Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi Sebut William Juga Bisa Disalahkan jika Tak Kritisi Anies Baswedan

TRIBUNWOW.COM - Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, Achmad Nawawi menjelaskan soal pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana terkait mengunggah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Achmad menjelaskan hal tersebut adalah salah namun sebagai anggota dewan, William memang wajib untuk mengkritisi eksekutif.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Sabtu (30/11/2019), jika tidak melakukan fungsi kritik, Achmad mengatakan jika sewaktu-waktu ada penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh ekesekutif. Anggota dewan juga dapat disalahkan.

• Buntut Bongkar APBD DKI 2020 yang Tak Wajar, William PSI Direkomendasikan Diberi Sanksi Ini

• Bandingkan Harga Lem Aibon APBD DKI dan Toko Online, Tretan Muslim: Ini Belinya di Plaza Senayan?

Mulanya Achmad menjelaskan mengkritisi memang tugas wajib seorang anggota DPRD.

Ia mengatakan Anggota DPRD wajib mengkritisi kebijakan eksekutif yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak.

"Di dalam tata tertib dewan, disebutkan bahwa anggota DPRD itu wajib kritis, itu wajib," jelas Achmad.

"Kalau Pak Gubernur atau eksekutif menawarkan program tidak pro rakyat, itu wajib dikritisi oleh dewan."

"Terus, seumpamanya juga eksekutif atau gubernur menyampaikan program kegiatan, dan anggaran. Ternyata kita melihatnya kok pemborosan, tidak efisien, tidak manfaat untuk rakyat, itu wajib dikritisi," imbuhnya.

Meskipun harus kritis, Achmad kemudian menjelaskan bahwa sifat kritis tersebut harus dilakukan secara proprosional dan profesional.

"Di dalam pasal 13 tata tertib dewan, anggota dewan itu wajb kritis tetapi harus adil, profesional dan proporsional," ujar Achmad.

Achmad sendiri yang merupakan Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, tidak mengetahui secara jelas apa ukuran profesional dan proporsional dalam melakukan kritik.

"Walaupun memang tidak detail, yang profesional seperti apa, proporsional seperti apa," kata Achmad.

Achmad mengatakan Badan Kehormatan mengakui dan memuji kritisi yang dilakukan oleh William Aditya Sarana.

"Tapi kalimat itu jelas, nah kritisnya saudara William itu bagi sembilan anggota Badan Kehormatan (BK) itu diapresiasi," tutur Achmad.

"Saya mengapresiasi betul, perlu anggota dewan itu kritis," imbuhnya.

Kemudian Achmad mengatakan anggota dewan salah jika tidak melakukan kritik.

Berdasarkan penjelasannya, anggota dewan termasuk William juga dapat disalahkan jika tidak melakukan kritik dan menyebabkan penyelewangan anggaran.

"Soalnya kalau nanti, suatu ketika kecolongan anggaran seumpamanya, yang salah kan bukan hanya gubernur, orang dewan juga disalahkan," jelas Achmad.

Ia kemudian menjelaskan posisi Anggota DPRD yang setara dengan penyelenggara pemerintah daerah.

"Anggota dewan di tingkat provinsi itu, tingkat kabupaten kota itu kan setelah gubernurnya dilantik, bupati, wali kotanya dilantik walaupun tadi bukannya pengusung, menurut undang-undang kita menjadi mitra sejajar dengan unsur penyelenggara pemerintah daerah," papar Achmad.

Video dapat dilihat di awal 

Sosok William Aditya Sarana yang Temukan Kejanggalan KUA-PPAS

Nama William Aditya Sarana menjadi terkenal setelah mengunggah kejanggalan yang terdapat dalam APBD DKI Jakarta. Ia mengunggah temuan tentang anggaran untuk lem Aibon yang memakan biaya Rp 82,8 miliar.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, William merupakan 1 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih periode 2019 - 2024.

William berasal dari partai yang diisi oleh dominan generasi muda yaitu Partai Solidaritasi Indonesia (PSI).

Pria kelahiran 2 Mei 1996 ini bercerita bahwa Ia sudah jatuh cinta dengan dunia politik sejak masih duduk di bangku SMA.

Saat itu, William rajin berkecimpung sebagai anggota organisasi siswa intra sekolah atau OSIS.

Lulus dari SMA, William berhasil masuk ke Universitas Indonesia (UI).

• Lem Aibon Rp 82 Miliar jadi Momentum Bandingkan Ahok dan Anies, Qadari Ingatkan agar Anies Hati-hati

Pria keturunan Tionghoa tersebut menjadi anggota kongres mahasiswa UI dan juga ketua mahkamah mahasiswa UI.

William kemudian menjelaskan anggota DPRD DKI di periode sebelumnya cukup buruk.

Ia mengatakan hal tersebut, karena tak ada anggota yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Anggota DPRD sebelumnya yang paling buruk. Anggotanya nggak ada yang lapor LHKPN bahkan wakil ketua KPK bilang jangan pilih petahana," jelas pria yang akrab dipanggil William.

Pria berumur 23 tahun tersebut mengatakan Gubernur DKI juga memiliki kinerja yang buruk.

"Ditambah kita sekarang punya Gubernur Anies yang menurut saya bisa jadi Gubernur terburuk sepanjang DKI Jakarta. Nah kombinasi ini yang membuat saya mau terjun langsung ke politik praktis," ucap William saat berbincang dengan Kompas.com di kantor DPW PSI, Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Menurut dirinya, wakil rakyat melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat berkampanye.

"Sistem politik kita itu terlalu termal kampanye caleg itu bisa Rp 10 - 12 milliar jor-joran, jadi enggak cukup dia kalau cuma gaji dan tunjangan. Harus cari masukkan lain," jelas William.

• Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bantah Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Jelaskan Jumlah yang Direvisi

Ia membandingkan hal tersebut dengan dirinya yang hanya mengeluarkan uang sekitar Rp 500 juta.

"Saya hitung dengan gaji dan tunjangan pasti balik modal jadi kalau di PSI kita menjaga betul pengeluaran caleg. Kita nggak diminta uang mahar, pada saat jadi anggota DPRD pun kita nggak ditarikin duit. Malah pengurus DKI Jakarta sndiri yang nyari duit gitu. Jadi sistemnya itu harus diubah nggak bisa kita ngandalin modal perorangan," katanya.

Saat melakukan kampanye, William mengatakan dirinya hanya berkampanye secara sederhana.

"Bikin mahal itu kan sebenarnya kalau kita kasih sembako atau uang ke warga. 1 orang bisa 200 sampai 300 ribu itu yang biikin mahal. Saya enggak melakukan itu, saya enggak membagikan sembako enhhak membagikan amplop-amplop uang. Saksi pun hanya di kecamatan jadi sangat murah," paparnya.

Ia menambahkan untuk alat peraga kampanye, dirinya mendapat bantuan dari Partai PSI.

"Spanduk itu pun di DPP itu membantu kita. Stiker kartu nama jadi kita disupport,"kata William.

Awal Viral Lem Aibon Rp 82,3 miliar

Awalnya, cuitan soal "Aibon" itu viral karena unggahan akun Instagram @willsarana, akun milik Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

Dalam unggahannya, William Aditya Sarana memberikan screenshot rencana pembelian lem aibon Pemprov DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai RP 82,3 miliar.

"Murid di sekolah di DKI Jakarta disuplai 2 kaleng lem aibon setiap bulan," tulis akun @willsarana yang diunggah, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan penjelasan pada unggahan akun @willsarana, lem aibon tersebut nantinya akan dibeli untuk 37.500 murid di DKI Jakarta, yang berarti setiap murid akan mendapat dua kaleng lem Aibon setiap bulan.

• Dari Lem Aibon Rp 82 Miliar hingga Bolpoin Rp 123,8 Miliar, Inilah Temuan PSI dalam APBD DKI Jakarta

Berikut adalah caption lengkap yang ditulis oleh akun @willsarana yang juga merupakan politisi dari PSI.

"Sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen APBD 2020 di apbd.jakarta.go.id. Padahal pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD. ⁣
⁣
Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengakses nya. Lalu kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan⁣
⁣
Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta. Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. ⁣
⁣
Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulanya? Tolong jelaskan. ⁣
⁣
Note: Jika tulisan ini viral berikut adalah link anggaran lem aibon tersebut. Jangan sampai Pemprov DKI takedown lagi APBD nya dari website mereka."⁣⁣

https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4/rka/221/list?cd=dW5pdD0xMDEwMTMwMSZpZGdpYXQ9NTY1NTcz

(TribunWow.com/Anung Malik)