Meski Politisi Demokrat Sebut Jokowi Tak Jelas soal Hasil Survei Menteri: Tak Murni Salah Presiden

TRIBUNWOW.COM - Politikus Demokrat, Andi Nurpati hasil survei tingkat kepuasan pada menteri yang dilakukan Indo Barometer.

Dalam survei itu, tingkat kepuasan masyarakat menteri lebih rendah pada periode sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Andi Nurpati saat menjadi narasumber di acara Satu Meja Kompas TV pada Rabu (19/2/2020).

• Politisi PKS Sebut Beberapa Menteri yang Buat Gaduh, Singgung Nadiem Makarim hingga Edhy Prabowo

Menurutnya tingkat kepuasan menteri turun karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak jelas dalam menyampaikan program utama yang diberikan kepada menterinya.

"Kalau saya memandang ada dua sebetulnya yang bisa terjadi dari survei tadi."

"Pertama Presiden enggak jelas, enggak jelas arahannya kepada menteri-menterinya, grand program-nya itu di setiap kementerian," kata Andi.

Sedangkan visi-misi Presiden yang pernah diungkapkan sebelumya hanya bersifat umum

"Itu kan global, kebijakan di tiap kementerian itu harusnya ada grand program-nya yang sudah sepakati misalnya, tahun pertama ini, tahun kedua ini dan seterusnya sampai tahun ke lima."

"Kalau tadi menterjemahkan visi misi itu tidak cukup bagi menteri, karena dia juga bingung kan karena terlalu global," jelasnya.

• Erick, Nadiem, dan Wishnutama Ngaku Berat Jadi Menteri Jokowi, Najwa Shihab: Tukeran Mau Enggak?

Kemudian, wanita 53 tahun ini menilai bahwa banyak menteri tidak ditempatkan sesuai kemampuannya.

"Jadi itu yang kedua adalah menteri yang memang tadi tidak menguasai bidang yang dia tempat dia menjadi menteri disebabkan oleh beberapa hal jadi the right man on the right place itu tidak tercapai secara maksimal," ungkap Andi.

Meski demikian, itu bukan 100 persen salah Jokowi.

Pasalnya, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pesanan jatah menteri dari partai politik koalisi.

"Banyak faktor di antaranya ini adalah ya ini kan bagi-bagi menteri partai A menginginkan posisi menteri ini, orangnya sudah ditetapkan ini, padahal menurut belum tentu juga cocok, tapi itu yang disodorkan oleh partai yang mau bagaimana."

"Bagi presiden juga tidak ada pilihan, jadi ada fifty-fifty jadi tidak murni kesalahan presiden juga di situ dalam konteks ini, ini kan secara politis," jelasnya.