Tanggapi Ahok Masuk BUMN, Fahri Hamzah 'Sentil' KPK soal Penyadapan: Pakai Audit, Bukan Ngintip

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pimpinan di BUMN.

Fahri Hamzah menduga adanya campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan Ahok menjadi pimpinan BUMN.

Melalui tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019), Fahri Hamzah juga menyinggung soal sadap menyadap yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mulanya, Fahri Hamzah menyampaikan kritik soal sikap Jokow terhadap wacana penunjukan Ahok di BUMN. 

• Bantah Isu Jokowi yang Tunjuk Ahok di BUMN, Arya Sinulingga Ungkap Penolakan dari Unsur Politik

• Djarot Saiful Hidayat Ungkap Perkataan Ahok setelah Keluar dari Bui: Saya Mau Belajar Jadi Basuki

"Tetapi keteguhan sikap presiden untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi itu yang kita perlukan," ucap Fahri.

"Dan presiden ini udah di periode kedua, jangan banyak takut," sambungnya.

Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga meminta Jokowi untuk bersikap berani atas wacana penunjukan Ahok di BUMN itu.

"Kalau dia berani bela secara berani," ucap Fahri Hamzah.

"Kalau itu yang dia (Jokowi) lakukan secara terbuka bagus menurut saya."

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menilai Jokowi terkesan diam-diam dalam memutuskan posisi Ahok di BUMN.

"Kalau presiden mengatakan 'Saya tidak ikut-ikut mengatur siapa akan menjadi direksi BUMN', kecuali BUMN tertentu deh sebut Pertamina, PLN, bank-bank yang besar itu," terang Fahri.

"Karena itu misalnya Basuki masuk ke Pertamina wah ini berarti dari presiden, enggak apa-apa, presiden harus membela keputusannya, jangan diem-diem."

Melihat sikap Jokowi yang terkesan diam-diam, Fahri Hamzah mengaku merasa kasihan terhadap Ahok.

"Kan kasihan Basuki juga, orang enggak mau loh dikasih amanah lalu gitu," ucapnya.

Terkait sikap Jokowi terhadap wacana penunjukan Ahok di BUMN, Fahri Hamzah kembali meminta sang presiden bersikap terbuka.

"Ya kalau dia (Jokowi) mengatakan 'Itu adalah perintah saya, saya yang menugaskan, saya yang meminta memeriksa', kalau kemudian direksi BUMN memang memilih Kementrian BUMN juga harus membela, presiden juga harus membela jangan diem-diem," ucap Fahri Hamzah.

"Kayaknya ini terjadi dengan sendirinya, jangan begitu, kasihan juga orang yang mendapat amanah ini gitu loh."

Lantas, Fahri Hamzah menyebut kehadiran Ahok di BUMN memiliki potensi membongkar tindakan korupsi yang ada dalam lembaga tersebut. 

Fahri Hamzah menyebut tindakan korupsi harus diberantas hingga akarnya. 

"Bagus dong, kalau memang itu korupsi yang sebenarnya ya harus dibongkar. Salah kalau orang mengatakan saya tidak setuju mau membongkar bobrok," terang Fahri Hamzah. 

• Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Skakmat Politisi PDIP soal Jokowi: Jangan Asal Bapak Senang

• Bahas Ahok di BUMN, Roy Suryo Sebut Erick Thohir Tambah Beban Jokowi, Politisi PKS: Mantap Pokoknya

Ia juga menyinggung soal kegiatan sadap menyadap yang dilakukan KPK untuk membongkar kasus korupsi. 

"Membongkar bobrok dalam demokrasi itu pakai audit, bukan pakai ngintip, itu kekeliruannya," jelas Fahri Hamzah. 

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan, menyadap bukan lah tindakan yang tepat untuk membongkar kasus korupsi. 

"Anda sadap orang itu enggak bakal menyelesaikan masalah, coba lihat aja semua masalah yang dikatakan pintu masuk, pernah menginvestigasi pajak pintu masuk enggak diteruskan, impor dia bilang pintu masuk enggak diteruskan, mineral-mineral di daerah dibilang pintu masuk enggak diteruskan," terangnya. 

"Enggak bisa, kalau demokrasi caranya audit, bukan ngintip."

Simak video berikut ini menit 28.20:

Tanggapan Arief Poyuono

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di BUMN.

Arief Poyuono mengungkapkan, status Ahok sebagai mantan narapidana tak layak dijadikan alasan penolakan.

Menurutnya, Ahok memiliki kemampuan untuk mengubah perusahaan BUMN yang kini bermasalah.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'DUA SISI' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).

Arief Poyuono menyinggung soal penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap wacana penunjukan Ahok di BUMN.

Disebutnya, menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina bukan lah hal yang sulit dan banyak orang yang bisa menduduki jabatan itu.

"Ya salah satunya bukannya ketakutan ada kepentingan-kepentingan yang dihilangkan ya, tadi yang saya katakan, menjadi Dirut di pertamina itu gampang, monyet aja bisa," ucap Arief Poyuono.

"Bukan, ini kata-kata Gus Dur," sambungnya.

Lantas, Arief Poyuono menyebut Ahok lebih pantas menduduki posisi di BUMN yang lebih banyak tantangan.

"Kalau mau menguji seorang Ahok, kinerjanya Ahok, pendobrak, saya lebih prefer Ahok harus ada di BUMN-BUMN yang produknya ada lawannya," jelas Arief Poyuono.

"Misalnya di Krakatau Steel, Garuda, PELNI, kalau dia bisa ubah, saya angkat 10 jempol."

Menurutnya, PLN atau Pertamina tak memberikan tantangan yang terlalu kecil bagi Ahok. 

"Tapi kalau cuma PLN sama Pertamina, Ahok memang dibutuhkan di situ kan, tapi kita harus kasih tantangan yang lebih besar lagi kepada Ahok," ungkapnya.

Lantas, Arief Poyuono menyinggung soal pro dan kontra terhadap status Ahok yang merupakan mantan narapidana.

Ia pun mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Enggak masalah dong, jangan disalahkan terus, narapidana kan sudah dihukum, udah ada konsekuensinya dia dihukum," ucap Arief Poyuono. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)