Banjir di Jakarta
Walhi Sebut Anies dan Basuki Harus Bersinergi untuk Jakarta: Kalau Berhasil Bisa Mengurangi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai normalisasi Kali Ciliwung tidak membuat Jakarta bebas banjir.
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sepanjang 17 kilometer dari 33 kilometer Kali Ciliwung belum dinormalisasi.
Namun menurut Anies, normalisasi Kali Ciliwung tidak membuat Jakarta bebas banjir.
Dia berpendapat ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu kota kembali diterjang banjir.
• Jakarta Kebanjiran, Agus Pambagio Sudah Wanti-wanti Anies Baswedan soal Ini, Singgung Pilkada DKI
"Ada yang daerah kontribusinya karena masalah curah hujan saja, ada yang kontribusinya karena ukuran saluran, ada yang kontribusinya karena faktor-faktor yang lain. Jadi ini bukan single variable problem, ini multiple variable," kata Anies.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, baik program naturalisasi maupun normalisasi belum menjawab persoalan banjir.
"Baik normalisasi maupun naturalisasi sama-sama belum menjawab, karena mereka belum terkoordinasi satu sama lain," kata kepada Kompas.com, Jumat (3/1/2020).
Dia beranggapan, persoalan air di Jakarta masih didominasi oleh Kementerian PUPR yang melihat air sebagai kuantitas.
Institusi ini sebaiknya melihat air sebagai kualitas dan bagian penting dari lingkungan hidup.
Air seharusnya dikembalikan ke tempatnya, misalnya ketika saat hujan.
• Jakarta Kebanjiran, Djarot Saiful Ungkit Era Pemerintahan Jokowi hingga Ahok, Begini Penjelasannya
"Program mereka kan normalisasi yang sesungguhnya tidak menjawab persoalan krisis ekologi di Jakarta," kata Tubagus.
Menurutnya, program normalisasi sungai yang ada seharusnya mengembalikan bentuk sungai sesuai peruntukannya.
Sementara program naturalisasi yang dimaksud Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai yakni pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.
Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.
Dalam menanggulangi banjir, kedua institusi ini sebaiknya melakukan sinergi.
Pemerintah pusat sebaiknya juga berperan melakukan koordinasi antara hulu dan hilir.
