Bahas Kasus Jiwasraya, Rocky Gerung Singgung PSI: Semacam Kulit Bawang, Mau Ambil Poin di Situ

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan soal kasus perusahaan asuransi milik negara Jiwasraya.

Hal itu disampaikan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam acara 'Sarinya Berita Sarita' yang diunggah kanal YouTube realita TV, Jumat (27/12/2019).

Mulanya, Rocky Gerung mengatakan alasan di balik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

• Ossy Dermawan Ungkap Tanggapan SBY soal Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu

Rocky Gerung menilai pihak Istana yang tidak pernah memberikan keterangan pers yang bermutu soal kasus Jiwasraya.

"Sekarang presiden bereaksi politis juga, jadi seolah-olah di publik ingin dikatakan 'Pak Jokowi ingin membantah bahwa tidak ada money politis dari BUMN yang tiba pada partai-partai politik koalisi misalnya itu," kata Rocky Gerung.

"Karena itu dibawa jauh ke belakang 'Ini sudah ada masalah sejak SBY', tapi poinnya adalah hari ini masalah itu harus dibuka, tapi tidak ada keterangan pers yang bermutu dari istana, jadi itu problemnya," imbuh dia.

Lantas, presenter Rahma Sarita menyinggung soal partai politik yang tak ikut berkomentar atau diam terhadap kasus Jiwasraya, satu di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Dan partai politik, PSI sempat protes mengapa cuman kita yang dibilang mingkem (diam), sebenarnya partai politik yang lain juga mingkem," ungkap Rahma Sarita.

• Dituduh Terima Uang Rp 100 Miliar soal Kasus Jiwasraya, Menteri BUMN Erick Thohir: Duit Darimana?

Menanggapi pernyataan itu, Rocky Gerung justru menyebut PSI seperti kulit bawang.

"PSI kan semacam anak bawang, bukan anak bawang, kulit bawang di dalam politik yang dibikin ramai-ramai kecil aja itu, dan PSI mau ambil poin dari situ," jelas Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, masalah Jiwasraya semakin ramai karena pernyataan Jokowi.

"Tetep problemnya adalah kenapa Jokowi secara agak berlebih langsung mengatakan 'Ini problem dari awal', semua BUMN itu problem dari awal, karena itu perusahaan negara dibuat untuk politik kan," beber Rocky Gerung.

Lihat videonya mulai menit 1:20:

Kata Jokowi soal Permasalahan Jiwasraya

Diberitakan Kompas.com, Jokowi angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

• Reaksi Erick Thohir soal Tudingan Terima Rp 100 Miliar terkait Kasus Jiwasraya: Diputarbalikkan

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat.

Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

"Ini bukan masalah yang ringan tapi setelah saya perhatikan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," kata Jokowi.

Kepala Negara juga menegaskan, jika ada masalah hukum dalam masalah gagal bayar Jiwasraya maka harus diselesaikan.

"Berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal, sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaiannya," tambah dia.

Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019, tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku direktur utama Jiwasraya.

"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.

Menkeu mengatakan bakal melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya. (TribunWow.com/Vintoko)