Bandingkan Habib Rizieq dan TKI, Sugito Atmo Justru Sebut Pemerintah Halangi Petinggi FPI Itu Pulang

TRIBUNWOW.COM - Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Pawiro membandingkan nasib Habib Rizieq Shihab dengan tenaga kerja indonesia (TKI).

Menurut Sugito, pemerintah memberi perlakuan berbeda pada Rizieq Shihab dan TKI.

Dilansir TribunWow.com, Sugito bahkan menyebut pemerintah Indonesia lebih memperhatikan TKI daripada Rizieq Shihab.

Hal itu disampaikan Sugito melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019).

• Sebut Pemerintah Indonesia yang Halangi Kepulangannya dari Arab Saudi, Ini Permintaan Rizieq Shihab

• Soal Pencekalan Rizieq Shihab, Fadli Zon Ungkap Dugaan Adanya Kesengajaan: Ada Tangan Tak Terlihat

Mulanya, Sugito mengharapkan keterlibatan pemerintah dalam memulangkan Rizieq Shihab ke tanah air.

"Pemerintah memang harus terlibat karena selama ini kalau ada TKI yang bermasalah itu juga pemerintah juga merespon kan," kata Sugito.

"Kalau yang misalnya mau dihukum mati juga merespon, itu bagian tanggung jawab sebuah negara."

Menurut Sugito, pemerintah terkesan tak memperdulikan kasus pencekalan Rizieq Shihab.

Berbeda dengan TKI, Rizieq Shihab disebutnya seperti dihalangi untuk pulang ke Indonesia.

"Tapi untuk Habib Rizieq sepertinya pemerintah itu mendiamkan, bahkan tidak mempedulikan, atau jangan-jangan kita tidak tahu menghalang-halangi untuk bisa pulang," jelas Sugito.

Ia pun menyinggung sosok Rizieq Shihab yang dikenal kerap mengkritisi pemerintah.

"Ya bisa jadi kan, karena bagaimanapun Habib Rizieq itu tokoh non partai yang sangat kritis, selama ini jadi bahan acuan untuk teman-teman yang non partai untuk mengkritisi pemerintah," beber Sugito.

"Saya kira Habib Rizieq juga punya hak untuk secepatnya pulang ke Indonesia," sambungnya.

Menanggapi hal itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq pun angkat bicara.

Maman menyebut kehadiran pemerintah memang diperlukan oleh setiap warga negara.

Termasuk Rizieq Shihab.

"Ya kalau kami di DPR, pertama negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negara dimanapun dia berada," kata Maman.

"Yang kedua, saya setuju pemenuhan hak Habib Rizieq untuk kembali itu harus menjadi prioritas bersama."

Maman menyebut pemulangan Rizieq Shihab ke tanah air juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Termasuk proritas pemerintah," jelas Maman.

Lebih lanjut Maman menyebut pihaknya tengah membicarakan dengan pihak terkait untuk segera memulangkan Rizieq Shihab.

"Nah, soal ada isu-isu politik siapa yang mencekal dan sebagainya di forum ini juga saya masih ingat bahwa hari ini kita mulai coba melakukan komunikasi diplomasi dua negara, termasuk kemenlu, termasuk Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia," kata Maman.

Meskipun begitu, Maman meminta semua pihak untuk tidak terus menerus membahas soal isu radikalisme dan isu agama.

"Tapi yang ketiga, saya setuju yang dikatakan Mas Adi tadi bahwa sesungguhnya isu-isu soal radikal, teroris, isu-isu soal agama seperti ini harus dihentikan," jelas Maman.

"Jangan jadikan ini komoditas politik," sambungnya.

Simak video berikut ini menit 5.25:

Kondisi Rizieq Shihab di Arab Saudi

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif mengungkap kondisi Rizieq Shihab kini di Arab Saudi.

Slamet Maarif menyebut pemerintah telah mencabut hak asasi Rizieq Shihab.

Hal itu disebabkan karena kini Rizieq Shihab disebutnya tak dapat mencari nafkah hingga harus mengontrak tempat tinggal di Arab Saudi.

Diketahui, Rizieq Shihab kini berada di Arab Saudi karena mengaku dicekal oleh pemerintah Indonesia.

Melalui tayangan YouTube Talk Sow tvOne, Sabtu (30/11/2019), Slamet Maarif, menyebut pencekalan Rizieq Shihab hanyalah skenario pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kemudian, betul kalau memang pemerintah enggak mencekal ya memang betul, tetapi pencekalan beliau di Arab Saudi itu atas permintaan, skenario rezim penguasa saat ini," jelasnya.

"Tapi faktanya? Sampai saat ini belum dibuka tuh."

Ia pun kembali menyinggung soal perbedaan sikap pemerintah terhadap Ahok dan Rizieq Shihab.

"Jadi jangan udah selesai selesai, ya Ahok selesai jadi komisaris utama, imam kami enggak selesai sampai sekarang persoalannya," kata Slamet.

• Hadiri Acara Reuni 212 dengan Mengenakan Seragam Dinas, Anies Baswedan Disebut Tak Salahi Aturan

• Kata Ketua PA 212 Slamet Maarif jika Rizieq Shihab Tak Dipulangkan: Kita akan Turun Lagi ke Jalan

Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan tiga agenda utama dalan reuni akbar 212.

Ia pun menyinggung nama Sukmawati Soekarnoputri.

"Nah, tadi kita ingin mengkritisi pemerintah, makanya besok itu ada tiga agenda," kata Slamet.

"Pertama kita mengingat anak bangsa tadi untuk penista agama, Bu Sukmawati yang sudah berkali-kali untuk segera diproses secara hukum sesuai dengan hukum di Indonesia."

Selain itu, reuni akbar 212 itu disebutnya juga diadakan untuk meminta pemerintah segera memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Diketahui, Rizieq Shihab kini berada di Arab Saudi kerena mengaku dicekal oleh pemerintah Indonesia.

"Yang kedua, kita ingin meminta kepada semua pihak untuk menghentikan pengasingan politik HRS," kata Slamet.

"Sekaligus mengembalikan hak asasi beliau untuk bisa kembali ke tanah air, berkumpul dengan kami, berkumpul dengan umat, itu hak asasi beliau."

Menurut Slamet, pencekalan terhadap Rizieq Shihab itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

"Karena selama ini hak asasi beliau betul-betul dipecundangi sampai saat ini, beliau harus meninggalkan keluarga besarnya di sini," bebernya.

"Beliau harus bayar kontrakan di sana, beliau di sana enggak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, ingin kembali menghadiri reuni pun yang seharusnya hadir sampai sekarang belum ada kejelasan."

Lantas, Slamet membeebrkan agenda utama ketiga diselenggarakannya reuni akbar 212.

"Yang ketiga ageda kita adalah kita ingin mendoakan saudara kita di Gaza dan Palestina lewat momen munajat dan maulid nabi nanti, itu agenda utama kita besok," jelasnya.

"Aksi bela islam, bela Rasulullah."

(TribunWow.con/Jayanti Tri Utami)