Singgung Kebijakan Anies yang Dibatalkan karena Jokowi, Haris Azhar: Jangan Ribut Daerah dan Pusat

TRIBUNWOW.COM - Direktur Lokataru, Haris Azhar menyinggung soal dihapusnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah mendapat imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Anies Baswedan akhirnya kembali memberlakukan jam operasional transportasi umum di Jakarta secara normal.

Sebelumnya, Anies Baswedan sempat memberikan pembatasan transportasi umum untuk meminimalisir terjadinya interaksi atau kontak fisik dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona.

• Debat dengan Ali Ngabalin soal RS Rujukan Tak Ada Alat Cek Corona, Haris Azhar: Mesti Dilockdown Dia

Dilansir TribunWow.com dalam acara Dua Arah yang tayang di Youtube KompasTV, Senin (17/3/2020), Haris Azhar awalnya berpendapat soal keadaan di Indonesia dengan merebaknya Virus Corona.

Haris Azhar mengatakan untuk menetapkan status lockdown memang banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan.

"Kalau menurut saya, komprehensif, tidak bisa memilih satu hal di antara yang lain," ujar Haris Azhar.

"Saya soal lockdown, menurut saya juga jangan buru-buru diskusi lockdown atau enggak," sambungnya.

Namun, meski belum ditetapkan sebagai lockdown, Haris Azhar berharap Jokowi memberikan alasan yang melatarbelakanginya.

Dirinya juga meminta Jokowi memberikan penjelasan mengenai syarat, atau dalam kondisi yang bagaimana, suatu daerah atau negara bisa dinyatakan sebagai lockdown.

"Soalnya presiden tadi saya tungguin dia (Jokowi) cuman bilang kalau 'Keputusan ada di saya'," kata Haris Azhar.

"Saya sebanarnya menunggu presiden mengutarakan syarat-syarat lockdown," jelasnya.

Apalagi Jokowi mengatakan yang memiliki wewenang untuk menentukan setiap daerah lockdown adalah Pemerintah Pusat bukan Pemda.

Maka dari itu, Haris Azhar berharap Jokowi bisa memberikan gambaran kapan waktu yang tepat untuk menetapkan status lockdown tersebut.

• Curhatan Pasien 01 Sembuh dari Virus Corona, Menangis karena Identitas Bocor: Jadi Korban Dua Kali

"'Skala ini saya tidak akan lockdown, saya meminta kepala daerah untuk tidak lockdwon'," kata Hariz mencontohkan Jokowi.

"Tapi lockdown akan dilakukan jika ada unsur-unsurnya, atau misalnya didiskusikan hal-hal tersebut jika sudah mencapai titik tersebut harus lockdown," sambungnya.

"Jadi menurut saya begini, satu proporsional, yang mau di-social distance di bagian yang mana, negara harus ke sana," tegasnya.

Lebih lanjut, Hariz Azhar kemudian menyoroti soal kebijakan dari Anies Baswedan yang dibatalkan setelah mendapatkan imbauan dari Jokowi.

Menurutnya, antara Anies Baswedan (Pemerintah Daerah) dan Jokowi (Pemerintah Pusat), sama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melindungi warganya.

Haris Azhar menilai Anies Baswedan dalam mengambil kebijakan tersebut tentunya sudah memikirkan dampak buruk dan baiknya, dan tentunya juga berpedoman pada undang-undang maupun Peraturan Pemerintah (Perpu).

"Jangan juga ribut daerah sama pusat, bus harus dikembalikan, ramai," harap Hariz Azhar.

"Buzzernya nanti bilang, nih Anies maunya apa."

"Menurut saya Anies dan Jokowi menurut saya sama-sama mempunyai tanggung jawab."

"Baca undang-undang penanganan wabah, baca peraturan pemerintahnya, baca undang-undang kesehatan," pungkasnya.

Simak videonya:

• Sandiaga Uno Ungkap Hasil Survei pada Pemerintah soal Virus Corona: Kami Tak Tunjukkan Reaksi Buruk

Mardani Ali Minta Jokowi Tak Hanya Bernarasi

Sebelumnya, dalam acara tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih tegas dalam pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, Mardani Ali mulanya menyinggung soal pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan belum ada rencana memberlakukan lockdown untuk Indonesia.

Mardani Ali mengakui hal itu memang menjadi kewenangan dari seorang presiden.

Dirinya juga masih bisa menerima soal status negara Indonesia di tengah maraknya penyebaran Virus Corona.

"Lockdown atau tidak, saya senang, saya bahagia, monggo ambil wewenangnya," ujar Mardani Ali.

Meski begitu, Mardani Ali mengingatkan kepada Jokowi ataupun pemerintah untuk tetap memerhatikan bagaimana kondisi yang terjadi.

Ia juga mengingatkan akan ada ledakan pandemi Virus Corona andai tidak ada lockdown atau minimal slowdown.

"Kalau tidak ada slowdown atau lockdown akan ada ledakan pandemi," katanya.

"Tapi ketika kita lockdown atau slowdown kita akan mampu (mengatasi pandemi)," sambungnya.

• Rocky Gerung Sebut Pemerintah Panik Gara-gara Virus Corona: Membayangkan Pemasukan

Maka dari itu, Mardani Ali meminta Jokowi untuk mempertimbangkan kembali.

Selain itu, Mardani Ali kemudian menyinggung soal Jokowi yang kurang tegas dalam melakukan pencegahan Virus Corona yang memiliki nama penyakit Covid-19.

Dirinya mendesak Jokowi untuk melakukan aturan nyata yang tegas, bukan hanya sekadar imbauan.

"Slowdown atau lockdown monggo dibuat, kalau imbauan di rumah saja, beribadah, bekerja, tidak bisa imbauan, sekarang bukan saatnya kita berdoa saja atau imbauan saja," tegasnya.

"Mana aturannya, Singapura sudah jelas, bahwa social distancing minimal satu meter, namanya tempat duduk harus ada jarak, di kita mana?"

Lebih lanjut, Mardani Ali memperlihatkan sebuah data grafik tentang Virus Corona yang terus melonjak.

Hal itu tentu patut dipikirkan dengan benar oleh pemerintah.

Oleh karenanya, dia berharap Jokowi tidak hanya bernarasi untuk memberikan imbauan, melainkan juga harus dibarengi dengan eksekusi aturan yang nyata.

"Dari grafik beda sendiri, dan naik sendiri," ungkap Mardani Ali.

"Artinya kondisi negara kita jauh lebih berat ketimbang negara lain, oleh karena itu jangan bernarasi, ambil eksekusi."

"Monggo Pak Presiden ambil eksekusi," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)