Dituding sebagai Penyebar Isu Pemulangan WNI Eks ISIS, Begini Pembelaan Menag Fachrul Razi

TRIBUNWOW.COM - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi angkat bicara soal rumor pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

Dilansir TribunWow.com, Fachrul Razi menyebut tak pernah menyatakan akan memulangkan WNI eks ISIS tersebut.

Melalui tayangan YouTube metrotvnews, Rabu (5/2/2020), Fachrul Razi pun mengungkap tindakan sadis ISIS yang melatih anak kecil untuk membunuh orang.

Mulanya, Fachrul Razi tegas membantah rumor pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

• Singgung Nama Mahfud MD, Menag Fachrul Razi Enggan Banyak Bicara soal Isu Pemulangan WNI Eks ISIS

• Ditanya soal Isu Pemulangan WNI Eks ISIS, Menag Fachrul Razi: Saya Tidak Mau Lagi Ngomong di Media

Tak hanya itu, Fachrul Razi juga menyinggung Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

"Saya tidak pernah menyatakan BNPT akan memulangkannya," terang Fachrul Razi.

"Saya terkejut juga begitu saya lihat di WA ada dua berita yang berbeda."

Lantas, Fachrul Razi menyebut sejumlah media yang keliru memberitakan isu pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

"Satu dimunculkan oleh Tempo, mengatakan saya mengatakan BNPT akan memulangkan 600 WNI yang terlibat ISIS," ucap dia.

"Kemudian yang satu lagi itu Okezone, ini isi beritanya betul tapi judulnya yang enggak betul."

"Judulnya itu dibuat 'Pemerintah merencanakan pemulangan eks ISIS di Timur Tengah'."

Terkait permberitaan tersebut, Fachrul Razi mengaku langsung mengeluarkan rilis resmi.

Menurutnya, dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan pernyataan akan memulangkan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

"Oleh sebab itu kemudian saya keluarkan rilis saya, jadi kalau dibilang ralat bukan ralat," kata Fachrul Razi.

"Saya belum pernah menyatakan sesuatu kok kepada pers, kepada publik."

Lebih lanjut, Fachrul Razi menjawab pertanyaan soal kepastian pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

Namun, Fachrul Razi justru meceritakan soal deklarasi Bravo 5 yang diketuai olehnya.

"Bukan, ini ceritanya begini upaya paham, jangan sampai salah menangkap," terang Fachrul Razi.

"Tanggal 1 hari Sabtu kemarin saya Ketua Umum Relawan Bravo 5, kami sepakat Bravo 5 ini menjadi ormas dan mendukung pemerintah."

• Tangis Anak WNI Eks ISIS yang Tak Bisa Pulang ke Indonesia: Saya Tak Tahu Ayah Membawa Kami ke Sini

Terkait hal itu, Facrul Razi menceritakan pengakuan satu di antara pejabat BNPT soal kekejaman ISIS.

"saya undang beberapa pejabat terkait untuk memberikan masukan, salah satunya adalah BNPT," ucap Fachrul Razi.

"BNPT ini diwakili oleh Mayor Jenderal Lubis."

Pada kesempatan itu, Fachrul Razi menceritakan soal ISIS yang melatih anak di bawah umur untuk menembak manusia hidup-hidup.

"Dia menceritakan betapa sadisnya ISIS ini, mulai melatih anak-anak kecil menembak," terangnya.

"Yang dijadikan sasaran tembak adalah tawanan-tawanan yang diborgol."

Tak hanya itu, ISIS disebutnya juga melakukan hal kejam lainnya.

Seperti memutilasi hingga membakar manusia hidup-hidup.

"Nah, kemudian juga dia menunjukkan bagaimana memotong kepala, meledakkan kepala, membakar manusia hidup-hidup dan lain sebagainya," ujar Fachrul Razi.

Melihat kekejaman tersebut, Fachrul Razi mengaku tak dapat membayangkan jika WNI eks ISIS itu benar0benar dipulangkan.

Sebab, banyak kekhawatiran WNI ini akan berbuat hal serupa saat sudah kembali ke Indonesia.

"Sadisnya sangat luar biasa, nah beliau mengatakan, bayangkan kalau ini pulang ke Indonesia apa jadinya ini?," tanya dia.

"Bagaimana lagi membina itu, tokohnya mengatakan membina manusia baik menjadi teroris cukup waktu 2 jam."

Ia menambahkan, membina eks ISIS untuk kembali menjadi manusia yang baik memerlukan waktu yang cukup lama.

"Tapi membinanya untuk kembali menjadi orang baik butuh bertahun-tahun mungkin," kata dia.

Meskipun begitu, ia mengaku akan waspada jika WNI eks ISIS itu benar-benar dipulangkan.

"Oleh sebab itu saya berikan penekanan pada Bravo 5, waspadai kalau ini dipulangkan," ujarnya.

"Kita harus kerja keras membantu pemerintah untuk membina mereka."

Simak video berikut ini dari menit awal:

Kritik PKS

Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengimbau pemerintah untuk memulangkan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

Dilansir TribunWow.com, Nasir Djamil menyatakan pemulangan tersebut berdasar pada prinsip kemanusiaan.

Ia menyebut, pada 2017 lalu bahkan Badan Nasional Penanggulangan Terosisme (BNPT) juga memulangkan sejumlah WNI eks ISIS.

Melalui tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (5/2/2020), mulanya Nasir Djamil menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Tangis Anak WNI Eks ISIS yang Tak Bisa Pulang ke Indonesia: Saya Tak Tahu Ayah Membawa Kami ke Sini

Sebelumnya, Jokowi secara pribadi mengaku enggan memulangkan WNI eks ISIS yang kini masih berada di Timur Tengah.

Terkait hal itu, Nasir Djamil menilai pemerintah seolah tak memiliki sikap tegas.

"Ya sebenarnya agak aneh juga kalau kemudian di pemerintah kok seperti tidak punya sikap," ucap Nasir Djamil.

"Artinya tadi presiden mengatakan 'Secara pribadi saya tidak tapi tunggu ratas (rapat terbatas)'."

Lantas, ia pun menyinggung pengakuan BNPT yang pernah memulangkan WNI eks ISIS dri Timur Tengah.

Menurut Nasir, bahkan pada 2016 lalu BNPT memulangkan 50 WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

"Sebenarnya kalau merujuk ke belakang karena Komisi III ya saya anggota Fraksi PKS, kami mendengar dari BNPT," terang dia.

"Bahwa sebenarnya tahun 2016 itu mereka sudah memulangkan 50 warga negara eks ISIS."

Bahkan, WNI eks ISIS tersebut kini sudah dikembalikan ke masyarakat.

"Dan 18 di antaranya itu dilakukan upaya deradikalisasi," terang Nasir.

"13 dari 18 itu oleh BNPT tahun 2017 dikembalikan ke warga masyarakat."

"Artinya mereka mengalami proses reintegrasi," sambung Nasir.

• Imbau WNI Eks ISIS Segera Dipulangkan, Politisi PKS Soroti Sikap Jokowi: Kok Enggak Punya Sikap?

Terkait hal itu, Nasir pun menganggap pemulangan WNI eks ISIS kini juga bisa dilakukan.

Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS itu juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah.

"Kalau 2016 sudah dilakukan itu, kenapa kita ribut-ribut pulangkan atau tidak?," ucap Nasir.

"Karena PBB itu mengatakan bahwa seluruh negara bertanggung jawab atas penduduknya."

"Kecuali mereka diadili di Suriah berdasarkan standar internasional," pungkasnya. (TribunWow.com)