Terkini Nasional
Soal Pencekalan Rizieq Shihab, Haikal Hassan Tantang Pemerintah Bersikap 'Jantan', Begini Alasannya
Juru Bicara Persatuan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan mengimbau pemerintah Indonesia bersikap dewasa dalam menghadapi kasus pencekalan Rizieq Shihab.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Claudia Noventa
"Pemerintah Republik Indonesia, karena ini adalah goverment dan goverment," sambungnya.
Menurutnya, pencekalan Rizieq Shihab memang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
"Apa pentingnya dia menahan kalau tidak ada permintaan dari Republik Indonesia?," tutur dia.
Lebih lanjut, Haikal Hassan menyebut pemerintah Indonesia seolah sengaja membuat Rizieq Shihab tak kunjung pulang ke tanah air.
"Pemerintah Indonesia yang meminta untuk tunggu di sana dulu, untuk tidak pulang terlebih dulu, sehingga ada antara goverment dan goverment lah," ujar Haikal Hassan.
"Saudi Arabia tidak punya kepentingan untuk menahan Habib Rizieq Shihab."
Simak video berikut ini menit 11.35:
Arab Saudi Lindungi Rizieq Shihab
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap kasus pencekalan Rizieq Shihab.
Yusuf Martak meyakini pemerintah Indonesia memiliki andil dalam pencekalan petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu.
Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019), Yusuf Martak lantas menyebut Rizieq Shihab selama ini justru dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi.
Mulanya, ia menyebut pemerintah Indonesia tak memberikan kejelasan terkait pencekalan Rizieq Shihab.
"Saya melihat begitu, karena memang tidak pernah ada kejelasan," kata dia.
• Di Reuni 212, Haikal Hassan Tuntut Habib Rizieq Pulang, Bandingkan Nasib Pimpinan FPI dengan TKI
• Sebut Rizieq Shihab Punya HAK Pulang ke Indonesia, Bachtiar Nasir Minta Pemerintah Turun Tangan
Lebih lanjut, Yusuf menyinggung nama Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama al Shuaibi.
"Iya, otomatis pemerintah Saudi (melalui) dubes yang sebelumnya, Osama sudah menyatakan (pencekalan Rizieq Shihab) 'Tidak ada urusan dengan pemerintah kami'," jelas dia.