Pamer Saldo

Ditjen Pajak Bakal Telisik Data Nasabah Bank Bersaldo Rp 1 Miliar ke Atas, Ini Penjelasannya

Pemilik saldo tabungan dan atau deposito dengan nilai minimal Rp 1 miliar akan ditelisik oleh Ditjen Pajak.

Ditjen Pajak Bakal Telisik Data Nasabah Bank Bersaldo Rp 1 Miliar ke Atas, Ini Penjelasannya
Capture YouTube Crazy Nikmir REAL
Ilustrasi. Saldo ATM. 

TRIBUNWOW.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menelisik pemilik saldo tabungan dan atau deposito dengan nilai minimal Rp 1 miliar untuk dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.

Jika tidak sinkron, Ditjen Pajak akan mengirim pemberitahuan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) pajak atau membayar kekurangan pajak jika memang kurang pajak.

“Ditjen Pajak mensinkronkan data simpanan nasabah dengan data, seperti NPWP (nomor pokok wajib pajak), NIK (nomor induk kependudukan), serta SPT (surat pemberitahuan) mereka,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo kepada Kontan.co.id (27/11/2019).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru Suryo Utomo (kiri) dan eks Dirjen Pajak Robert Pakpahan di Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru Suryo Utomo (kiri) dan eks Dirjen Pajak Robert Pakpahan di Jakarta, Jumat (1/11/2019). (KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA)

FAKTA Tren Artis Pamer Saldo ATM, Deretan Artis, Banyak Sindiran hingga Jadi Incaran Ditjen Pajak

Jika ditemukan ketidaksesuaian, kata Suryo, para wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT.

Seperti umumnya pembetulan SPT, jika kurang pajak, wajib pajak wajib membayar kekurangannya.

Saat ini, kata Suryo, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengecek 10 data milik nasabah perbankan.

Oh iya, Ditjen Pajak bisa mengakses data-data nasabah bank berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Tanggapan Menkeu Sri Mulyani soal Ramai Artis Pamer Saldo ATM: Kita Enggak Memeriksa

Lembaga keuangan dan pasar modal wajib menyetorkan data-data nasabah ke Ditjen Pajak, selain juga ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Kewajiban itu berlaku bagi lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan.

Kewajiban pelaporan data nasabah domestik paling lambat dilakukan akhir April 2018.

“Sejak saat itu, saban bulan, selain ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank juga melaporkan data-dat nasabah dengan saldo di atas Rp 1 miliar ke Ditjen Pajak,” ujar Suryo.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved