Corona.

"Semua pihak ikut bersama-sama bergerak sesuai dengan arah dan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik nasional, daerah termasuk semua tokoh masyarakat," kata Ma'ruf Amin.

"Saya sudah meminta kemarin Majelis Ulama untuk mengeluarkan fatwa kebolehan untuk tidak melakukan salat jamaah dan tidak jumatan karena terjadi situasi yang cukup mengkhawatirkan."

Terkait hal itu, Ma'ruf Amin pun menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melarang salat jamaah dan salat Jumat di masjid.

"Seperti Jakarta misalnya," kata Ma'ruf Amin.

"Untuk kawasan tertentu, dan itu sudah dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama."

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin mengaku akan meminta MUI kembali mengeluarkan dua fatwa baru.

Yakni, terkait pengurusan jenazah korban Corona, serta memperbolehkan tenaga medis salat tanpa berwudu maupun tayamum.

• Soal Wabah Corona, Dokter Ari Fahrial Beri Imbauan Ini bagi Para Perokok: Kayak Orang Nantangin

"Untuk mengantisipasi ke depan, saya juga minta Majelis Ulama dan ormas Islam untuk mengeluarkan fatwa kalau ada dua hal yang ingin saya mintakan," ujar Ma'ruf Amin.

Ia menjelaskan, ada sejumlah kondisi yang tak memungkinkan petugas medis megurusi jenazah korban Corona sesuai dengan ajaran Islam.

Terkait hal itu, Ma'ruf Amin menyinggung pemandian jenazah korban Corona.

"Karena terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita Corona ini karena kurang petugas medisnya atau karena situasi yang tidak memungkinkan," kata Ma'ruf Amin.

"Kemungkin tidak dimandikan misalnya, kami meminta Majelis Ulama dan ormas Islam membuat fatwa sehingga tidak kesulitan kalau itu terjadi."

Selain itu, Ma'ruf Amin turut meminta MUI mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan para tenaga medis salat tanpa wudu maupun tayamum.

Ia menyatakan, kondisi petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri (ADP) tak memungkinkan untuk bisa wudu maupun tayamum sebelum salat.

• BREAKING NEWS - 1 PDP Virus Corona Meninggal Dunia di RS Bahteramas Sultra, Wanita Usia 34 Tahun

"Yang kedua ketika para petugas medis menggunakan alat pelindung diri sehingga pakaiannya itu tidak boleh dibuka sampai 8 jam, kemungkinan dia tidak bisa wudu saat salat, tidak bisa tayamum," ucap Ma'ruf Amin.

"Saya mohon ada fatwa misalnya tentang kebolehan orang tanpa salat, tanpa tayamum."

Karena itu, Ma'ruf Amin menilai fatwa itu perlu segera dikeluarkan agar para tenaga medis lebih mudah dan tenang dalam beribadah.

"Ini menjadi penting sehingga para petugas menjadi tenang, mungkin sudah terjadi ya? Jadi harus ada fatwanya," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-3.14:

Data Indonesia Tak Mudah Dipahami

Di sisi lain, sebelumnya, ekonom senior INDEF, Faisal Basri menyebut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Virus Corona tak cukup menyelesaikan wabah virus yang berasal dari Wuhan, China itu.

Menurut dia, dibandingkan social distancing, pemerintah lebih baik menerapkan lockdown di sejumlah daerah yang memiliki data rinci soal korban Virus Corona.

Sebab, menurutnya hingga kini data korban Virus Corona belum disampaikan secara rinci oleh pemerintah Indonesia.

• Positif Virus Corona, Andrea Dian Ungkap Perkembangan dan Sudah Ada Air Minum: Terima Kasih Doanya

Hal tersebut disampaikan Faisal Basri melalui tayangan 'SATU MEJA' Kompas TV, Minggu (22/3/2020).

"Kan yang kita inginkan adalah persebarannya bisa kita kendalikan semaksimal mungkin," ucap Faisal Basri.

Terkait keputusan lockdown, ia menilai setiap negara memiliki pertimbangan masing-masing.

Namun, menurut Faisal Basri sejumlah negara menerapkan lockdown karena enggan Virus Corona terus menyebar di negaranya.

"Pengalaman di hampir semua negara yang mengalami beda-beda tapi lebih banyak melakukan lockdown karena tidak ingin risiko sekecil apapun, wabahnya meluas luar biasa," kata Faisal Basri.

"Lockdown itu kan pada umumnya dilakukan dua minggu, diharapkan ongkosnya itu jauh lebih murah."

Lebih lanjut, ia secara terang-terangan menilai lockdown di sejumlah daerah rawan terinfeksi lebih baik ketimbang harus melakukan social distance secara nasional.

Terkait hal itu, Faisal Basri lantas mengungkap masalah yang hingga kini belum juga terselesaikan.

• Inilah yang Terjadi pada Paru-paru Orang yang Terinfeksi Virus Corona

"Saya lebih setuju lockdown dalam arti terbatas, jadi hanya di kota-kota tertentu yang datanya jelas," ujar Faisal Basri.

"Ada masalah juga, saya sampai sekarang enggak dapatkan data yang mudah dipahami."

Faisal Basri juga membandingkan data yang disampaikan dunia dengan pemerintah Indonesia mengenai korban Virus Corona.

Ia menilai, di Indonesia data masih sulit didapatkan.

"Kalau dunia itu rinci, kalau data Indonesia itu susahnya minta ampun," terang Faisal Basri.

"Di mata saya, kalau darurat presiden membuat sejenis apa yang agak mirip dengan tsunami."

Melanjutkan penjelasannya, Faisal Basri kembali mengungkit perbedaan Satgas bencana bentukan presiden sebelumnya dengan yang kini, Penanganan Corona.

Diketahui, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dipercaya Jokowi untuk memimpin Satgas Penanganan Corona.

"Otoritas khusus, kalau enggak salah Pak JK (Jusuf Kalla) ya pemimpinnya itu," kata Faisal Basri.

"Kalau Pak Donni perkewuh bener (sungkan -red), enggak jelas menurut saya kewenangan yang dia miliki tidak cukup."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)