Sindir Buruknya Koordinasi Pemerintah Atasi Corona, Rocky Gerung: Kalau Saya Teroris, Saya Bersyukur

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi soal koordinasi pemerintah dalam menanganani wabah Virus Corona (Covid-19).

Menurutnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi Covid-19 memiliki kualitas yang buruk.

Rocky Gerung melihat tidak ada keteraturan dalam koordinasi antar pejabat pemerintahan dalam penyampaian informasi terkait Covid-19.

• Pasien 01 Minta Publik Tak Asal Hakimi Pasien Corona: Saya Selama Diisolasi 1 Minggu Nangis Terus

Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (16/3/2020), Rocky Gerung bahkan mengibaratkan apabila dirinya seorang teroris, maka ia akan bersyukur atas kualitas koordinasi pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik.

"Kalau saya teroris, saya bersyukur bahwa Indonesia memperlihatkan ketidakmampuan untuk mengkoordinasikan informasi," jelas Rocky Gerung.

Ia juga mengatakan penangana Corona sama seperti penanganan teroris yang asal-asalan.

"Jadi yang dipamerkan ke publik, dalam, maupun luar negeri adalah bahwa Indonesia punya manajemen buruk dalam mengolah opini publik," lanjutnya.

Pria yang pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia (UI) itu melihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini, akan berpengaruh buruk terhadap persepsi investor soal Indonesia.

"Itu sinyal buruk buat investor, sinyal sinyal baik untuk para koruptor," kata Rocky Gerung.

"Dan tidak ada satu pedoman pembuatan press release kan."

"Enggak ada pedoman tentang siapa yang mesti bicara duluan, jadi berebut pengin ngomong tapi enggak ada isi semua kan," lanjutnya.

• Atasi Corona, Anies Baswedan Minta Warga Jakarta Maklumi Antrean Panjang Transportasi Umum

Rocky Gerung menyayangkan adanya asumsi Indonesia bebas COVID-19.

"Buat orang yang masuk ot**nya bagus menganggap Indonesia ini kayak orang id**t."

"Bukan dalam rangka meledek, tapi mengatakan bahwa kan Anda negara yang dari awal tahu bahwa pelayanan kesehatan buruk."

"Tapi kenapa bisa percaya diri bahwa enggak ada virus bisa menempel di paru-paru warga negara?" sindir Rocky Gerung.

"Kan konyol," pungkasnya.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-10.03:

Istana Bantah Tak Serius Tangani Corona

Wabah Virus Corona (COVID-19) kini mulai semakin terasa di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Lonjakan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang cukup banyak, menimbulkan tanya dari masyarakat.

Muncul pihak yang menuding pemerintah tak berusaha maksimal dalam menangani COVID-19.

Dikutip dari YouTube PRIME TALK metrotvnews, Kamis (12/3/2020), Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Dany Amrul Ichdan membantah bahwa pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID-19.

Awalnya Analis Kebijakan Publik Trubus Rhadiansyah, menilai pemerintah belum maksimal dalam menangani COVID-19.

Argumennya didasari melalui tingginya jumlah ODP dan PDP yang diumumkan oleh pemerintah.

"Menurut saya belum, karena saya lihat kalau mengatakan tepat berarti kan tidak ada peningkatan jumlah ODP atau PDP, tetapi kan kita lihat ada peningkatan," kata Trubus.

"Berarti selama ini penanganannya belum optimal," tambahnya.

• Fatwa MUI: Umat di Daerah Rawan Virus Corona Boleh Tinggalkan Salat Jumat

Trubus menilai langkah pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat juga menjadi faktor kurangnya pengikutsertaan masyarakat sipil dalam penanganan COVID-19.

"Yang ada sekarang ini, justru sifatnya top door, dari atas, maka yang terjadi masyarakat kan pasif posisinya," ujarnya.

Ia mengatakan imbas dari kebijakan yang hanya didominasi oleh pemerintah, menyebabkan kurangnya kesiapan daerah-daerah dalam menangani COVID-19.

"Karena itu kalau anda lihat, di daerah belum berjalan protokol itu sebagaimana mestinya, ada yang sudah berjalan, tapi sebagian masih belum," sambung Trubus.

Istana Bantah Tak Maksimal Atasi COVID-19

Menanggapi tudingan tersebut,Tenaga Ahli Utama KSP Dany Amrul Ichdan membantah pemerintah tak maksimal mengatasi COVID-19.

Dany menjelaskan bahwa peningkatan jumlah ODP dan PDP bukan berarti pemerintah lalai dalam menangani COVID-19.

• Virus Corona Merebak, Anies Baswedan: Semua Destinasi Hiburan, Ancol, Ragunan, Monas Tutup 2 Pekan

Justru sebaliknya, Dany mengatakan peningkatan jumlah tersebut, menandakan pemerintah terus bergerak aktif mendeteksi potensi-potensi COVID-19 yang ada di masyarakat.

"Kita juga pemerintah melihat, terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada, yang perlu saya sampaikan adalah kenaikan jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, tidak menunjukkan bahwa kita jelek," kata Dany.

"Dengan penambahan orang dalam pemantauan, berarti menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil untuk melihat segmen-segmen mana, atau populasi-populasi mana yang dianggap atau punya risiko memberikan penularan, maka dilakukan observasi, dan isolasi."

"Jadi penambahan jumlah orang dalam pemantauan menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam mensegmenkan, dan memberlakukan orang dalam pemantauan, sehingga bisa dieliminir risiko-risiko yang akan ditimbulkan," pungkasnya. (TribunWow.com/Anung)