Pengamat Soroti Pernyataan Menteri PUPR dan Anies Baswedan yang Berbeda Pendapat soal Banjir

TRIBUNWOW.COM - Pakar Bioteknologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menanggapi silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait banjir yang melanda kawasan Jakarta.

Menurut Ali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI jakarta seharusnya mengerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawabnya.

Menurutnya, persoalan di hulu tersebut di luar kewenangan Pemprov DKI.

"Di hulu kewenangannya ada di luar keweangan DKI Jakarta, itu yang sedang kita kerjakan, pemerintah pusat bersama dengan pemprov Jabar," tutur Ali saat berbicara di Kompas TV, Rabu (1/1/2020) malam.

Ali menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya telah menyusun startegi untuk mengantisipasi kejadian banjir besar.

Di antaranya yakni dengan membangun dua bendungan serta menata jalur hulu.

• Pengakuan Korban Banjir di Banten, Sebut Baru Pertama Kali Terjadi setelah 35 Tahun

"Tahun 2016 akhir kita kemudian menandatangani kontrak membangun Bendungan Ciawi dan Bendunga Sukamahi."

"Bendungan Ciawi itu kapasistasnya kira-kira 6,45 juta m3 dan sukamahi kira-kira 1,6 juta m3," lanjutnya.

Namun demikian, bendungan tersebut masih dalam proses.

Diharapkan dengan bendungan tersebut, air kiriman dari hulu dapat ditahan lebih lama untuk sampai di Jakarta.

"Kita tahan dengan total kapasitas tadi bisa sampai 8 juta m3, kita bisa perpanjang."

"Lalu kita bisa mengurangi dampaknya kira-kira sampai 30% setidaknya yang masu ke DAS Ciliwung dan kemudian ke Cisadane," terang Ali.

Namun demikian menurutnya, penanganan banjir selain membenahi hulu, juga perlu dilakukan normalisasi kali, serta pembenahan drainase di wilayah bawah hulu.

"Diantaranya misalkan normalisasi kali, mengembalikan situ-situ, kemudian waduk yang ada, danau yang ada, lalu membenahi drainase baik itu mikro, makro maupun penghubung yang ada," jelasnya.

• Daftar Wilayah di Jakarta yang Terkena Banjir hingga Kamis Hari Ini

Ali juga menyoroti, soal normalisasi kali ciliwung yang baru 16 km dinormalisasi dari total sepanjang 33 km.

"Dari 33 km yang kita rencakanan pasca banjir tahun 2013, terhenti tahun 2017, kita hanya menyelesaikan 16 km saja," jelasnya.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam terkait relokasi atau pemindahan warga.

"Karena ini memang domainnya pemerintah DKI Jakarta, sehebat apapun kita membantu dari pusat, tetap peran pemerintah daerah akan sangat menentukan sekali, terutama terkait dengan relokasi atau pemindahan warga di bantaran sungai itu," tambah Ali.

Menurutnya, apa yang diucapkan Anies Baswedan bahwa kunci penangan banjir adalah di hulu memang benar.

Namun menurutnya, seharusnya Pemprov DKI mengerjakan sesuai dengan domain dan tanggung jawabnya.

"Kalaupun di hulu belum selesai, tapi kalau kita dalam kota bisa menormalisai saluran ya airnya tidak akan parkir dimana-mana, akhirnya bisa mengali ke hilir ke muara," terangnya.

Beda Pendapat

Sebelumnya diberitakan, terjadi silang pendapat terjadi antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta.

Basuki menilai bahwa banjir terjadi akibat luapan air sungai sebab dari 33 km Kali Ciliwung, baru 16 km yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki Hadimuljono di Monas, Rabu, (1/1/2020).

Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan tersebut, termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

• Merk Sepatu Bot yang Digunakan Yuni Shara Berpose di Tengah Genangan Banjir

Pihaknya, kata Basuki sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaAllah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," katanya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, " katanya.

Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.

(Tribunnews.com/Tio/taufikIsmail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Beda Pendapat Anies Baswedan dengan Menteri PUPR Soal Banjir, Ini Komentar Pengamat".