Soal Polemik Natuna, Sandiaga Uno Puji Langkah Pemerintah: Seperti Ide Prabowo Subianto

TRIBUNWOW.COM - Mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Sandiaga Uno turut berkomentar terkait polemik di Natuna.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dengan China saling mengklaim kepemilikan Natuna.

Indonesia mengklaim atas dasar Zone Ekonomy Ekslusif (ZEE), sedangkan China berdasarkan Nine Dash Line.

• Sebut Ekonomi Suram, Sandiaga Uno Yakin Bertumbuh karena Aturan Baru yang Kini Ditentang Para Buruh

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Selasa (21/1/2020), Sandiaga Uno setuju dengan ide Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto atas penanganan Natuna.

Mulanya, Sandiaga Uno mengatakan memang ada keributan masalah batas wilayah.

Indonesia dan China sama-sama memiliki namanya sendiri untuk menyebut perairan tersebut.

"Kami melihat langsung dari helikopter, wilayah yang kita sebut perairan Natuna ini."

"Dan pihak China menyebutnya perairan China Selatan dan ini menjadi keributan masalah batas wilayah," jelas Sandiaga.

Namun, tak hanya Indonesia dan China yang memperebutkan wilayah tersebut.

"Dan banyak negara yang mengakui wilayah perairan ini, termasuk Vietnam, Filipina," lanjutnya.

• Sandiaga Uno Blak-blakan Ungkap Alasan Berani Tinggalkan Anies Baswedan dari Kursi Wagub DKI Jakarta

Meski demikian, Sandiaga menjelaskan bahwa klaim Indonesia adalah yang paling jelas karena sudah tertuang dalam hukum Internasional, ZEE Indonesia.

"Tapi hak kepemikilikan Indonesia atas wilayah tersebut sangat terlindungi dan memiliki batasan yang jelas di dalam zona ekslusif ekonomi Indonesia," kata dia.

Pria asal Riau ini mendukung langkah pemerintah yang ingin memperkuat pembangunan ekonomi di Natuna.

Termasuk ide Prabowo Subianto yang ingin membangun basis militer.

Zee Indonesia harus ditumbuhkan lagi dan saya mendukung pembangunan perikanan dan nelayan di daerah tersebut.

"Seperti ide Pak Prabowo untuk membangun basis militer di kepulauan Natuna sebenarnya akan meningkatkan perekonomian di sana," tambah Sandiaga.

Lihat videonya menit ke-4:47:

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Indonesia Suram

Pada kesempatan yang sama, Sandiaga menilai bahwa ekonomi di Indonesia saat ini cukup suram.

• Tanggapan Prabowo saat Sandiaga Uno Disebut Menang Pilpres 2024 oleh Jokowi: Bisa Saja

"Saya merasakan kecemasan sejak lama, merasakan kesuraman ekonomi kita," kata Sandiaga.

Meski demikian ada hal yang membuatnya tetap yakin bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh, yakni adanya Omnibus Law.

Omnibus Law atau dikenal undang-undang 'sapu jagat' adalah undang-undang yang didalamnya mencakup segala isu maupun topik.

"Saya mendapatkan pembahasan porto folio."

"Rasa optimis saya mulai tumbuh tentang perekonomian Indonesia. Dan ini karena perubahan yang dilakukan, yang utama Omnibus Law," jelas Sandiaga.

Kemudian, Sandiaga menjelaskan bahwa undang-undang Omnibus Law saat ini tengah dikaji oleh DPR.

Ia yakin, dengan Omnibus Law perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik.

"Dalam hitungan hari akan diserahkan pada parlemen."

"Dan jika kita bisa menangkap peluang ini, kita akan mendapatkan perekonomian yang lebih baik di tahun 2020," jelas Sandiaga.

• Sandiaga Uno Merasa Kasihan dengan Menteri BUMN Erick Thohir: Apa yang Kita Prediksi Mulai Terjadi

Meski demikian, Omnibus Law ini banyak mendapat penolakan dari buruh.

Dikutip dari Kompas.com pada Selasa (21/1/2020), Buruh bahkan sudah menyuarakan penolakan dengan demo besar-besaran di Gedung DPR pada Senin (20/1/2020).

Ada enam alasan mengapa buruh tidak mau menerima undang-undang yang dinamakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu.

Hal itu diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal

Pertama, tidak adanya upah minimum lagi, namun diganti dengan upah per jam.

Kemudian, tunjangan PHK yang awalnya hingga 38 bulan kini hanya akan mendapat dalam rentang enam bukan.

Ketiga, adanya tolakan soal istilah fleksibilats pas kerja.

• Ungkit Kekalahan di Pilpres 2019, Sandiaga Uno Blak-blakan Ungkap Kesibukannya: Enggak Baperan Kan?

Istilah itu dianggap membuat tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan.

Keepat, undang-undang itu dikhawatirkan menghapus banyak syarat ketat tenaga kerja asing.

Lalu, akibat fleksibilitas kerja, dikhawatirkan menghilangnya jaminan sosial.

Terakhir, adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak memberikan hak-hak buruh.

Lihat videonya mulai menit ke 6:30:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)