Sebut Jokowi Pakai Perasaan saat Tunjuk Ahok di BUMN, Mardani Ali Soroti Hubungan Mesra Keduanya
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.
Menyebut Ahok tak memiliki latar belakang di bidang energi, Mardani Ali Sera lantas mempertanyakan tentang alasan penunjukan Ahok tersebut.
Bahkan, ia menduga adanya faktor kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi satu-satunya alasan penunjukan Ahok di BUMN.
• Pandji Pragiwaksono Minta Ahok Jadi Petinggi BUMN daripada YouTuber: Saya Ajak Colabs Juga Tak Nyaut
• Tanggapi Kabinet Baru, Fahri Hamzah Sebut Erick Thohir Perlu Ditegur Jokowi, soal Ahok Masuk BUMN?
Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'SATU MEJA' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Rabu (20/11/2019).
"Menurut saya, gaya monggo (silakan -red), tapi esensinya jangan hilang," jelas Mardani Ali.
"Bahwa pilihlah orang yang cakap, pilih lah orang yang punya integritas dan kadang-kadang tidak bisa dramatisasi ini masuk dalam substansi."
Mardani Ali menyebut lebih baik pimpinan BUMN dipilih dari kalangan profesional.
Sebab, karakter dan kemampuan pimpinan disebutnya sangat mempengaruhi jalannya perusahaan.
Bahkan, ia mengimbau pemerintah tak menggunakan perasaan saat memilih Ahok sebagai petinggi BUMN.
"Menurut saya, akan sangat baik kalau gunakan semua sumber daya yang ada," ungkapnya.
"Tadi ada temen-temen tim assasement center, yang paling baik kalau perusahaan yang profesional dia enggak pakai perasaan."
"Bukan 'Ini kawan saya, ini temen separtai saya'."
Lantas, Mardani Ali menyinggung soal pernyataan Jokowi terkait penunjukan Ahok di BUMN.
"Pak Jokowi ketika menyatakan Pak Ahok kan 'Ini sudah ketahuan', tapi sebetulnya belum ketahuan," terangnya.
"Ya itu karena pertemanan dalam pemerintahan, tapi berusaha dalam perusahaan yang profesional belum ketahuan."
Ia pun mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam memilih pimpinan BUMN.
"Karena itu yang paling baik justru hati-hati milih pemimpin," ucapnya.
"All most everything resk involved on leadership (Semua resiko ditimbulkan oleh pimpinan)."

Lantas, Mardani Ali menyinggung soal keputusan Menteri BUMN Erick Thohir memilih Ahok.
"Jadi gini, lebih baik cari tim, Erick tu cari tim hunter-nya, kan selalu perusahaan-perusahaan besar enggak tiba-tiba seluruh dunia kalau perlu dipantau," ungkap Mardani Ali.
"Dilihat yang punya track record, nanti kasihan BUMN yang utangnya dari data saya dari 115 (perusahaan) cuma 25 (perusahaan) yang untung gitu loh."
Ia pun menyoroti tentang latar belakang Ahok.
Sepengetahuan Mardani Ali, Ahok pun tak memiliki pengalaman di bidang energi.
"Ya ketika itu disampaikan tampa track record, contoh nih apa portofolio Pak Ahok yang selama ini ada mengelola energi, mengelola PLN, mengelola Pertamina katakan, tidak ada gitu kan," ucap Mardani Ali.
"Saya pribadi belum melihatnya, kalau ada paparkan saya kan sederhana."
Simak video berikut ini menit 17.42:
Tanggapan Roy Suryo
Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di BUMN merupakan bentuk pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Roy Suryo juga menyebut penolakan terhadap Ahok di BUMN merupakan upaya untuk melindungi Jokowi.
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Roy Suryo melalui tayangan YouTube KOMPASTV yang diunggah Senin (18/11/2019).
Mulanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan bahwa keputusan menunjuk Ahok pada akhirnya akan menyulitkan BUMN sendiri.
"Ya jelas, nanti pada akhirnya bukan pada Pak Joko Widodo, tapi pada BUMN tersebut," ucap Arief Poyuono.
Arief Poyuono juga menyinggung soal kasus penistaan agama yang sempat menyeret nama Ahok.
"Akhirnya suasana kerjanya jadi enggak enak gitu kan, artinya di dalam karena apapun luka yang dilakukan oleh Ahok dengan masalah hukumnya itu masih menyentuh umat muslim," terang Arief.
"Apapun juga, di BUMN itu orangnya semuanya religius," sambungnya.
• Tanggapi Ahok Masuk BUMN, Fahri Hamzah Sentil KPK soal Penyadapan: Pakai Audit, Bukan Ngintip
• Melamar Jadi Asisten Ahok jika BTP Masuk BUMN, Kader PSI Permaswari Wardani: Aku Gambar Biar Dilirik
Mendengar pernyataan tersebut, Roy Suryo lantas memotong pembicaraan Arief Poyuono.
"Dan satu lagi, orang yang dulu mengeluarkan fatwa kini menjadi wakil presiden," sahut Roy Suryo.
Menurut Arief Poyuono, penolakan terhadap Ahok di BUMN itu disebabkan karena adanya kekhawatiran publik terhadap sifat tempramen Ahok.
"Bukan, penolakan mereka itu di situ daripada tempramennya Ahok yang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata di luar kebiasaan," jawab Arief Poyuono.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema.
Menurut Yohanis, tak ada beban yang dimunculkan dari penunjukan Ahok sebagai pimpinan di BUMN.
"Kalau dari aspek kerja teknokratis, kemunculan Pak Ahok ini tidak menjadi beban bagi Pak Jokowi atau bagi pemerintahan ini," terang Yohanis.
"Tetapi dari aspek politis oleh kelompok yang memang tidak suka pada Pak Ahok," sambungnya.
Yohanis menambahkan, dari segi kinerja, Ahok sangat memenuhi kualifikasi sebagai pimpinan BUMN.
Namun, disebutnya keributan terkait penunjukan Ahok di BUMN ini lebih dipengaruhi oleh unsur politik.
"Jadi bukan pada aspek kinerja seorang Basuki Tjahja Purnama dan rekam jejaknya, tetapi lebih karena alasan politis tertentu yang lebih dominan," ucapnya.
"Karena Pak Jokowi mengatakan tidak diragukan lagi kinerja seorang Basuki Tjahaja Purnama."(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)