Sebut Edhy Prabowo Tak Tegas, Pakar Hukum Soroti Kapal Asing di Natuna: Masyarakat China Tertawa

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut kebijakan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, justru melunak.

Diketahui, Edhy Prabowo sempat mengatakan tak akan menenggelamkan kapal yang melewati tanpa izin dan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Hikmahanto Juwana lantas menyebut kebijakan itu justru menyenangkan pemerintah China.

Melalui tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto Juwana mulanya menyoroti tentang ratusan aparat TNI yang dikerahkan untuk mengamankan perairan Natuna.

• Edhy Prabowo Jadi Sorotan seusai Kapal Asing Serbu Natuna, Luhut Binsar Langsung Beri Pembelaan

• Kemungkinan Angkatan Laut Indonesia Keluarkan Tembakan untuk Kapal China di Natuna

Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal China diketahui berada di perairan Natuna tanpa izin.

"Tapi menurut saya ini satu hal, tidak perlu kemudian TNI kita seolah-olah mau siap-siap berperang," kata dia.

"Karena ini bukan masalah kedaulatan yang dilanggar. Tapi ini hak berdaulat."

Ia menambahkan, terdapat perbedaan antara berdaulat dengan hak berdaulat.

"Bedanya kalau kedaulatan itu kita kalau ada kapal asing berhak untuk meminta dia keluar, karena ini di wilayah kedaulatan ," ujar Hikmahanto.

"Tapi kalau hak berdaulat itu kita bicara soal sumber daya alam."

"Jadi kalau misalnya kedaulatan itu 12 mil dari titik terluar, tapi kalau hak berdaulat itu 200 mill."

Hikmahanto menjelaskan, kapal asing dianggap melakukan pencurian ikan jika melewati batas tersebut.

"Artinya ikan-ikan di situ ditangkap tanpa persetujuan dari Indonesia maka kita menganggap illegal fisihing," ujarnya.

"Itu yang kemudian ditangkap."

Ia menambahkan, hal itu perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia.

"Tapi bukan untuk kemudian tanda kutip mungkin yang dipersepsikan oleh publik juga untuk dipertahankan oleh TNI kita," kata Hikmahanto.

"Karena hak berdaulat itu di laut lepas, tidak boleh ada kedaulatan di situ."

• Pakar Hukum Internasional Ungkap Motif Kapal China Masuk di Natuna, Singgung Wajah Baru di Kabinet

Lantas, Hikmahanto pun menyinggung kebijakan Edhy Prabowo yang enggan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

"Betul sekali, jangan sampai nanti pemerintah China atau masyarakat China tertawa," kata Hikmahanto.

"Seolah-olah Indonesia ini tidak bisa membedakan antara kedaulatan dengan hak berdaulat."

Hikmahanto menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo itu menguntungkan pemerintah China.

Namun, malah merugikan pemerintah Indonesia.

Ia menilai, kebijakan Edhy Prabowo itu tak tegas.

"Itu yang harusnya sinyal baik untuk China, tapi sinyal enggak baik di Indonesia, seolah-olah sudah lunak," ujar dia.

Pernyataan Hikmahanto itu pun langsung ditanggapi oleh sang presenter.

"Sinyal baik untuk pencuri ikan tapi sinyal tidak baik bagi Indonesia gitu ya?," tanya presenter.

"Iya betul," jawab Hikmahanto.

Hikmahanto lantas mengungkap fakta baru soal kondisi perairan Natuna.

Ia menyebut nelayan di Natuna Utara selama ini kerap dihalau oleh kapal China saat berlayar.

"Jadi sekarang yang harus dilakukan kalau menurut saya kapal-kapal KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kita harus melindungi nelayan kita di Natuna Utara," ucap Hikmahanto.

"Karena mereka suka di halau-halau juga oleh coast guard China."

Simak video berikut ini menit 4.50:

Luhut Binsar Bela Edhy Prabowo

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal konflik di perairan Natuna.

Diketahui, pemerintah China mengklaim kepemilikan perairan Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pun menjadi sorotan seusai kapal China memasuki wilayah Natuna.

Semenjak Edhy Prabowo menjabat, kapal asing dianggap berani melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Indonesia.

Terkait hal itu, melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020), Luhut Binsar pun mengungkapkan pembelaannya terhadap Edhy Prabowo.

• Pakar Hukum Internasional Beri Saran Prabowo Subianto: Datangi Natuna Secara Langsung, Adakan Rapat

"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy (menjabat) ini lebih banyak kapal (asing) masuk," kata Luhut.

"Tidak benar itu, saya ulangi sekali lagi itu tidak benar."

Luhut mengklaim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tetap bekerja sebagaimana mestinya meski kapal asing kini menyerbu perairan Natuna.

"Karena kami punya data lengkap kok," kata Luhut.

"KKP itu masih bergerak, hanya saja kan memang intesitasnya coast guard belum bisa sebanyak yang lain karena kapalnya terbatas."

Lantas, Luhut menyinggung soal penyelundupan nikel yang belum lama ini diungkap oleh KKP.

Kala itu, semua kapal milik KKP terlalu fokus mengurusi penyulundupan nikel tersebut.

Hingga lalai menjaga perairan Natuna.

Hal itulah yang disebutnya menjadi jalan pembuka bagi kapal China untuk memasuki wilayah Natuna.

• Kemungkinan Angkatan Laut Indonesia Keluarkan Tembakan untuk Kapal China di Natuna

"Kemarin misalnya kita mobilisasi, penanganan nikel yang diselundupkan itu ada beberapa puluh kapal kita pindak ke sana semua," ujar Luhut.

"Kita belum mampu di Barat, lalu orang lain datang masuk."

"Kalau barang ndak kau jaga ya orang datang lah."

Kini, setelah kapal China memasuki Natuna, Luhut bersama jajarannya akan memperbaiki penjagaan agar kejadian serupa tak kembali terulang.

"Coba kau enggak jaga rumahmu kan orang datang kan. Jadi kita perbaiki penjagaan kita ," ujar Luhut.

Lantas, ia kembali menegaskan Edhy Prabowo bukanlah orang yang patut disalahkan atas kejadian ini.

"Tapi bukan si coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerja setelah Pak Edhy tidak betul juga itu," kata Luhut.

"Saya ingin luruskan itu karena saya ikuti betul."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)