Breaking News:

Kabar Ibu Kota

Mengenai Jabatan Wagub DKI, Gerindra Sebut Calon PKS Ditolak DPRD, Minta Lebih Perhatikan Calonnya

Menurut Gerindra, nama calon wagub yang diajukan PKS ditolak DPRD. PKS berpendapat Gerindra mengada-ada.

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Tangkapan Layar YouTube KOMPASTV
Ahmad Fathul Bari dan Syarif dalam tayangan KompasTV, Senin (30/12/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpendapat Partai Gerindra tidak konsisten terkait pemilihan nama Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari setelah Partai Gerindra menjelaskan bagaimana DPRD menolak nama yang diusulkan PKS.

Sebelumnya, PKS sempat mengirim surat kepada Gerindra yang berisi usulan nama calon Wagub DKI Jakarta.

Surat ini kemudian ditarik kembali sebelum sempat dibahas.

Ahmad Dhani Bebas, Wasekjen Gerindra Andre Rosiade Buka Suara: Tetap Semangat dan Bersuara Lantang

Menjawab pernyataan tersebut, Syarif selaku Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menegaskan partainya telah melakukan evaluasi mengenai penolakan calon yang diajukan PKS di tingkat DPRD.

"Yang perlu saya tegaskan, surat yang ditarik itu memang ada. Lalu kemudian DPP melakukan evaluasi dan DPD melakukan evaluasi," jelas Syarif dalam acara YouTube Sapa Indonesia Malam di KompasTV, Senin (30/12/2019).

"Evaluasinya dua keputusannya. Pertama, kita melakukan evaluasi mekanisme, mengapa sampai mandek. Apakah karena komunikasinya, apakah karena hal lain?" kata Syarif.

Syarif menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan menjelang pelantikan DPRD pada Agustus 2019.

Ketika ditanya mengenai pembahasan yang tidak lagi berjalan, Syarif menyebutkan memang ada penolakan dari pihak DPRD.

Syarif mengatakan keputusan tersebut bersifat kelembagaan.

Ia juga meminta agar PKS memerhatikan calon yang diajukan dan proses komunikasinya.

"Saya selalu bicara, ini (sifatnya) kelembagaan. Tolong diperhatikan calonnya. Dua hal, pertama komunikasinya, kedua calonnya," kata Syarif.

"Teman-teman PKS menyadari itu, rupanya. Lalu membuat surat baru."

Lihat videonya mulai menit 5:45

Resmi, DPR Sahkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024, Termasuk RUU KUHP dan RUU PKS

PKS: Alasan Gerindra Mengada-Ada

Menurut Ahmad Fathul Bari, alasan yang dikemukakan Gerindra mengada-ada.

"Itu menurut saya mengada-ada," kata Fathul dalam acara yang sama.

"Prosesnya pun sebetulnya, kalau punya niat baik, proses Pemilu selesai kemarin, seharusnya pasca itu dengan DPRD yang baru proses, dong."

Fathul menyebutkan Gerindra memang tidak memiliki komitmen membahas calon dari PKS.

"Tapi 'kan ternyata kita tidak melihat ada komitmen itu. Bahkan yang ada justru mengajukan nama baru dari Partai (Gerindra) sendiri," katanya.

"Ini jadi suatu pertanyaan yang publik pun harus menilai, inkonsistensi itu dilakukan."

Syarif menolak tuduhan PKS yang mengatakan Gerindra mengada-ada.

Menurutnya, ia mengalami sendiri proses pembahasan di DPRD.

"Justru saya pelaku dan mengalami. Mengalami di DPRD. Bung Fathul 'kan di luar," kata Syarif.

"Kita mengalami tiap hari melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain, seperti apa maunya."

Menurut Syarif, selama ini Gerindra telah berusaha memperjuangkan usulan PKS ke fraksi-fraksi lain.

"Pertanyaannya simpel, apa yang dilakukan Gerindra ketika dua nama itu kita ajukan?" tanya Fathul.

"Luar biasa, kita nenteng (dua nama itu) ke fraksi-fraksi," jawab Syarif.

"Setelah Pilpres selesai, apa yang dilakukan?" tanya Fathul lagi.

"Begitu tata tertib mentok, justru kita yang mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk dua pasal yang sangat krusial," jawab Syarif.

"Tatib mentok itu karena apa?" tanya Fathul.

"Soal kuorum," kata Syarif.

"Soal kuorum karena komitmen dari Gerindra?" tanya Fathul.

Syarif memotong perkataan Fathul.

"Jangan Gerindra. Ini soal besar dari fraksi-fraksi," kata Syarif.

"Nah, itu juga perlu dipertanyakan, apalagi 'kan ada hasil Pemilu baru 'kan kita juga bisa mengecek juga," kata Fathul.

Tak Ingin Ada Aksi Frontal, Ahmad Dhani Berpesan ke Pendukung Jangan Singgung soal Jokowi dan DKI 2

Gerindra: Selama Ini Sudah Memperjuangkan Pembahasan

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Gerindra melakukan permainan politik di bawah, Fathul mengiyakan dugaan tersebut.

"Dugaan ini wajar, ya. Jadi menurut saya ini perlu dipertanyakan juga," kata Fathul.

"Proses politik ini bukan hanya di DKI. Se-Indonesia kita sudah mapan berpolitik. Kita sudah tahu bahwa ada proses-proses yang kita lewati," sambungnya.

Syarif menyanggah pernyataan Fathul dengan mengatakan selama ini Gerindra telah memperjuangkan pembahasan calon wagub di DPRD.

"Jangan salah. Jadi dalam diskusi, debat di Kemendagri, justru Gerindra yang menyatakan segera kuorum itu diturunkan," kata Syarif.

"Sekarang simpel saja. Pascapemilu 2019 prosesnya apa yang dilakukan? Lalu akhirnya malah mengajukan nama baru?" tanya Fathul.

"Bukan. Kalau yang ajukan nama baru itu setelah PKS mengajukan nama di bulan Agustus," jawab Syarif.

"Lalu mengajukan nama baru, bahkan sampai deklarasi kemarin. Itu bagaimana pertanggungjawaban publiknya?" potong Fathul.

"Saya klarifikasi, itu bukan deklarasi. Itu perkenalan calon-calon kita yang kita ajukan kepada PKS," kata Syarif.

"Ya, terkesan seperti deklarasi, sudah mengajukan satu nama, disampaikan oleh Ketua Gerindra DKI," kata Fathul.

Menurut Syarif, perkenalan tersebut hanya terkesan saja seperti deklarasi.

"Jadi empat nama diajukan, lalu mengerucut ke satu nama, diperkenalkan, begitu?" tanya Fathul sambil tertawa.

"Itu perkenalan. Kita mengirim pesan kepada publik bahwa Gerindra mengajukan empat nama, silakan pilih salah satu," kata Syarif.

"Dan empat nama itu tidak ada satu pun yang PKS juga dari Gerindra," kata Fathul.

"'Kan memang harus satu-satu?" kata Syarif menanggapi.

"Hasil evaluasi tadi menyatakan bahwa mekanisme komunikasi politik selama ini mandek," jelas Syarif.

Syarif juga menolak ketika dikatakan Gerindra sengaja membuat pembahasan tidak berlanjut.

"Itu sembilan fraksi. Jangan melihat Gerindra-nya. Itu domain-nya DPRD," kata Syarif.

Politisi Golkar Luruskan Kesalahpahaman soal Utang Jokowi: Bukan Tujuan Tapi Cara Atasi Keterbatasan

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)

Sumber: Kompas TV
Tags:
Partai GerindraPartai Keadilan Sejahtera (PKS)YouTubeDKI Jakarta
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved