Wabup Natuna Tolak Gunakan Nelayan Pantura untuk Lawan China: Kami Hanya Mau Makan, Bukan untuk Kaya

TRIBUNWOW.COM - Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprarpti, menolak rencana pemerintah yang ingin mengirimkan nelayan Pantura ke Natuna untuk memaksimalkan penggalian sumber daya alam, sekaligus meminimalisir masuknya kapal-kapal negara asing.

Menurut Ngesti, para nelayan di Natuna tidak ingin ada kehadiran orang luar yang nantinya malah akan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Kompastv, Senin (13/1/2020), mulanya Ngesti menceritakan bagaimana dirinya telah berkomunikasi dengan Nelayan di Natuna soal rencana masuknya nelayan Pantura.

• Guru Besar UI Hikmahanto Usul Indonesia Lakukan Backdoor Diplomacy terkait Natuna: Yang Rugi China

• Guru Besar UI Hikmahanto Usul Indonesia Lakukan Backdoor Diplomacy terkait Natuna: Yang Rugi China

Ia menjelaskan, para nelayan di Natuna tidak ingin mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Para nelayan Natuna melaut hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

"Mau kaya atau hanya untuk mau makan? 'Kami hanya mau makan, bukan untuk kaya'," kata Ngesti mengutip perbincangannya dengan nelayan Natuna.

"Artinya kehadiran nelayan-nelayan Natuna sebetulnya sudah ada, cuman belum maksimal," ujarnya.

Ngesti juga menegaskan, apabila pemerintah pusat memang tetap ingin mendatangkan nelayan Pantura ke Natuna, maka ada aturan yang harus dipatuhi.

Aturan tersebut menurut Ngesti adalah para nelayan Pantura harus mengikuti aturan melaut para nelayan Natuna.

"Maka kalau misalnya hanya untuk menghadirkan saja, mereka datang ramai-ramai ke Natuna ini, kalau hanya untuk meramaikan, harus ikut aturan yang ada di nelayan-nelayan kami," papar Ngesti.

Ngesti tidak ingin setelah nelayan Pantura berbondong-bondong masuk ke Natuna, kehadiran nelayan lokal justru tersingkirkan.

"Nelayan-nelayan kami kearifan lokal itu ada," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berencana mendatangkan nelayan dari pantai utara Jawa atau Pantura untuk membantu para nelayan lokal di Natuna mengisi daerah tersebut.

Pemerintah pusat berharap kehadiran nelayan Pantura di Natuna akan dapat meminimalisir masuknya kapal-kapal dari negara asing yang memanfaatkan kekosongan ruang.

"Wilayah itu tak boleh kosong makanya kita nanti akan datangkan nelayan dari pantura," terang Moeldoko, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

• Reaksi Kapal China saat Diminta Keluar dari Natuna oleh TNI AL: Jangan Mengintervensi Kami

• Reaksi Kapal China saat Diminta Keluar dari Natuna oleh TNI AL: Jangan Mengintervensi Kami

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-3.18:

Nelayan Natuna Tolak Kehadiran Nelayan Pantura

Keberadaan kapal-kapal negara asing terutama China menyebabkan para nelayan Natuna kesulitan untuk melaut dengan tenang dan aman.

Namun bukan hanya kapal negara asing, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Herman mengatakan para nelayan di Natuna juga menolak rencana pemerintah yang berniat mendatangkan nelayan Pantura.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (13/1/2020), Herman mengatakan alasannya menolak nelayan Pantura lantaran status mereka yang berbeda.

• Guru Besar UI Hikmahanto Usul Indonesia Lakukan Backdoor Diplomacy terkait Natuna: Yang Rugi China

Ia menjelaskan nelayan di Natuna beroperasi secara mandiri.

Berbeda dengan nelayan Pantura yang beroperasi di bawah cukong atau bos pemilik kapal.

"Kenapa kami menolak, karena nelayan Pantura tidak seperti kami nelayan Natuna, yang merupakan nelayan mandiri," kata Herman melalui telepon, Senin (13/1/2020).

Herman menerangkan para nelayan di Natuna menangkap ikan menggunakan kapal hingga alat-alat milik pribadi.

"Jadi satu nelayan bisa satu kapal, ada juga yang satu kapal 4 orang, namun bukan orang lain, mereka bersaudara atau kakak adik. Atau ada juga yang membuat kapal dengan cara bersama dan dipergunakan juga bersama," jelas Herman.

Herman enggan menyebut para nelayan Pantura tersebut sebagai nelayan, menurutnya mereka itu hanyalah buruh nelayan.

"Seharusnya mereka tidak disebut nelayan, melainkan buruh nelayan. Karena bekerja dengan orang lain," paparnya.

Ia kemudian mengatakan ikan-ikan tangkapan nelayan mandiri lebih berkualitas sebab dijual langsung pada hari itu juga.

Berbeda dengan ikan yang sebelumnya sudah disimpan di alat pendingin terlebih dahulu.

Nelayan Bunguran Timur, Marzuki memberikan masukan kepada pemerintah apabila ingin membantu lebih baik memberikan bantuan kapal dan radio.

"Jika pemerintah ingin membantu kami menjaga kedaulatan di utara Laut Natuna, maka bantulah kami kami kapal dengan ukuran 5 GT dan pengadaan alat komunikasi atau radio yang lebih jauh hingga bisa ke kawasan ZEE Indonesia," kata Marzuki.

Marzuki juga mengkhawatirkan masuknya nelayan luar akan merusak ekosistem.

Ia mengatakan selama melaut, para nelayan di Natuna selalu memancing dengan cara tradisional.

"Contohnya, sampai saat ini laut Natuna alhamdulillah tatap kaya akan hasil lautnya, karena ekosistemnya memang terjaga," jelasnya.

• Pasca-kunjungan Jokowi ke Natuna, Kapal China Masih Berdatangan, Istana Sebut Sudah Biasa tiap Tahun

• Rocky Gerung Pesimis Jokowi Mampu Selesaikan Konflik Natuna, Singgung Nama Prabowo Subianto

(TribunWow.com/Anung Malik)