Ditanya Perbandingan Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti Hadapi Kapal Asing, Ini Jawaban Bupati Natuna

TRIBUNWOW.COM - Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal sempat disinggung oleh presenter tentang perbandingan kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang, Edhy Prabowo dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Hal itu disinggung oleh presenter Prime Talk Metro Tv pada Senin (30/12/2019).

Sedangkan, kini publik tengah digemparkan dengan adanya puluhan kapal asing masuk ke wilayah perairan Indonesia.

• Kapal Asing Masuk, Pihak KKP Bantah soal Tak Ada Pengawasan dan Ungkap yang Dilakukan Edhy Prabowo

Abdul Hamid mengatakan selama ini lembaga-lembaga pengawas laut masih berjaga di perairan Natuna.

"Kalau berbicara masalah pencurian ikan, saya kira kan sudah ada lembaga-lembaganya yang mengawas di laut, seperti di KP, seperti Bakamla," kata Abdul Hamid.

Namun, Abdul Hamid menjelaskan bahwa sebenarnya masalah laut sudah bukan urusan dari Pemerintah Kabupaten Natuna, Riau.

Pasalnya, menurut Undang-undang perairan laut sudah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat.

"Jadi ya ini untuk Bapak ketahui bahwa kalau untuk kabupaten ini kan tidak punya lagi wilayah laut."

"Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 2014, kita tidak memiliki lagi wilayah laut, jadi itu kewenangan itu berada di pusat," jelas Abdul Hamid.

Sehingga, pengawasan laut juga dilakukan oleh lembaga-lembaga nasional.

"Sehingga untuk pengawasan di laut itu semuanya ditangani oleh dari Pemerintah Pusat yaitu dari DKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari Bakamla," ucapnya.

• Akui Tak Setuju Ada Penenggelaman Kapal, Luhut Binsar: Ngapain Ditenggelamin?

Kini, pihaknya hanya bisa berharap bahwa lembaga nasional bisa semakin serius menghadapi adanya kapal-kapal asing yang masuk.

"Dan kami mendapat laporan dari nelayan bahwa ada kapal-kapal asing sekarang ini masuk ke wilayah kami, jadi untuk itu kami berharap agar dari lembaga yang mengawasi di laut lebih mengintesifkan lagi pengawasan di laut kami itu," jelas Abdul Hamid.

Kemudian, presenter bertanya apa perbedaan kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang, Edhy Prabowo dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

"Pak Abdul, apakah Anda merasa pengawasan kendor pak? Pada waktu di bawah kepemimpinan Pak Edi atau apakah di bawah kepemimpinan Bu Susi ?," tanya presenter.

Namun, Abdul Hamid enggan menjawab pertanyaan iti.

Menurutnya, setiap menteri memiliki kebijakannya masing-masing.

• VIDEO Nelayan Kaget Dikejar Susi Pudjiastuti di Lautan, Ternyata Mau Diberi Kapal

"Kalau bicara kendor atau bagaimana, itu kami tidak bisa mengatakan itu."

"Karena itu ada kebijakan-kebijakan yang kami tidak tahu," ucap Abdul Hamid.

Sedangkan yang pasti, Abdul Hamid mengakui memang ada nelayan yang mengeluhkan adanya sejumlah kapal asing masuk ke wilayah Indonesia.

"Kalau sebenarnya tanggapan itu tidak menurun, cuma mereka merasa terganggu dengan adanya kapal-kapal fostrad ini jadi mereka itu merasa terganggu dengan adanya untuk menangkap ikan itu," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-12:57:

KKP Ungkap yang Dilakukan Menteri Edhy Prabowo soal Kapal Asing Masuk Indonesia

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah kurangnya anggaran pengawasan dalam menjaga wilayah laut Indonesia dari kapal-kapal Asing khususnya yang berada di perairan Natuna.

Hal itu diungkapkan oleh Nilanto saat menjadi narasumber di acara Prime Talk Metro Tv pada Senin (30/12/2019).

Nilanto mengatakan, KKP beserta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, maupun TNI Angkatan Laut tetap berada menjaga peraitan Natuna.

• Akui Tak Setuju Ada Penenggelaman Kapal, Luhut Binsar: Ngapain Ditenggelamin?

"Bukan, bukan demikian. Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saya yakin juga kawan-kawan dari Bakamla maupun TNI AL sudah mempersiapkan segala sesuatunya," tegas Nilanto seperti dikutip dari metrotvnews.

Nilanto menegaskan, pihaknya konsisten menjaga hingga akhir tahun.

"Bahwa aparat penegak hukum pemerintah tetap siaga berada di laut, meskipun di akhir tahun anggaran," tegasnya.

Kemudian, presenter bertanya apakah aparat-aparat keamanan itu tidak bisa bergerak tanpa arahan dari Menteri KKP, Edhy Prabowo.

Namun, Nilanto membantah kabar tersebut.

Ia mengatakan Edhy Prabowo tetap memerintahkan anak buahnya menjaga Laut Natuna.

"Untuk saat ini yang kami yakini bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berada di laut, bahkan Pak Menteri Pak Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah memerintahkan kepada kami," kata Nilanto.

Hal itu semakin diyakinkan oleh Nilanto yang saat ini juga menjabat sebagai elaksana Tugas Direktur Jendral Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

"Kebetulan saat ini sekaligus kebetulan saya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jendral Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kami kapal kami sudah beberapa hari terakhir tetap berada di Natuna," ungkap dia.

• 3 Mayat Ditemukan di Laut Bangka Barat secara Berturut-turut, Diduga Berasal dari Kecelakaan Kapal

Selain itu, Nilanto juga memberikan informasi terbaru terkait perkembangan pengawasan Laut Natuna yang baru saja menangkap tiga kapal asing asal Vietnam.

"Untuk saat ini saya mohon izin untuk menyampaikan ada berita terakhir yang kami peroleh melalui komunikasi dengan Telkom Satelit."

"Dengan melalalui komunikasi satelit kami peroleh informasi bahwa kapal pengawas sekarang kami dalam perjalanan kembali ke Pontianak dengan membawa tiga kapal Vietnam yang telah berhasil kita tangkap beberapa jam yang lalu," jelasnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)