Terkini Nasional

Draft RUU Omnibus Law Terbaru Dipermasalahkan, Mahfud MD Duga Ada Kesalahan Ketik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menduga ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menduga ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam pasal 170 ayat 1 Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan, bahwa pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan yang ada pada UU tersebut, dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU tersebut.

Komentar Refly Harun soal PP Bisa Batalkan UU, Singgung Penyusun Draf Omnibus Law: Bukan Orang Hukum

Mahfud MD: Keadilan dan Kemakmuran Belum Ada di Indonesia

Lalu pada pasal 170 ayat (2) disebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP.

Pada ayat (3) dalam pasal yang sama dijelaskan, dalam rangka penetapan PP, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Mahfud mengatakan hal tersebut ketika ditemui di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020) seperti dikutip dari Tribunnews.

Ia menegaskan bahwa undang-undang tidak bisa diganti lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut Mahfud, produk peraturan yang dibuat pemerintah dan dapat mengganti UU adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Meski begitu, Mahfud mengaku tidak mengetahui ada aturan tersebut pada Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Mahfud, sebaiknya pasal tersebut disampaikan ke DPR dalam proses pembahasan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mahfud MD Bilang Ada Salah Ketik di Pasal 170 Pada Draf RUU Omnibus Law"

Ikuti kami di
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Buyung Haryo
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved