Gubernur Kaltim Isran Noor: Lebih Baik Tidak Ada Ibu Kota Negara di Kaltim jika Merusak Hutan

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, akan menghentikan sendiri pembangunan ibu kota negara jika merusak hutan.

Komitmen tersebut dia sampaikan saat pertemuan bersama Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (3/2/2020).

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan," ungkap Isran saat ditemui usai pertemuan di kantor Gubernur, Senin.

• Luhut Pandjaitan Sebut Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

Isran menegaskan, menjaga lingkungan adalah hal penting untuk keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim.

Sehingga wajib hukumnya untuk dijaga.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional.

• Jokowi Mau Semua ASN Langsung Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim: Sudah Perintahkan Menpan-RB

"Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim," ucap dia.

Karena itu dirinya berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi yang ditunjuk yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dua wilayah itu bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektare

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya.

• Basuki Hadimuljono Konfirmasi Hungaria Tanam Investasi Senilai USD 1 Miliar di Ibu Kota Baru

Rencananya, ada 40.000 hektare lahan dijadikan kawasan induk ibu kota baru.

Selanjutnya, untuk pengembangan kota akan memakan luasan wilayah menjadi 180.000 hektare dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi itu.

Sejumlah pihak khawatir mega proyek ibu kota negara ini akan merusak lingkungan.

Namun, kekhawatiran itu dibantah pemerintah, karena konsep pembangunan ibu kota negara menggunakan hutan kota (forest city).

Hungaria Tanam Investasi Senilai USD 1 Miliar

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengonfirmasi ketertarikan Hungaria untuk menanam investasi di ibu kota baru.

Dilansir TribunWow.com, Pemerintah Hungaria mengungkapkan ketertarikannya dalam pengembangan ibu kota negara baru (IKN).

Sebelumnya diketahui Uni Emirat Arab (UEA) telah berkomitmen untuk berinvestasi senilai USD 22,8 miliar atau setara Rp 310 triliun.

Dalam kunjungan kerja di Yogyakarta, Perdana Menteri Viktor Orban menyampaikan ketertarikan tersebut.

"Mereka menyampaikan ketertarikannya ketika melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. Kami sepakat untuk membentuk Hungary-Indonesia Investment Plan," kata Basuki, dikutip dari Kompas.com, Minggu (19/1/2020).

Kerja sama unilateral tersebut mencakup pengembangan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, dan pengolahan sampah.

Nantinya, nilai investasi Hungaria mencpai USD 1 miliar atau setara Rp 13,6 triliun.

Perjanjian kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Hungaria akan dilakukan pekan ini.

Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui kerja sana ini.

"Saya sudah lapor Pak Presiden Joko Widodo, juga Pak Luhut (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi). Signing-nya kalau Beliau (Jokowi) sudah oke," katanya.

IKN akan menempati dua wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

IKN akan menempati wilayah seluas 256.000 hektare, dengan rincian kawasan inti 56.000 hektare dan kawasan pemerintah seluas 5.600 hektare.

• Ini Sosok Sibarani Sofian yang Jadi Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru Nagara Rimba Nusa

Tak Ada Skema Pinjaman

Dilansir dari laman resmi setkab.go.id, Jokowi menegaskan tidak ada skema pinjaman dalam pembangunan IKN.

Ia menyebutkan hanya ada skema investasi dan kerja sama dengan negara-negara yang turut membantu pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Yang kita tawarkan, satu, tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” kata Jokowi, Jumat (17/1/2020).

Jokowi telah mengajak tiga tokoh internasional untuk menjadi dewan pengarah pembangunan IKN.

Ketiga tokoh tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO Soft Bank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Ketiganya dipilih karena dianggah memiliki reputasi baik di dunia internasional.

“Karena saya melihat Beliau-Beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” kata Jokowi.

Agenda Pemindahan Ibu Kota

Dikutip dari Tribunnews.com, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar dengan agenda rencana pembangunan dan pemindahan IKN pada Senin (20/1/2020).

Dalam rapat tersebut, Komite I DPD RI mengundang sejumlah pakar tata kota untuk membahas agenda rencana IKN.

Menurut pakar tata kota Yayat Supriyatna, pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1 sampai 0,2 persen.

Pemindahan IKN juga diharapkan akan menurunkan kesenjangan antarwilayah.

“IKN pindah ke Kaltim akan mendorong investasi di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekitarnya," kata Yayat, Senin (20/1/2020).

"Yang lebih penting, bisa mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor nontradisional di provinsi tersebut," lanjutnya.

Yayat mendorong agar pemerintah segera menyusun grand-desain dan desain pembangunan sosial.

Pembangunan dalam Percepatan

Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Bernardus Djonoputro, menyebutkan pembangunan IKN sedang dalam mode percepatan.

Ia menjelaskan proses pemindahan IKN saat ini tidak sesuai dengan tata urutan proses perencanaan pembangunan sebagaimana mestinya.

“Karena itu kami dari IAPI akan mengawal dan menjaga tata urutan pekerjaan membangun IKN ini berjalan sesuai perencanaan dan perancangan yang dikembangkan dari niat politik pemerintah Jokowi untuk pindah Ibu Kota Negara," kata Bernardus.

"Perancangan itu 'kan di hilir dan ini yang sudah jalan yaitu mendesain, sedangkan perencanaan di hulu yang masih bersifat arahan," jelasnya.

Menurut Bernardus, ibu kota seharusnya menjadi barometer bagi kota-kota lain di Indonesia.

Ia menambahkan membangun ibukota bukan hanya membangun gedung pemerintahan, tetpai mengembangkan tatanan kehidupan baru.

“Memindahkan ibu kota negara merupakan suatu proses perencanaan yang membutuhkan visi besar, konsistensi kebijakan, dan kepemimpinan yang kuat," tambah Bernardus.

(Kompas.com/Zakarias Demon Daton/TribunWow.com/Brigita Winasis)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gubernur Kaltim Akan Hentikan Pembangunan Ibu Kota Negara jika Rusak Hutan"