Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

Tanggapi Penolakan Keberadaan Dewas KPK, Tumpak Panggabean: SOP Sudah Sederhana dan Rahasia

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean menyebutkan prosedur izin Dewas KPK sudah sederhana.

Capture Youtube Najwa Shihab
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean menegaskan SOP perizinan sudah sederhana dan rahasia, dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020). 

Demokrat Tolak Dewas KPK

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan partainya menolak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020), pernyataan itu disampaikannya setelah menanggapi pembicaraan mantan Ketua KPK Abraham Samad dengan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean.

Sebelumnya, keduanya sempat membahas keberadaan Dewas KPK setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diberlakukan.

 Ketua Dewas Enggan Bicara Gamblang soal Gagalnya KPK Geledah Kantor PDIP, Begini Reaksi Najwa Shihab

Menanggapi pembicaraan tersebut, Benny mengacu pada pernyataan politisi PPP Arsul Sani yang sebelumnya mengatakan DPR menyetujui revisi UU KPK.

"Tadi sahabat saya ini menyampaikan kami di DPR menyetujui. Tidak. Kami Fraksi Partai Demokrat menolak keberadaan Dewas ini," tegas Benny K Rahman dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020).

"Sebab kami sudah tahu membaca ini akibatnya," kata Benny.

Benny menyebutkan dirinya sudah mempertimbangkan situasi saat ini pada saat pembahasan revisi UU tersebut dilakukan.

Ia menyinggung pernah menyarankan agar Tumpak menolak tawaran jabatan Ketua Dewas KPK.

"Makanya kan Opung, saya (kontak) beliau, tolak itu tawaran Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa? Kenapa kok Opung mau jadi Dewas itu?" kata Benny menyayangkan keputusan Tumpak untuk menerima jabatan tersebut.

 KPK Mengaku Belum Dapat Izin Dewas untuk Geledah PDIP meski Sudah Mengajukan: Kami Tak Bisa Apa-apa

Persetujuan DPR

Menanggapi keberatan Benny, politisi PDIP Johan Budi mengatakan sebelumnya tidak ada penolakan revisi UU dari fraksi manapun.

"Saya tidak membaca satu pun pihak yang menyebutkan bahwa ada salah satu fraksi di DPR menolak revisi Undang-Undang KPK," kata Johan Budi.

"Bukan revisi. Soal Dewas," kata Benny meluruskan tanggapan Johan.

"Apapun itu. Tapi yang sudah diputuskan itu tidak ada satu pun fraksi yang tidak menyetujui revisi Undang-Undang KPK," jawab Johan.

"Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini adalah kerja sama antara presiden dan DPR," jelas Johan.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)

Ikuti kami di
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved