Ungkit Konflik Natuna, Rocky Gerung Sayangkan Pengusiran Kapal China: Pencuri Harusnya Ditangkap

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung kembali mengungkit konflik Indonesia dan China di perairan Natuna.

Sebelumnya, China sempat mengklaim kepemilikan perairan Natuna hingga memerintahkan kapal nelayannya mencari ikan di wilayah tersebut.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Rocky Gerung lantas menyoroti sikap pemerintah Indonesia.

Menurut Rocky Gerung, kapal China tak seharusnya diusir dari laut Natuna.

• Kritik Upaya China Kuasai Natuna, Menlu Jepang Toshimitsu Motegi: Jelas Milik Indonesia

• Bertemu Dubes China Bahas Konflik di Natuna, Mahfud MD: China Minta Nelayan Mereka Ganti Kerjaan

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/1/2020).

Ia menilai, konflik Natuna menimbulkan kecemasan di benak masyarakat Indonesia.

Hal itulah yang menyebabkan sejumlah pihak menginginkan Indonesia harus memerangi China.

"Bangsa ini ada di dalam kecemasan bahkan dalam soal-soal semacam Natuna kemarin itu," ucap Rocky.

"Akhirnya semua orang menganggap bahwa kita mesti perang."

Padahal menurut Rocky, perairan Natuna tak sepenuhnya milik Indonesia.

Lantas, ia memastikan kekalahan Indonesia jika perang melawan China.

"Jadi energi kita dialihkan oleh opini publik negara untuk pergi ke Natuna itu. Padahal bukan itu wilayah kita," ujar Rocky.

"Kalau kita perang itu 14 jam kita udah pasti nyerah, karena peluru kita cuma mampu 14 jam."

Menurut Rocky, dibandingkan dengan konflik Natuna, masalah tenaga kerja asing lebih pantas mendapat sorotan.

• Anies Baswedan Dibully karena Banjir, Rocky Gerung Tantang Jokowi Jelaskan soal Ini: Ngerti Gak?

Sebab, keberadaan tenaga kerja asing itu berhubungan dengan perekonomian negara.

"Karena itu masalahnya bukan Natuna tapi tenaga kerja asing dari Tiongkok yang jadi problem di seluruh Indonesia," kata Rocky.

"Nah isu itu enggak mau diangkat oleh pemerintah karena isu itu lebih berbahaya secara ekonomi."

Kembali menyinggung soal Natuna, Rocky menjelaskan logika soal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilanggar China.

"Jadi pemerintah ambil resiko main di Natuna, padahal kalau kita belajar hukum internasional wilayah kedaulatan kita itu memang cuma 12 mil," ucapnya.

"Selebihnya ada laut bebas tapi kita punya hak untuk mengolah itu, itu disebut Zona Ekonomi Eksklusif karena kita negara berdaulat."

Lebih lanjut, Rocky menyinggung pengusiran kapal China dari perairan Natuna oleh kapal perang Indonesia.

"Jadi negara berdaulat diberi hak untuk mengelola 200 mil, tapi kedaulatan kita tetap 12 mil itu," ucap Rocky.

"Sekarang masalahnya dia mencuri ikan, lalu kapal perang kita mengusir dia."

Menurutnya, kapal China lebih layak ditangkap daripada hanya diusir dari wilayah Natuna.

"Loh, pencuri itu harusnya ditangkap bukan diusir, gitu," ujarnya.

"Kan itu logikanya kan, jadi bukannya ditangkap malah diusir."

Hal itu berkenaan dengan tindakan kapal China yang mencuri ikan di wilayah Natuna.

"Karena ini bukan soal kedaulatan, ini soal pencurian.," ungkapnya.

"Pencuri di Zona Ekonomi Eksklusif."

Simak video berikut ini menit 18.40:

Bandingkan Sikap Prabowo dan Mahfud MD

Sebelumnya, Rocky Gerung membandingkan reaksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menkopolhukam Mahfud MD soal konflik di Natuna.

Diketahui, sejumlah Kapal Asing China nekat masuk ke perairan Natuna hingga terjadi perebutan wilayah dengan Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, komentar Rocky Gerung soal Natuna disampaikan saat menjadi narasumber di kanal YouTube Resonansi TV yang tayang pada Selasa (14/1/2020).

Rocky Gerung yakin bahwa nantinya akan ada usaha diplomasi yang dibangun agar Indonesia tetap dihormati dalam dunia Internasional.

"Ya pasti nanti ada saling kirim salam diplomatik supaya pelan-pelan kembali pada dasar persoalan supaya enggak ada kehilangan muka di dalam diplomasi internasional yang terjadi," ujar Rocky Gerung.

Namun, ia bertanya-tanya siapa yang akan memberikan pernyataan diplomasi terkait Natuna.

• Pasca-kunjungan Jokowi ke Natuna, Kapal China Masih Berdatangan, Istana Sebut Sudah Biasa tiap Tahun

Sedangkan, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi disebut sudah mendukung keinginan presiden untuk menjaga kedaulatan.

"Tapi kan pernyataannya siapa yang musti ngomong? Menteri Luar Negeri ngomongnya sudah membenarkan pikiran Presiden kan."

Jadi dia sudah di tingkat tinggi diplomasi karena musti membaca keinginan presiden yaitu kedaulatan harus ditegakkan, ini high politic," jelasnya.

Menurutnya, apa yang dikatakan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto soal Natuna sudah benar.

Sedangkan diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto meminta agar publik lebih kalem dengan masalah Natuna.

"Sementara Menteri Pertahanan mengerti soalnya," ungkap Rocky Gerung.

Sedangkan, baginya pernyataan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD soal Natuna malah tidak benar.

Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan bahwa tetap akan menolak jalur diplomasi dengan China terkait Natuna.

"Jadi sekarang siapa yang musti ngomong ke publik misalnya, kalau Menkopolhukam juga ngaco."

"Dia akan malu sendiri dong buat narik lagi omongannya," kritik Rocky Gerung.

• Wabup Natuna Tolak Gunakan Nelayan Pantura untuk Lawan China: Kami Hanya Mau Makan, Bukan untuk Kaya

Ia mengatakan lagi, Prabowo paham masalah Natuna.

Namun, publik justru menganggap Prabowo lebih 'welcome' pada China.

Padahal, menurutnya pikiran Ketua Umum Partai Gerindra tidak seperti itu.

"Prabowo sudah ngomong bahwa ini bisa diselesaikan tapi keterangan Prabowo seolah-seolah Prabowo permisif pada China kan," ucap Rocky Gerung.

"Padahal mungkin pikiran Prabowo tidak begitu," imbuhnya.

Sehingga, kini masalah Natuna menjadi lebih runyam lantaran ada perbedaan pernyataan antar pemerintah.

Ia mengkritik tidak ada pejabat yang jelas memberikan keterangan terkait solusi Natuna.

"Ini jadi rumit public relation, PR pemerintah."

"Karena tidak ada satu orang yang bisa keluar dan mengatasi semua itu," kritik pengamat politik asal Manado ini.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Mariah Gipty)