Ditanya Sektor Hukum yang Paling Lemah di Pemerintahan Jokowi, Begini Jawaban Stafsus Dini Shanti

TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono memberikan tanggapannya soal sektor hukum dianggap paling lemah di pemerintahan Jokowi selama lima tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Dini Shanti Purwono saat menjadi narasumber di acara Q & A MetroTV, Senin (16/12/2019).

Mulanya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menanyakan soal sektor hukum.

• Belva Ungkap Gaya Komunikasi Stafsus Milenial di Ring 1: Kita Goyang, Kita Dobrak, Kami Blak-blakan

"Sektor hukum dianggap paling lemah dari Pemerintahan Jokowi selama lima tahun terakhir, jadi peran Mba Dini sebagai pembisik begitu besar."

"Jadi seberapa responsif Jokowi dengan isu penegakan hukum?" tanya Lucius Karus.

Mendapatkan pertanyaan itu, Dini Shanti Purwono tampak berhati-hati saat menjawabnya.

Dini seketika bereaksi menuturkan bahwa Jokowi merupakan sosok responsif di bidang hukum.

"Cukup responsif," beber Dini Shanti Purwono.

Kendati demikian, Dini lebih lanjut menjelaskan bahwa pertanyaan Lucius Karus bisa menjadi sebuah jebakan bagi stafsus Presiden.

"Kita sebagai stafsus Presiden musti pintar-pintar screening pertanyaan. Seperti pertanyaan Bang Lucius bisa jadi jebakan batman," tegas Dini Shanti Purwono.

• Jadi Stafsus Presiden Jokowi, Angkie Yudistia Mengaku Sering Dititipi Pesan oleh Sejumlah Orang

Lebih lanjut, Dini Shanti Purwono menilai seharusnya kita bisa membedakan isu hukum yang berkaitan langsung dengan Presiden.

"Bedakan isu hukum yang berkaitan langsung dengan Presiden dan isu mana yang menjadi tanggung jawab Kapolri dan Menkopolhukam," imbuh Dini Shanti Purwono.

Dini menilai, hal itu harus dilakukan stafsus Presiden agar informasi nantinya tak menjadi simpang siur di pemberitaan.

"Kita enggak boleh asal jawab semuanya, nanti kesan kita bisa jawab semua dan menjadi simpang siur," aku Dini Shanti Purwono.

Mendapatkan jawaban tegas dari Dini Shanti Purwono, Lucius Karus lantas beralih pertanyaan terkait topik lain.

Ia tampak tak menanggapi lebih lanjut reaksi Dini Shanti Purwono itu.

SIMAK VIDEONYA MULAI MENIT 37:00:

Tanggapan Dini soal Hukuman Mati Koruptor

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menjelaskan sikap Presiden Jokowi terhadap hukuman mati bagi koruptor dan grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun tidak bertentangan.

Dini membantah jika Presiden Jokowi tidak memiliki semangat dalam pemberantasan korupsi saat memberikan grasi kepada Annas Maamun.

Dini meminta masyarakat untuk melihat lebih dalam dengan pemberian grasi ini lewat data dan bukan lewat perasaan.

Menurutnya, pemerian grasi kepada Annas oleh Presiden Jokowi dengan pertimbangan nilai kemanusiaan.

• Belva Devara Ungkap Alasan Jokowi Bolehkan Stafsusnya Rangkap Jabatan: Kami Jadi Lebih Peka

Annas yang merupakan terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

"Kalau dilihat dari data, berapa kali sih Bapak Presiden ngasih garasi selama menjabat? Baru satu sekali" ujar Dini dikutip dari channel YouTube Talk Show tvOne, Jumat (13/12/2019).

"Jadi jangan disimpulkan Pak Jokowi tidak pro terhadap gerakan pemberantasan korupsi," lanjutnya.

Disinggung soal hukuman mati, Dini mengatakan wacana hukuman mati untuk pelaku korupsi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berasal dari aspirasi masyarakat.

Wacana tersebut Presiden Jokowi kemukakan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di gelaran pentas drama 'Prestasi Tanpa Korupsi' di SMK 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

"Pak Jokowi bilang jika kebijakan ini adalah kehendak rakyat," bebernya.

Perempuan kelahiran 29 April 1974 melanjutkan, jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan hukuman mati perlu adanya diskusi menyeluruh DPR dan presiden lewat proses legislasi (pembentukan landasan hukum).

"Harus ada diskusi pastinya, antara DPR dan pemerintah, serta memperhatikan aspirasi dari masyarakat," ungkap Dini.

• Gagasan Besar 3 Stafsus Jokowi, Mulai dari Reformasi Digital Belva Devara hingga Billy Mambrasar

Dini Shanti Purwono juga mempertanyakan keefektifan dari hukuman mati untuk para koruptor yang tren di dunia.

Dini mencontohkan, di negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) misalnya yang telah menjalakan hukuman mati untuk para pencuri uang rakyat ini.

Meskipun tingkat ekesekusi di negara tersebut terbilang tinggi, skor Corruption Perception Index (CPI) antara Indonesia dengan negara RRT tidak beda jauh.

"CPI Indonesia dengan China cuma 2 skor, apakah dia hukuman mati efektif?," tanya Dini.

Dini menyimpulkan dengan banyaknya koruptor dihukum mati tidak serta merta mengurangi tingkat korupsi para pejabat negara. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Tegas! Jawaban Dini Shanti Purwono soal Sektor Hukum Dianggap Paling Lemah di Pemerintahan Jokowi