Pakar Hukum Anggap Edhy Prabowo Tak Tegas soal Natuna, Presenter: Sinyal Baik untuk Pencuri Ikan?

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut kebijakan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, justru melunak.

Diketahui, Edhy Prabowo sempat mengatakan tak akan menenggelamkan kapal yang melewati tanpa izin dan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Hikmahanto Juwana lantas menyebut kebijakan itu justru menyenangkan pemerintah China.

• Tak Mau Nego dengan China soal Kapal yang Masuk ke Natuna, Mahfud MD: Enggak Usah Ngotot-ngototan

• Kapal China Masuki Perairan Natuna, Pakar Hukum Soroti Pernyataan Prabowo Subianto: Harusnya Tegas

Melalui tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto Juwana mulanya menyoroti tentang ratusan aparat TNI yang dikerahkan untuk mengamankan perairan Natuna.

Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal China diketahui berada di perairan Natuna tanpa izin.

"Tapi menurut saya ini satu hal, tidak perlu kemudian TNI kita seolah-olah mau siap-siap perang," kata dia.

"Karena ini bukan masalah kedaulatan yang dilanggar. Tapi ini hak berdaulat."

Ia menambahkan, terdapat perbedaan antara berdaulat dengan hak berdaulat.

"Bedanya kalau kedaulatan itu kita kalau ada kapal asing berhak untuk meminta dia keluar, karena ini di wilayah kedualatan ," ujar Hikmahanto.

"Tapi kalau hak berdaulat itu kita bicara soal sumber daya alam."

"Jadi kalau misalnya kedaulatan itu 12 mill dari titik terluar, tapi kalau hak berdaulat itu 200 mill."

Hikmahanto menjelaskan, kapal asing dianggap melakukan pencurian ikan jika melewati batas tersebut.

"Artinya ikan-ikan di situ ditangkap tanpa persetujuan dari Indonesia maka kita menganggap illegal fisihing," ujarnya.

"Itu yang kemudian ditangkap."

Ia menambahkan, hal itu perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia.