Terkini Nasional
Begini Jawaban Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina saat Ditantang Jokowi Kurangi Impor BBM
Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada November lalu.
Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNWOW.COM - Impor minyak dan gas (migas) masih jadi beban Indonesia dalam neraca perdagangan.
Tantangan berat inilah yang kini berada di pundak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai US$ 2,13 miliar atau naik 21,6% dibanding Oktober 2019.
Yang perlu dibenahi Ahok di antaranya percepatan penyelesaian pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok seperti dikutip dari Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).
• Penampilan Ahok Berseragam Pertamina Bersama Jokowi, Ini Pesan yang Disampaikan Presiden
Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan.
Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.
"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok.
Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.
"Saya mengimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan."
"Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.
Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada November lalu.
Di Pertamina, Ahok didampingi oleh mantan Dirut Holding Tambang Budi Gunadi Sadikin.
Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.
Saat awal Ahok ditunjuk menjadi salah satu petinggi di Pertamina sempat menuai pro dan kontra.
Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.
Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.
Selain soal impor BBM, pekerjaan rumah lainnya yang harus dibereskan Ahok yakni soal penyelesaian realisasi B30.
Dia juga ditantang untuk menyelesaikan persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Utang pemerintah ke Pertamina cukup besar.
Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.
Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditantang Jokowi Kurangi Impor BBM, Ini Jawaban Ahok"