Terkait Kapal Asing Masuki Perairan Natuna, Dahnil Anzar Sebut Prabowo Ingin Cara Damai Saja
Prabowo Subianto menyebut ingin melakukan jalan damai terhadap masuknya kapal asing ke ZEE.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Sejumlah kapal asing berbendera China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau tanpa izin pada 19 Desember 2019.
Kapal asing itu bahkan tidak mematuhi permintaan aparat Indonesia untuk segera meninggalkan wilayah perairan Indonesia.
Kapal-kapal tersebut kemudian dinyatakan telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan melakukan penangkapan ikan ilegal.
• Tanggapi Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Natuna, Susi Pudjiastuti: Tangkap dan Tenggelamkan
Terkait pelanggaran batas kedaulatan negara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut ingin melakukan jalan damai.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, dalam keterangannya kepada Kompas.com.
"Kita memilih cara bersahabat dan damai terkait dengan konflik di laut Natuna," kata Dahnil Anzar, Sabtu (4/1/2020).
Diplomasi damai akan dilakukan sebagai prioritas dari Kementerian Pertahanan.
"Prinsip pertahanan kita defensive, bukan offensive," lanjutnya.
Penyelesaian akan mengedepankan langkah damai yang tidak memicu konflik lebih lanjut antara kedua negara.
"Langkah damai harus selalu diprioritaskan," kata Dahnil.
• Tanggapi Klaim China di Perairan Natuna, Mahfud MD: Kalau secara Hukum, Mereka Tidak Punya Hak
Empat Sikap Pemerintah
Sebelumnya, Prabowo telah menyepakati empat sikap yang dibahas dalam rapat bersama Kemenko Polhukam, Jumat (3/1/2020) siang.
Sikap pertama yaitu menyatakan China telah melanggar ZEE Indonesia.
Pihak China sebelumnya menjelaskan bahwa nelayannya secara tradisional mencari ikan di wilayah yang saat ini disengketakan.
Berdasarkan pembahasan rapat, pihak Indonesia menyatakan alasan tersebut tidak berdasar hukum.
"Indonesia juga menolak klaim dari China terkait traditional fishing ground, yang tidak memiliki landasan hukum," kata Dahnil.
Sikap kedua adalah menolak klaim penguasaan Laut Natuna atas dasar Nine Dash Line.
Sikap ketiga yaitu TNI melakukan operasi di Laut Natuna secara intensif.
Keempat adalah meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE atau Laut Natuna.
Menurut Dahnil, Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota protes kepada China sebelum keempat sikap tersebut disampaikan.
• Detik-detik KRI Tjiptadi-381 Usir Kapal China yang Masuk ke Perairan Natuna, Lihat Videonya
Prabowo Tidak Khawatir Hambat Investasi dengan China
Kapal ikan asing asal Vietnam ditangkap saat kedapatan mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak khawatir penangkapan tersebut akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," kata Prabowo di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jumat (3/1/2020).
• 4 Sikap Tegas Pemerintah Indonesia atas Kapal-kapal China di Perairan Natuna
• Direktur CMSH Ungkap Faktor Kapal Asing Leluasa Masuk Indonesia, Bandingkan Anggaran 2018 dan 2019
Meskipun demikian, Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas solusi permasalahan tersebut.
Prabowo berharap permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik karena tidak ingin mengganggu hubungan bilateral dengan China.
"Ya, saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," lanjut Prabowo.
Luhut: Tidak Perlu Dibesar-Besarkan
Sementara itu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masuknya kapal asing di perairan Natuna tidak perlu dibesar-besarkan.
Menurutnya, Indonesia hanya perlu melakukan patroli tambahan di ZEE.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin, lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE," kata Luhut di Jakarta, Jumat (3/1/2020).
"Sekarang coast guard-nya sedang diproses biar bisa menjadi coast guard kita sekaligus dengan peralatannya," lanjut Luhut.
Menurut Luhut, saat ini Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar semakin banyak kapal patroli dikirim ke wilayah perbatasan tersebut.
"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," katanya.
Kapal Angkatan Laut juga akan diperbanyak di perairan Natuna, sesuai dengan yang dibahas dalam rapat bersama Menhan Prabowo.
Kemenhan juga berencana akan membeli kapal patroli dengan ukuran 138-140 kelas trigate.
Luhut menegaskan tidak perlu meributkan persoalan ini.
"Makanya saya bilang, untuk apa meributin yang enggak perlu diributin. Sebenarnya kita mesti lihat kita perlu membenahi diri kita," tegasnya.
• Ditanya Perbandingan Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti Hadapi Kapal Asing, Ini Jawaban Bupati Natuna
(TribunWow.com/Brigitta Winasis)