Ahok Kini Rangkap Jabatan di Pertamina, Apa Posisi Terbarunya Selain Komisaris Utama?

TRIBUNWOW.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini memegang dua jabatan di PT Pertamina (Persero).

Pada November 2019 lalu, Ahok diangkat menjadi komisaris utama Pertamina.

Saat ini, Ahok kembali ditunjuk menjadi komisaris independen di perusahaan migas pelat merah tersebut.

• Momen saat Jokowi Ngobrol Serius dengan Ahok di Peresmian B30, Lihat Videonya

“Jadi Pak Basuki Tjahaja Purnama jabatannya Komut/komisaris independen,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Fajriyah menjelaskan, dalam peraturan Menteri BUMN dijelaskan bahwa dalam suatu perusahaan pelat merah harus memiliki komisaris independen dengan komposisi sebanyak 20 persen.

Saat ini, lanjut Fajriyah, di tubuh Pertamina hanya ada satu orang yang mengisi posisi komisaris independen.

Atas dasar itu, Ahok diangkat juga menjadi komisaris independen.

“Which is Pertamina sekarang sudah punya Alexander Lei komisaris independen."

"Sekarang ditambah satu lagi, Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Independen juga. Sudah mencukupi sesuai dengan peraturan,” kata Fajriyah.

Selain pengangkatan Ahok, Pertamina juga mencopot posisi Suhasil Nazara sebagai komisaris.

Suhasil sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Sebagai penggantinya, Kementerian BUMN mengangkat Isa Rachmatawarta.

Dia merupakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Jawab Tantangan Jokowi

Impor minyak dan gas (migas) masih jadi beban Indonesia dalam neraca perdagangan.

Tantangan berat inilah yang kini berada di pundak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai US$ 2,13 miliar atau naik 21,6% dibanding Oktober 2019.

Yang perlu dibenahi Ahok di antaranya percepatan penyelesaian pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). 

"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok seperti dikutip dari Instagram resminya, Minggu (22/12/2019). 

• Begini Jawaban Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina saat Ditantang Jokowi Kurangi Impor BBM

Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan.

Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas. 

"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok. 

Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.

"Saya mengimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan."

"Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok. 

Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada November lalu.

Di Pertamina, Ahok didampingi oleh mantan Dirut Holding Tambang Budi Gunadi Sadikin.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina. 

Saat awal Ahok ditunjuk menjadi salah satu petinggi di Pertamina sempat menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

• Daftar 7 BUMN yang Disasar Erick Thohir dalam Sebulan, Termasuk yang Dipimpin Ahok hingga Sarinah

Selain soal impor BBM, pekerjaan rumah lainnya yang harus dibereskan Ahok yakni soal penyelesaian realisasi B30. 

Dia juga ditantang untuk menyelesaikan persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Utang pemerintah ke Pertamina cukup besar.

Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.

Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.

(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama/Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok Dapat Jabatan Baru di Pertamina, Apa Itu?", dan "Ditantang Jokowi Kurangi Impor BBM, Ini Jawaban Ahok"