Soal SKB 11 Menteri, Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko Sebut sebagai Langkah Represif Pemerintah

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko angkat bicara soal penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri mengenai penanganan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Budiman Sudjatmiko menilai penerbitan SKB menteri merupakan tindakan represif yang dilakukan pemerintah.

Hal ini ia sampaikannya dalam program acara Rosi di Kompas Tv, Kamis (28/11/2019).

"Represif pasti iya, dalam negara demokrasi selain ada unsur kebebasan, juga ada unsur represif salah satunya adalah penegakan hukum," ujar Budiman.

• Gara-gara Gebrakan Menteri soal Aturan Baru ASN, Rocky Gerung Debat dengan Budiman Sudjatmiko

Menurut Budiman, ASN merupakan bagian dari birokrasi negara.

Untuk itu, Budiman menilai hak asasi dari ASN tersebut harus dibedakan dari warga pada umumnya.

"Sebagaimana ketika Anda menjadi anggota organisasi apapun, ada ketentuan misalnya menjaga rahasia organisasi," ucap Budiman.

Budiman lalu mengatakan, tindakan ini digunakan untuk mengontrol perilaku ASN dalam menggunakan fasilitas negara.

Ia menyebut ada beberapa lembaga negara yang digunakan ASN untuk menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan ideologi negara.

"Banyak sekali lembaga-lembaga negara, BUMN, birokrasi yang sering dipakai beberapa fasilitas untuk kemudian berbicara mengganti dasar negara," papar Budiman.

"Menilai kebijakan politik pimpinan politiknya."

Budiman mengatakan ketika hal tersebut dibicarakan di internal ASN, maka tidak jadi masalah.

Namun ketika sudah dibicarakan di luar area dalam hal ini adalah pada media sosial, maka hal tersebut menjadi tidak etis.

Hal berbeda disampaikan oleh peneliti P2D Rocky Gerung.

Rocky mengatakan, aturan tersebut hanya berlaku saat ASN berada di lingkungan kerjanya.

"Jadi ketika jam 16.31 dia berpikir untuk mengganti ideologi negara, ya boleh saja," ujar Rocky.

Ia juga mengatakan, ASN juga membutuhkan privasinya sebagai manusia.

"Ya kalau enggak apa, hidupnya kehilangan privasi, masak 24 jam mikir negara terus,"

Lihat video selengkapnya mulai menit 4.07:

• Singgung Aksi Awkarin Sensasional, Budiman Sudjatmiko Langsung Diajak Bertemu sang Selebgram

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan SKB 11 menteri mengenai penanganan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara.

Dilansir dari laman Kompas.com, Selasa (26/11/2019), SKB tersebut telah terbit sejak pertengahan November lalu.

Poin penting yang harus dipatuhi oleh ASN adalah tidak memberikan pendapat baik lisan maupun tulisan yang mengandung ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah di media sosial.

Terbitnya SKB ini mengindikasikan pemerintah punya perhatian serius pada ASN agar tak mudah terpapar oleh radikalisme.

Tak hanya itu, hal ini juga membuat ASN lebih berhati-hati lagi dalam membuat unggahan di media sosial.

Penerapan SKB ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan memiliki tolok ukur yang tepat.

Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan SKB tersebut adalah:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)

2. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

3. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

4. Menteri Agama (Menag)

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

6. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)

7. Badan Intelijen Negara (BIN)

8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

9. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

10. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

11. Komisi Aparatur Sipil Negara

Namun, penerbitan SKB ini justru menimbulkan polemik dari berbagai pihak.

SKB ini dinilai dapat membuat kebebasan dari ASN itu sendiri terkekang.

Menurut Partai Gerindra, terbitnya SKB tersebut dinilai kurang tepat dalam proses demokrasi di Indonesia.

Hal itu dapat membuat kebebasan pendapat dari warga negaranya yang menjadi ASN menjadi berkurang.

Tak hanya itu, SKB 11 menteri ini dianggap sebagai kemunduran pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS lalu mengingatkan agar aturan tersebut tidak digunakan pemerintah untuk menyingkirkan kelompok-kelompok yang tak sepaham dengan pemerintah di tubuh ASN.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)