Eko Kuntadhi Singgung Ungkapan Habib Rizieq soal Presiden Ilegal, Begini Pembelaan Kuasa Hukum FPI

TRIBUNWOW.COM - Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi menyinggung soal pernyataan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq mengenai 'presiden ilegal'.

Hal itu diungkapkan Eko Kuntadhi di hadapan Kuasa Hukum FPI, Habib Ali Alatas di acara Apa Kabar Indonesia Pagi TV One pada Rabu, (27/11/2019).

"Saya simple saja, saya tanya sama Bang Ali, Bang Ali, kemaren Habib Rizieq itu ngomong tentang, presiden kita itu ilegal, setuju enggak pernyataan itu?," tanya Eko Kuntadhi seperti dikutip TribunWow.com dari Talk Show Tv One.

• Kuasa Hukum FPI Habib Ali Jelaskan soal Khilafah Versi Kelompoknya, Presenter Sempat Beri Pencegahan

"Setuju," jawab Habib Ali.

"Kalau setuju ngapain ngurus yang legal? Kalau presidennya ilegal menurut FPI kemudian pemerintahnya ilegal ngapain FPI ngurus-ngurus yang legal," cecar Eko.

Menjawab pertanyaan Eko, Habib Ali menegaskan bahwa pernyataan Habib Rizieq itu merupakan sikap politik bukan masalah hukum

"Nah itu kan ininya makanya, mencampuradukkan sikap politik dengan urusan hukum, itu artinya rancu," jelas Habib Ali.

"Bukan, bukan," bantah Eko.

Lantas, Habib Ali menegaskan lagi pernyataan Habib Rizieq itu merupakan sikap politik.

Terbukti FPI tetap membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Itu sikap politik Habib Rizieq tapi kita tetap dalam sebagai Indonesia negara hukum itu tetep buktinya kita tetep ini SKT tetep kita urus SKT," katanya.

Kemudian, Eko Kuntadhi membalas lagi, jika memang Habib Rizieq menilai pemerintahan ini ilegal mengapa mengurus SKT itu di ranah legal.

"Kalau presidennya ilegal, pemerintahannya ilegal, yang anda urus itu," kata Eko.

Habib Ali menegaskan, bahwa yang dimaksud Habib Rizieq soal pemerintah illegal itu sikap poltik yang berarti menjadi oposisi.

"Itu sikap politik, artinya Habib Rizieq ini mengambil sikap oposisi," jawab Habib Ali.

"Oposisi boleh, tapi menyatakan ilegal pada pemerintahan itu artinya tidak mengakui pemerintahan," bantah Eko.

• Ditanya Konsep Pancasila Menurut FPI, Kuasa Hukum Habib Ali Alatas Suruh Baca Tesis S2 Habib Rizieq

Namun, Habib Ali menilai bahwa Eko telah salah paham terkait pernyataan Habib Rizieq.

"Itu kan tafsiran Anda saja," kata Habib Ali.

"Itu narasinya Habib Rizieq bukan saya," jawab Eko.

Seakan tidak puas dengan jawaban Habib Ali, Eko kemudian bertanya akankan Habib Ali juga berpikir pemerintahan ilegal.

"Iya narasi Habib Rizieq, tapi Anda tafsirkan sedemikian rupa, itu urusan Anda," jawab Habib Ali.

"Tafsirnya gimana, sekarang pemerintah legal enggak?," tanya Eko.

Sekali, Habib Ali menegaskan bahwa yang dimaksud Habib Rizieq soal pemerintah ilegal itu sikap poltik yang berarti menjadi oposisi, termasuk mengkritik pemerintahan.

"Makanya jangan coba mennebak akhirnya penafsiran Anda, Habib Rizieq mengambil posisi oposisi, mengambil posisi apa namanya tidak mendukung pemerintah dalam arti oposisi, mengkiritik," papar Habib Ali.

• Ali Ngabalin Cerita Respons FPI soal Pemerintah Bantu Pulangkan Habib Rizieq: Saya Dibully Waktu Itu

Lihat videonya mulai menit ke-14:13:

Habib Ali Alatas Jelaskan Khilafah Versi FPI

Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI), Habib Ali Alatas menjelaskan soal konsep khilafah menurut kelompoknya.

Hal itu diungkapkan Habib Ali Alatas di acara Apa Kabar Indonesia Pagi TV One pada Rabu, (27/11/2019).

Namun sebelum Habib Ali Alatas menjelaskan soal khilafah, ia sempat dicegah oleh presenter TV One.

• Ditanya Konsep Pancasila Menurut FPI, Kuasa Hukum Habib Ali Alatas Suruh Baca Tesis S2 Habib Rizieq

"Kayak contoh masalah tadi khilafah, kenapa ada masalah khilafah, di FPI khilafah itu jelas," ujar Habib Ali seperti dikutip TribunWow.com dari Talk Show Tv One.

"Ini sensitif lo Bang Ali," cegah presenter.

Namun, Habib Ali tidak memperdulikan ujaran presenter lantaran dirinya tak ingin ada kesalahpahaman soal khilafah menurut FPI.

"Nggak masalah, kita jelaskan khilafah versi FPI itu jelas dalam anggaran rumah tangga itu jelas, khilafah versi FPI itu apa, dirincikan," ujar Habib Ali.

"Beda dengan khilafah versi HTI?," tanya presenter lagi.

Habib Ali menegaskan bahwa khilafah versi FPI dan HTI itu berbeda.

Ia mengatakan bahwa penjelasan khilafah dalam FPI itu sudah detail dan jelas.

"Beda jadi jelasnya kenapa karena bukan berusaha beda, kami ini punya prinsip punya punya ajaran, punya tuntunan berdasarkan anggaran rumah tangga kita itu dijelaskan secara rinci dan definitif," papar Habib Ali.

Habib Ali menjelaskan bahwa khilafah dalam FPI itu mendorong agar negara-negara konferensi Islam bisa saling memperkuat kerja sama.

"Maksudnya itu apa sih khilafah dalam versi FPI ini, FPI ini di dalam penegakkan khilafah yang termaktub dalam dokumen resmi?"

"Kita itu adalah mendorong negara-negara organisasi konferensi Islam, organisasi kejaksaan Islam untuk memperkuat kerjasamanya," jelas Habib Ali.

• Ali Ngabalin Minta Habib Rizieq Sadar Situasi: Dalam Posisi Ini Kita Percayakan pada Negara

Habib Ali mengatakan, kerja sama itu bisa dalam bentuk berbagai bidang.

"Contoh kerjasama dalam bidang ekonomi, kerja sama dalam bidang pertahanan, kerja sama dalam bidang pendidikan, kerja sama dalam bidang hukum."

"Nah itu kan sebenarnya dalam Uni Eropa pun sudah dibikin," terang Habib Ali.

Habib Ali melanjutkan, Indonesia sudah berusaha menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, terutama di ranah Asean.

"Bahkan di indonesia pun mencoba untuk ikut dalam permasalahan itu dalam sifat yang ASEAN," jelasnya.

"Yang begini-begini kan mesti kita jelaskan memang, memang kita jelaskan," tegas Habib Ali. (TribunWow.com/Mariah Gipty)