Heran Banyak Pihak Protes Dewas KPK, Irma Chaniago Minta Beri Waktu Kerja: Revisi Bukan Barang Haram

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Suryani Chaniago merasa heran banyak pihak memprotes pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya Dewas KPK harus diberi waktu untuk membuktikan kinerjanya, jika tidak memuaskan maka Undang-Undang KPK (UU KPK) akan direvisi.

Dikutip TribunWow.com, mulanya Irma mengapresiasi sikap kritis dari Aktivis Antikorupsi Haris Azhar dan Praktisi Hukum Saor Siagian.

• Haris Azhar Sindir Jokowi Manfaatkan Cacatnya Aturan untuk Pilih Langsung Dewas KPK: Saya Protes

Ia menganggap kritis Haris dan Saor terhadap pembentukan Dewas KPK adalah bentuk nyata dari kontrol masyarakat.

"Saya sebenarnya suka Haris, Bang Saor, teman-teman ini merasa pesimis," kata Irma di acara 'DUA SISI' Talk Show tvOne, Kamis (19/12/2019).

"Berarti ada kontrol di situ," tambahnya.

Irma lanjut menjelaskan mengapa hingga kini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belu memutuskan untuk menandatangani Perppu UU KPK.

"Ada satu yang ingin saya sampaikan, kenapa Pak Jokowi sampai hari ini belum menandatangani Perppu," kata Irma.

Ia mengatakan Jokowi berencana untuk memberikan KPK dan Dewas KPK waktu membuktikan kinerjanya.

"Karena sebenarnya Pak Jokowi masih memberikan spare (waktu), masih memberikan peluang untuk KPK menunjukan kinerjanya ke depan, untuk Dewas menunjukan kinerjanya ke depan," ujar Irma.

Kemudian Irma mngatakan ketika apa yang dilakukan oleh Dewas KPK tidak begitu baik, ia mengatakan hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan revisi lagi.

"Kalau memang enggak, ya revisi, apa susahnya. Revisi itu bukan barang yang haram," jelas Irma.

"Amandemen Undang-Undang Dasar '45 saja sudah berapa kali kita amandemen. Kenapa harus ribut."

"Tadi Haris bilang bahwa saya orang baik, Bang Johnson orang baik, Haris juga orang baik, Bang Saor juga orang baik," tambahnya.

• Soroti Eks Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, Tsani Annafari Ungkap Peran Orang Dalam di Dewas KPK

KPK Lembaga Super Tanpa Pengawas

Setelah membahas soal Dewas KPK, Irma lanjut mengulas soal sistem di KPK.

Menurutnya sistem KPK masih belum sempurna.

Irma mengatakan tidak ada yang menjamin sistem di KPK akan terus baik selama tidak ada badan yang mengawasinya.

"Sekarang saya balik bertanya, yang dipersoalkan adalah sistemnya," tuturnya.

"Sekarang saya bilang sistem di KPK itu menurut saya juga belum baik, karena tidak ada yang mengawasi."

"Siapa yang bisa menjamin dengan superbody (lembaga super) nya KPK kemarin, siapa yang bisa menjamin mereka berbuat sesuai aturan? Enggak ada yang bisa jamin," tambahnya.

Irma kemudian juga mengatakan bahwa sama seperti orang baik yang belum tentu seterusnya akan baik begitu pula sistem di KPK yang tidak memilki pengawas.

"Orang baik itu enggak bisa dijamin," terang Irma.

"Sistem pun juga enggak bisa dijamin, maka kemudian enggak usah resisten dengan revisi, kita lihat dulu revisinya, kita beri peluang, kemudian kita kawal," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyebutkan beberapa nama yang akan mengisi posisi Dewas KPK.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (20/12/2019), nama-nama tersebut di antaranya adalah Artidjo Alkostar, Albertina ho, dan eks pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki.

Pelantikan Anggota Dewas KPK rencananya akan dilakukan di Istana Negara pukul 14.30 WIB.

Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan diisi oleh Irjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar Nawawi Pomolango.

• Bocoran Usulan Nama Dewan Pengawas hingga Nama Lima Pimpinan KPK yang akan Dilantik Jokowi Siang Ini

Video dapat dilihat di 5.55

Ali Ngabalin Jamin Kualitas Anggota Dewas KPK

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan soal pernyataannya tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bagaikan manusia setengah dewa.

Ia mengatakan hal tersebut karena Dewas KPK yang telah terpilih nanti berasal dari orang-orang yang tidak lagi memiliki kepentingan dan nafsu duniawi.

Dikutip TribunWow.com, mulanya Ngabalin bercerita soal kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat saat adanya revisi undang-undang (UU) KPK.

• Prediksikan Dewas KPK, Arteria Dahlan Malah Disebut Ahli Nujum oleh Pakar Hukum, Begini Reaksinya

Ngabalin menjelaskan bagaimana revisi UU KPK mendapat penolakan yang begitu keras dari masyarakat Indonesia.

Dewas KPK yang ia jamin bersih, menurut Ngabalin adalah jawaban dari kegelisahan masyarakat akan revisi UU KPK.

"Paling tidak itu memberikan jawaban terhadap harapan maupun gundah gulananya masyarakat luas," ujar Ngabalin di acara 'APA KABAR INDONESIA MALAM' Talk Show tvOne, Kamis (19/12/2019).

"Dalam rangka memberikan jawaban kepada publik, karena undang-undang itu pada waktu direvisi itu luar biasa kerasnya."

"Orang meragukan pemerintah, orang meragukan DPR, sampai luar biasa," tambahnya.

Ngabalin menegaskan bahwa orang-orang yang telah dipilih oleh pemerintah merupakan orang-orang yang istimewa.

Orang-orang tersebut menurut Ngabalin dijamin tidak akan menyelewengkan kekuasaan, karena sudah tidak memiliki keinginan duniawi.

"Sehingga kenapa saya harus mengatakan bahwa lima orang, 1 ketua, dan 4 anggota ini, benar-benar adalah manusia-manusia yang sudah selesai dengan urusan dirinya, sudah selesai dengan urusan dunianya," papar Ngabalin.

"Itu artinya manusia setengah dewa, manusia yang memiliki sifat 50 sampai 75 persen sifat-sifat kenabian ada pada mereka," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ngabalin telah mengeluarkan pernyataan soal Dewas KPK yang diibaratkan seperti manusia setengah dewa.

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (19/12/2019), dasar Ngabalin melontarkan pernyataan tersebut karena ia meyakini Dewas KPK yang dipilih telah terlepas dari urusan duniawi.

"Lima orang Dewas KPK. Satu ketua dan empat anggota adalah manusia separuh dewa sifatnya. Urusan dunianya sudah selesai," ujarnya saat ditemui di acara Indonesia Podcast Show 02 dalam diskusi bertajuk "Pasti Tanpa Korupsi, Peran Penting Dewan Pengawas KPK" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Ngabalin tidak memberikan nama-nama yang akan menjadi anggota dan ketua Dewas KPK.

Namun ia menyebutkan kriterianya adalah berasal dari kalangan ahli dan pakar hukum.

"Tentu saja mereka yang mempunyai umur, tapi tidak mustahil orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan hukum bisa saja," lanjut Ngabalin.

• Siang Ini, Jokowi Lantik Dewan Pengawas KPK, Berikut Bocorannya

Video dapat dilihat di awal

(TribunWow.com/Anung Malik)