Indonesia Belum 'Lockdown', Tim Pakar Covid-19 BNPB: Ada Implikasi Ekonomi, Sosial, dan Keamanan

TRIBUNWOW.COM - Prof Wiku Adisasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan alasan mengapa Indonesia tidak menerapkan sistem lockdown.

Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah konferensi pers yang diadakan Rabu (18/3/2020) di Kantor BNPB, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga sempat menegaskan bahwa Indonesia belum akan menetapkan lockdown, namun menganjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

• Ketua Pakar Penanganan Covid-19 Larang Memandang Negatif Pasien Positif Corona: Hindari Stigmatisasi

Dikutip TribunWow.com dari KompasTV, Prof Wiku menjelaskan bahwa lockdown akan mengakibatkan berbagai risiko yang bisa merugikan masyarakat.

"Tindakan lockdown artinya membatasi wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, implikasi sosial, dan implikasi keamanan," terang Prof Wiku.

"Maka dari itu, kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini."

"Kembali lagi social distancing adalah yang paling efektif," imbuhnya.

Prof Wiku juga mengungkapkan pemerintah belum mengambil kebijakan lockdown karena mempertimbangkan banyaknya warga Indonesia yang masih menggantungkan hidupnya dari upah per hari.

Apabila mereka tidak bekerja pada hari itu, mereka juga tidak akan mendapatkan nafkah yang bisa digunakan untuk bertahan hidup.

"Di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian, dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan," jelas Prof Wiku.

• Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19 Jelaskan Pasien yang Terjangkit Virus Corona Bisa Sembuh Sendiri

"Karena dengan lockdown orang ada di rumah semuanya maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan dan itu secara ekonomi berbahaya," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, lockdown merupakan tindakan mengunci suatu kawasan untuk mencegah sesuatu masuk atau keluar.

Kebijakan lockdown dalam suatu negara hanya bisa di tetapkan oleh orang yang berwenang atau memiliki kekuasaan tinggi seperti presiden atau perdana menteri.

Kebijakan tersebut baru diberlakukan ketika negara sedang dalam keadaan darurat.

Status lockdown tersebut juga bisa dilakukan di sebuah tempat atau fasilitas wilayah tertentu.

Orang-orang yang berada di sekitar wilayah itu tidak diperkenankan untuk keluar atau memasuki wilayah lainnnya.

Sementara itu, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia tidak melakukan lockdown, namun hanya melakukan beberapa pembatasan bagi warga.

"Perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," ujar Jokowi.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," imbuhnya.

Meskipun Indonesia menyatakan belum menetapkan lockdown, Jokowi tetap menganjurkan untuk melakukan pembatasan aktivitas.

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata Jokowi.

• Status Darurat Wabah Virus Corona Diperpanjang, Program Mudik Gratis 2020 Berpotensi Ditiadakan

Lihat tayangan selengkapnya dari menit pertama:

(TribunWow.com)