Pengamat Politik Ungkap Pesan Tersirat Jokowi pada Anies Baswedan: Kenapa Ini Enggak Diseriuskan

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik, Pangi Chaniago menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan pesan tersirat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait permasalahan Banjir di awal 2020.

Pangi mengatakan bahwa pesan tersirat itu diberikan Jokowi pada Anies Baswedan melalui peninjauan ke Waduk Pluit pada Sabtu (4/1/2020).

Hal itu diungkapkan Pangi Chaniago saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam tv One pada Sabtu (4/1/2020).

• Sejumlah Warga DKI Jakarta Ingin Gugat Pemprov soal Banjir, Tim Advokasi: Kami Mengajak Teman-teman

"Makna politik dari pertemuan gestur Pak Jokowi datang ke Waduk Pluit itu misalnya itu waduk yang dibangun era Pak Jokowi dan itu pernah mengalami pendangkalan yang pernah dikritik oleh Bu Susi."

"Padahal dulu ini sangat diandalkan, nah artinya itu secara tidak langsung kan ada pesan ke Pak Anies," jelas Pangi dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tv One.

Pangi menilai bahwa Jokowi ingin memberikan pesan kepada Anies mengapa Waduk Pluit tersebut tidak dirawat secara serius.

"Seolah-olah kenapa ini enggak diseriuskan', tidak diupayakan untuk bekerja maksimal untuk waduk-waduk ini, penampungan raksasa," ujarnya.

Menurut Pangi, hal itu ada masih ada hubungannya dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang sempat menanyakkan mengapa normalisasi sungai hanya dilakukan sepanjang 16 kilometer.

• Ditanya Adakah Rasa Gengsi Anies Baswedan Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir, Sutiyoso Beri Imbauan

"Nah saya melihat Pak Anies dan Pak Jokowi sendiri itu juga menyambung ceritanya dengan Pak Basuki misalnya, Pak Basuki bilang kok normalisasi cuma 16 kilometer saja sementara ini mustinya selesai," kata dia.

Pangi bertanya-tanya apakah keikutsertaan Jokowi dalam penanganan bencana banjir itu membuat semakin runyam.

"Dari kontestasi elektoral ada legitimasi, mendelegitimasi apa Anies bagian dari trah atau bagian dari keberlanjutan, apakah adanya Pak Jokowi menjadi makin rumit," ungkapnya.

Sedangkan, persoalan banjir memang harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan pusat.

Apalagi ada 13 sungai yang melintasi tiga provinsi sekaligus sehingga harus ada campur tangan Pemerintah Pusat.

"Padahal misalnya untuk menyelasaikan persoalan banjir, persoalan banjir Jakarta dari level hulu sampai level hilir."

"Menyelesaikan persoalan fundamental termasuk 13 sungai tadi, waduk dan seterusnya itu kan sinergisitas presidennya, sekarang Pak Jokowi presidennya," jelas Pangi.

Jokowi juga harus ikut campur dalam bencana banjir itu sesuai dengan janjinya.

• Jakarta Kebanjiran, Djarot Saiful Ungkit Era Pemerintahan Jokowi hingga Ahok, Begini Penjelasannya

"Sesuai dengan janji beliau, kalau saya presiden persoalan banjir ini bisa diselesaikan," ucap Pangi.

Pangi mengatakan bahwa ketidaksinambungan Anies dengan Pemerintah Daerah lainnya juga tak terjadi.

"Nah Pak Anies adalah yang menjadi gubernur ada kemudian wilayah-wilayah penyokong ya, penyangga Jabodatabek, sinergisitas itu juga tidak terjadi," ungkapnya.

Sehingga, Pangi menilai Jokowi memang dibutuhkan dalam penanganan banjir ini.

"Sehingga mestinya memang Pak Jokowi memimpin langsung ini supaya memang selesai tidak hanya karena efek marah-marah ini, begitu nanti banjir ke depannya kita lebih sia," terang Pangi.

Lihat videonya mulai menit ke-27:53:

Pangi Nilai Ada Gengsi Politik

Pada kesempatan yang sama,  Pangi mengatakan bahwa gengsi politik itu ada dalam permasalahan penanagan banjir di DKI Jakarta

Kendati demikian, hal semacam itu tidak hanya terjadi di Ibu Kota.

"Iya mbak Caca, kalau kita cermati dari awal memang ada pemerintah itu Pemda, Bupati, Wali Kota tidak hanya di Jakarta di daerah lain ada gengsi politik," ungkap Pangi.

• WASPADA Banjir dan Longsor, BMKG Sebut Angin Kencang Diprakirakan Melanda NTT hingga 7 Januari 2020

Beberapa Gubernur atau Bupati hanya ingin melakukan sesuatu yang asal beda dengan program sebelumnya.

Padahal dalam pemerintahan sudah ada panduan yang dapat digunakan gubernur-gubernur selanjutnya.

"Asal beda, tidak mau melanjutkan program sebelumnya itulah kemudian GBHN yang memandu agar siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya dia punya panduan tidak bergeser," katanya.

"Jadi dia punya pedoman jangka panjang sehingga tidak sesuai dengan selera mereka," imbuh Pangi.

Menurut Pangi, panduan semacam itu sangatlah penting.

"Mungkin barangkali ini penting ke depannya supaya ada keberlanjutan dari semua program yang dibuat," ucap Pangi.

Pangi mengimbau agar para kepala daerah tidak gengsi melanjutkan program-program yang telah disusun pemerintah sebelumnya. 

"Jangan gengsi karena ini program lama tidak mau dilanjutkan tapi saya maunya program baru gitu loh," kata Pangi.

Selain itu, Pangi juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran bencana banjir justru banyak digunakan untuk saling menyalahkan.

• Ditanya Adakah Rasa Gengsi Anies Baswedan Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir, Sutiyoso Beri Imbauan

Sehingga, ia mengimbau agar jangan sampai bencana digunakan sebagai tempat terbelahnya politik semakin jelas.

"Nah yang kedua adalah kalau saya cermati, dalam kasus saya yang kedua mau ucapkan bela sungkawa dan duka yang mendalam terhadap korban."

"Sangat disayangkan, dan memang bencana politik sebesar ini tidak boleh dijadikan komunitas poltik, itu sangat disayangkan, jangan sampai," ucap dia.

Namun, menurut pengamatannya di media sosial bahwa bencana banjir itu memang membuat keterbelahan politik masih terjadi.

"Karena memang kalau kita in zoom di media sosial itu masih memang keterbelahan publik masih terjadi misalnya antara pendukungnya Pak Ahok, Pak Jokowi, pendukungnya Pak Anies," katanya.

Pangi menilai bahwa kritikan-kritikan pada suatu pihak tidak lepas dari rasa benci.

"Dan bagaimana mereka membela junjungannya, bagaimana mereka mencaci, mendogret, kemudian memberikan cacian tanpa ada kritikan atau masukan yang membangun."

"Artinya sudah lebih kepada efek benci gitu," jelasnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)