Tanggapi Ahok Masuk BUMN, Fahri Hamzah Ungkit Pilpres 2019 hingga Singgung Posisi Prabowo di Kabinet

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil DPR RI, Fahri Hamzah buka suara soal pro dan kontra terhadap wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.

Membahas soal wacana penunjukan Ahok, Fahri Hamzah justru menyinggung soal persaingan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 lalu.

Setelah berebut kursi presiden, Prabowo Subianto yang kalah dalam Pilpres 2019 lalu kini justru menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Terkait hal tersebut, melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (20/11/2019), Fahri Hamzah menyinggung soal keputusan Jokowi menunjuk Prabowo sebagai menteri.

• Fahri Hamzah Curiga dengan Orang di Dekat Jokowi: Penulis Pidato-pidato Presiden

• Gara-gara Bahas Jokowi Siap Gigit, Fadli Zon Beri Tanggapan hingga Ditertawakan Narasumber Lain

Mulanya, Presenter Najwa Shihab menanyakan soal pendapat Fahri Hamzah tentang penolakan terhadap penunjukan Ahok di BUMN.

"Dan bagaimana membaca berbagai suara-suara yang menolak (Ahok)? Apakah itu suara-suara politis?," tanya Najwa Shihab.

"Apakah itu yang Anda maksud sebagai bagian terlalu banyak politisnya dibandingkan dengan kinerja BUMN-nya Bang fahri?," sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah, di periode kedua pemerintahan Jokowi ini, ada sejumlah hal yang terkesan janggal.

Terutama terkait penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Jadi kan Pak Jokowi itu kan bilang saya mau cepat karena itu kira rekonsiliasi, kita bersatu," ucap Fahri Hamzah.

Lantas, ia menyinggung soal kontestasi Pilpres 2019 lalu.

"Bahkan musuh utamanya kan namanya Pak Prabowo kan, ini kita bilang musuh dalam tempurung," terang Fahri Hamzah.

Namun, pernyataan itu disanggah oleh Najwa Shihab.

"Udah bukan musuh," sahut Najwa Shihab.

Lantas, Fahri Hamzah menyebut penunjukan Prabowo di kabinet itu merupakan sebuah misteri.

"Dia diajak jadi menteri, ini kan misteri sebenarnya kalau kita bicara," ucap Fahri Hamzah.

Ia juga menyinggung soal rapat perdana Prabowo dengan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, Prabowo memaparkan program yang akan dilaksanakannya lima tahun ke dapan sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut Fahri Hamzah, apa yang disampaikan Prabowo di hadapan Komisi I DPR RI itu sama dengan apa yang disampaikan pada kampanye Pilpres 2019 lalu.

"Gimana orang yang habis debat (di Pilpres 2019) sama dia (Prabowo) hasil debatnya itu dipresentasikan di DPR itu sama," kata Fahri Hamzah.

"Jadi Pak Jokowi membiarkan Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet dan membawa agenda-agenda yang dia perdebatkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyinggung soal rekonsiliasi yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo seusai Pilpres 2019 lalu.

"Ini kan sebenarnya satu simbol rekonsiliasi kalau dipaket secara baik ini sebener-nya mengirim pesan kepada masyarakat 'Hey udah enggak ada berkelahi lagi, ini kita menuju ke satu titik'," ucapnya.

Menurut Fahri Hamzah, rekonsiliasi tersebut belum mencapai apa yang diinginkan.

Sebab, setelah Prabowo dan Jokowi bersatu, berbagai masalah di pemerintahan masih terus bermunculan.

"Nah ini harus banyak penasehatnya supaya operasinya bener, ini kita masih ribut soal Habieb Rizieq, soal Ahok, masyarakat masih terbelah," jelas Fahri Hamzah.

"Dan tidak ada mohon maaf ya suatu operasi dari pemerintah yang menunjukkan bahwa 'Hey kita memang betul-betul pengin kerja, tolong yang enggak penting enggak perlu diperdebatkan'," sambungnya.

Simak video berikut ini menit 2.42:

Irma Suryani Chaniago Setuju Ahok Masuk BUMN

Politisi NasDem, Irma Suryani Chaniago setuju Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi BUMN.

Irma Suryani Chaniago menilai BUMN membutuhkan Ahok untuk menciptakan gebrakan.

Mulanya, Irma mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengajakr semuar orang bekerja sama termasuk Erick Thohir.

"Pak Jokowi hari ini ingin mengajak semua pihak bekerja sama dan bekerja bersama-sama," ujar Irma.

Irma lalu mengatakan bagaimana Menteri BUMN, Erick Thohir ingin merubah struktur di tempat itu.

"Saya ingin menanggapi Bang Fahri, Ketua saya ini. Soal bagaimana misalnya Pak Erick Thohir ingin apa namanya merubah struktur di BUMN," lanjutnya.

Menurut Irma, hal itu sangat diperlukan lantaran ia mengaku tahu sejumlah kelemahan di BUMN.

Seperti saat dirinya yang masih menjadi anggota DPR rapat dengan BUMN terkait program.

Irma mengatakan para pegawai BUMN yang rapat dengannya tidak memiliki inovasi.

"Saya kira memang itu yang harus dilakukan Nana, kenapa ketika seperti saya masih di Komisi IX contohnya ya ASN, ASN yang sudah lama, dua periode, tiga periode, duduk di satu posisi itu nggak punya inovasi lagi," jelas Irma.

• Komentar Fahri Hamzah soal Penolakan Ahok Jadi Petinggi BUMN, Ungkit Kembali soal Prabowo Subianto

• Melamar Jadi Asisten Ahok jika BTP Masuk BUMN, Kader PSI Permaswari Wardani: Aku Gambar Biar Dilirik

Program-program dari tahun ke tahun tak pernah mengalami perubahan.

Sehingga, hal itu bisa saja tidak bermanfaat bagi masyarakat.

"Bahkan kemudian, program yang mereka sampaikan kepada kami di DPR misalnya itu semuanya copy paste dari tahun ke tahun."

"Dan itu yang selalu saya katakan, ngapain bikin program copy paste terus, hingga akhirnya distribusi program kepada rakyat itu tidak tersampaikan dengan baik dan enggak ada hasilnya," tutur Irma.

Irma menilai, BUMN pantas mengganti banyak pegawainya.

Mereka harus merubah sistem bekerja.

"Untuk apa orang-orang seperti itu, kalau perlu ganti semua, ganti cari orang yang bagus, bikin target, ada proggres, ada target, tidak bisa melaksnakan target dia mosi."

"Ada proggress, kemudian mencapai target, kasih reward dong," saran Irma.

Lantas, Najwa Shihab bertanya perubahan itu apakah termasuk dengan dihadirkannya seorang Ahok ke dalam BUMN.

Irma mengatakan, seharusnya tidak ada masalah jika Ahok berada di sana.

"Termasuk di antaranya Talents Counting dan kemudian nama Basuki Tjahaja Purnama masuk," tanya Najwa Shihab.

"Saya kira apa sih salahnya dengan Ahok, Ahok itu seorang manusia yang punya hak asasi manusia dan dia sendiri tidak punya masalah ketika misalnya kemudian pemerintah mengharapkan beliau di satu posisi," jelas Irma.

Status narapidana Ahok juga seharusnya tak menjadi masalah lantaran suami Puput Nastiti Devi itu dipenjara bukan karena masalah kinerjanya atau berbuat salah pada rakyat.

"Saya lihat kinerja Ahok selama ini bagus, Beliau masuk penjara karena kinerjanya, bukan melakukan hal-hal tidak baik pada rakyatnya bukan itu."

"Tapi karena ada kepleset omongan yang memang itu harus dipertanggungjawabkan beliu, tapi secara kinerja menurtu kami Good," ungkap Irma.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Mariah Gipty)