Marwan Batubara Sindir Jokowi Tergesa-gesa soal Ahok di BUMN: Saya Khawatir Presiden Ada Keinginan

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyindir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir yang terkesan terburu-buru menyatakan kemungkinan posisi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di BUMN.

Marwan mengatakan Ahok masih harus melalui tes dan seleksi, jadi masih terlalu dini untuk menyatakan kemungkinan posisi Ahok di BUMN.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube tvOneNews, Kamis (21/11/2019), mulanya Marwan menjelaskan soal aturan pengangkatan pimpinan BUMN.

• Bahas soal Ahok, Fahri Hamzah Singgung Menteri BUMN: Dia Memulai dengan Orang, Tidak dengan Ide

"Kita pakai aturan main saja untuk mengangkat pimpinan BUMN itu kan ada rujukan yaitu undang-undang BUMN pasal 16," jelas Marwan.

"Di sana itu dicantumkan berbagai persyaratan," tambahyna.

Marwan mengatakan jika dilihat dari aturan pengangkatan pimpinan BUMN, Ahok dipastikan tidak akan lolos kualifikasi.

Karena banyak syarat aturan tersebut yang tidak bisa dipenuhi oleh Ahok.

"Nah kalau dibandingkan dengan calonnya sendiri yaitu Ahok," kata Marwan.

"Maka sebagian besar dari syarat itu tidak terpenuhi."

"Memang ini (Ahok) sangat tidak layak jadi pimpinan BUMN itu."

"Apakah sebagai direksi atau komisaris." imbuhnya.

Marwan menyindir orang-orang yang berandai Ahok ditempatkan di BUMN dan mampu memberantas korupsi di BUMN.

Berdasarkan keterangan Marwan, Ahok tidak akan mampu membersihkan BUMN.

Karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pimpinan BUMN.

"Daripada terlalu banyak waktu untuk membahas ini layak tidak atau ini orang baik pendobrak dan sebagainya," kata Marwan.

"Ada juga yang mau bilang mau berantas mafia."

"Tapi pada dasarnya kalau tidak mampu, tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan," tambahnya.

Ahok dianggap tidak akan memiliki kemampuan untuk memimpin BUMN besar seperti Pertamina dan PLN.

Marwan juga menyindir untuk mengatur BUMN setingkat DAMRI, Ahok juga sudah tidak layak.

"Apalagi ini BUMN strategis seperti PLN dan Pertamina," kata Marwan.

"Memimpin BUMN seperti DAMRI itu kecil, itu saja sudah tidak layak."

"Apalagi mau memimpin Pertamina yang punya persyaratan yang sangat banyak," tambahnya.

• Sebut Jokowi Pakai Perasaan saat Tunjuk Ahok di BUMN, Mardani Ali Soroti Hubungan Mesra Keduanya

Kemudian Marwan menyindir pernyataan Jokowi yang menyebut kemungkinan Ahok ditempatkan pada posisi direksi atau komisaris.

Ia menyebut Jokowi terlalu terburu-buru untuk menyatakan posisi Ahok di BUMN.

Padahal masih ada tes dan seleksi yang harus dilakukan oleh Ahok.

Marwan menduga ada keinginan dari Jokowi untuk menempatkan Ahok sebagai petinggi BUMN.

Lalu kemungkinan satu lagi yang dinyatakan oleh Marwan adalah adanya kemungkinan Ahok menekan Jokowi agar ditempatkan sebagai petinggi BUMN.

"Kualifikasi yang dibutuhkan itu sudah tercantum di dalam undang-undang BUMN tadi," kata Marwan.

"Juga ini saya kira tata cara untuk mengangkat itu ada dalam undang-undang melalui fit and proper test."

"Enggak usah dilempar dulu ini (Ahok) akan jadi ini (direksi atau komisaris) oleh presiden misalnya, atau oleh menteri."

"Saya khawatir presiden yang punya keinginan, atau Ahok yang menekan-nekan presiden," tambahnya.

Marwan ingin agar pemerintah berfokus kepada masalah sebenarnya, bukan pada wacana pengangkatan Ahok.

Ia menyebut ketahanan energi Indonesia semakin menurun.

"Saya kira ini harus dihentikan," tegas Marwan.

"Sudah harus fokus kita punya masalah energi, ketahanan energi kita semakin menurun."

"Ada masalah ekonomi, lalu kita dialihkan untuk bicara soal Ahok yang bermasalah." imbuhnya.

• Rizal Ramli Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Ungkap BTP Pernah Buat Heboh 30 BUMD: Ahok Cuma Dramanya Gede

Video dapat dilihat di awal

Serikat Kerja Pertamina Jelaskan Alasan Tolak Ahok

Serikat Pekerja Pertamina buka suara mengenai penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam wawancaranya di Kompas Tv, Selasa (19/11/2019), Ketua Umum SP Mathilda Pertamina Kalimantan, Mugiyanto mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena sebuah alasan.

"Kita semua yang berada di wadah federasi ini ingin menjaga kelangsungan bisnis Pertamina," ujar Mugiyanto.

• Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Skakmat Politisi PDIP soal Jokowi: Jangan Asal Bapak Senang

Ia juga mengatakan penolakan terhadap Ahok mengacu pada aturan yang mengatur tentang BUMN.

"Sebenarnya aruannya sudah jelas ya, referensinya jelas yaitu di undang-undang BUMN nomor 19 tahun 2003 dan Permen BUMN nomor 003 tahun 2015, itukan mengatur persyaratan formil dan materiil," paparnya.

Dia juga menyayangkan terkait tuduhan soal penolakan Ahok yang melebar ke ranah lain.

"Jadi masalahnya sekarang ini dipertajam, diperuncing dibawa-bawa ke ranah politik, ke agama dan isu-isu SARA lainnya, ini jadi bias, sebenarnya kita harus fokus," jelas Mugiyanto.

Mugiyanto juga menyebutkan seseorang yang ingin menjadi pimpinan BUMN harus melewati serangkaian proses sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi di Undang-undang BUMN pasal 16 itu jelas bahwa seseorang yang mau diangkat sebagai direksi BUMN harus melewati uji kelayakan dan kepatutan, bahkan di situ jelas ada ratingnya," jelas Mugiyanto.

• Djarot Saiful Hidayat Ungkap Perkataan Ahok setelah Keluar dari Bui: Saya Mau Belajar Jadi Basuki

Ia menilai, masyarakat perlu tahu siapa sosok yang akan menjadi pemimpin BUMN, sehingga diperlukan keterbukaan dari pihak pemerintah.

"Pertamina adalah BUMN besar, publik harus tahu siapa sih yang akan menjabat direktur utama atau Pertamina 1, ataupun komisaris jadi harus terbuka, kalau ini kan enggak," ujar Mugiyanto.

"Pak Erick Thohir langsung main comot saja, seolah-olah mengabaikan persyaratan formil tadi," lanjutnya.

Ahok dinilai Mugiyanto hanya mempunyai kemampuan dalam mengatur birokrasi.

"Jadi gini (kemampuan) manajerial beliau kan lebih kepada birokrasi," kata Mugiyanto.

Menurutnya, keadaan di birokrasi dan BUMN sungguh berbeda.

"Jadi memperbaiki kinerja di birokrasi berbeda dengan memperbaiki kinerja di BUMN," tutur Mugiyanto.

Dia kemudian menjelaskan mengenai anak usaha Pertamina yang cukup luas.

"Nah Pertamina ini usahanya cukup luas ya, kita punya dit operasi dari Sabang sampai Merauke,punya Pertamina Hulu, pengolahan distribusi pemasaran perkapalan, belum anak-anak usaha, belum joint venture, belum perusahaan afiliasi lainnya," bebernya.

Mugiyanto menilai, besarnya perusahaan di Pertamina membuat BUMN ini membutuhkan sosok yang tepat.

"Itu sangat banyak, sehingga kita butuh sosok yang dapat mensinergikan seluruh anak usaha Pertamina tadi untuk bisa mensupport induk usahanya yaitu Pertamina," bebernya.

• Sebut Ahok Kelas Glodok, Rizal Ramli Beri Penjelasan: Sebetulnya Itu Istilah Bercanda

Lihat video selengkapnya pada menit ke 1.38:

(TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)